Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gagalnya Ketok Palu APBD 2014

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Penghujung 2013 ini, sudah hampir genap masa tugas saya lima tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yang berkantor di Pekanbaru.

Selama kurung waktu itu, tahun inilah  rasanya kesepakatan teralot antara legislatif dan eksekutif dalam melahirkan perda APBD.

Bukan hanya tertunda tapi gagal total ketok palu. Padahal sudah diagendakan secara matang dalam rentang waktu Desember 2013 ini harus sudah tuntas, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bukti proses pembahasan penuh sesak dengan dinamika. Bahkan sangat sesak sekali.

Sengkarut pembahasan sebenarnya tak akan terjadi jika pemimpin Riau: Gubernur Rusli Zainal tak tersandung perkara hukum. Terbukti tatkala masa periode kepemimpinannya sudah melahirkan 7 Perda APBD perubahan dan 4 Perda APBD Murni sejak tahun 2009-2012 . Nyaris semuanya tepat waktu dan mulus lancar.

Di masa Rusli Zainal masih menjabat, tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan legisltif membahas program dan kegiatan begitu dinamis tetapi kelar.

Seluruh pemangku kepentingan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bermitra dengan komisi berjibaku membahasnya tanpa kenal lelah. TAPD bersama Banggar (Badan Anggaran) pantang istirahat dan begitu bersemangat.

Kekompakan Banggar dan TAPD sering buyar akibat hasil kesepakatan yang berubah ubah. Agenda dan hasil rapat berubah setiap saat, ibarat pepatah pagi kedelai sore tempe. Begitu agaknya gambaran yang tepat.

Situasi semakin kisruh, saat lonceng demokrasi lima tahunan mulai ditabuh. Ajang pemilihan gubernur menambah kegairahan semua pihak kendor. Boleh jadi kepala dinas, kepala badan, kepala biro gamang untuk mengambil keputusan.

Tak dapat dipungkiri tatanan demokrasi meski pada teorinya abdi negara harus netral tapi tak dapat disembunyikan kelompok siapa memihak siapa.

Di pojok warung kopi tembok bisa bicara, para pemegang jabatan berspekulasi. Antara tetap dipakai atau tergeser sebagai Kadis (Kepala Dinas), Kaban (Kepala Badan) atau Kabiro (Kepala Biro).

Sumpah sebagai abdi negara yang harus mengutamakan pelayana terketepikan.

Yang terjadi selanjutnya program dan kegiatan yang sudah tercantum pada Perda APBD tak terlaksana dengan maksimal, bahkan terkesan terbiarkan.

Kondisi ini akhirnya menjadi wabah ogah-ogahan. SKPD ibaratnya lepas tak terkendali sejak Rusli Zainal ditahan. SKPD tak punya komando yang mengarahkan, bak prajurit kehilangan komandan, atau bak ayam kehilangan induknya.

Akumulasi dari semua itu menyeret pada proses pembahasan RAPBD tahun 2014 yang kini masih berlarut-larut.

Betapa SKPD mengeluh tak berdaya dengan program unggulan ketika platform anggaran sudah dikunci oleh Tim TAPD. Pembahasan pada tingkat Komisi DPRD dan SKPD tak ubah hanya membuka lembaran yang tak dapat ditambah atau dikurangi .

Mekanisme beginilah yang sebenarnya melemahkan posisi fungsi dan tugas DPRD. Karena pagu anggaran sudah dipatok, maka para SKPD malas-malasan menghadiri hearing dengan alat kelengkapan DPRD yaitu komisi. Kabar pemberitaan gagal hearing karena tidak dihadiri Kadis, Kaban atau Kabiro, akhirnya menjadi hal yang biasa.

Maka jangan berharap penambahan anggaran pada pembahasan antara Komisi DPRD dengan SKPD, ketika ada program dan kegiatan yang sangat urgen bagi kepentingan publik.

Ambil contoh; pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sudah menjadi barang terbuka tidak maksimal melayani pasien.

Kami dari Komisi D DPRD Riau jelas memandang ingin perkara genting ini harus dianggarkan dengan melanjutkan pembangunan Gedung Bedah Sentral.

Awalnya, ketika rekomendasi di bawa ke TAPD dan Banggar, alhamdulillah kegiatan untuk pelayanan kesehatan ini disetujui lewat rapat antara TAPD, Banggar dan Pimpinan Komisi.

Tapi, entah bagaimana dongengnya kegiatan ini tiba-tiba menghilang tak tercantum lagi pada PPAS (Plafon Pengguna Anggaran Sementara).

Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yang jelas jika pasien setiap hari di RSUD sebanyak 1.000 akhirnya tetap terlantar maka yang  tak konsisten dengan keputusan itulah yang menanggung beban derita pasien.

Hal yang sama terkait dengan kegiatan untuk menunjang kegiatan Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan 24 jam.

Ternyata kegiatan ini juga hilang dan jelas ini dianggap tak penting oleh yang tak berkepentingan. Ya mungkin saja keluarganya tak pernah masuk sakit di RSUD.

Lalu bagaimana dengan kabar molornya pengesahan APBD karena banyak tidak terlaksananya kegiatan oleh SKPD. Tak dapat disembunyikan betapa banyak komponen masyarakat Riau kecewa dan menyumpah ketika program bantuan rumah ibadah, sosial kemasyarakatan dalam bentuk hibah banyak yang batal tak terlaksana.

Menjadi pemandangan yang miris, tatkala jelang seminggu terakhir jelang tutup tahun anggaran, di gedung sekretariat daerah, khususnya Biro Keungan dan Biro Kesra berubah seakan menjadi pasar malam.

Para pegawai tak lagi bekerja dengan waktu normal. Masuk ngantor pagi, pulang dinihari. Sementara warga dengan harap-harap cemas mengurus anggaran bantuan kegiatan, apakah bisa cair atau tidak. Terbukti memang banyak yang masuk kotak: tak bisa dicairkan.

Walapun di antara mereka sudah rela berdesak-desakan tanpa pelayanan yang memadai. Bahkan tidak sedikit tak tau di mana bahan proposalnya.

Tanya di sini jawab di sana. Tanya di sana, jawab di sini. Tak jelas ujung pangkal. Semua berkelabut mengejar deadline waktu.

Bagi yang mampu menjangkau person to person para personel pegawai di dalam, dan siap bertandang hingga larut malam, mungkin bisa terkawal dengan baik, tapi mungkin juga hasilnya bisa hambar. Sebab tak ada yang bisa memberi kepastian.

Jika kegiatan hibah saja tak dapat dilaksanakan bagaimana dengan kegiatan fisik dan pengadaan sarana dan prasarana untuk rakyat.

Lebih parah, dengan tameng kewenangan ratusan miliar duit yang seharusnya diperuntukkan bisa ke sasaran masyarakat kandas alias menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) hingga Rp1 triliun lebih.

Benang kusut birokrasi ini akan terurai jika semua pihak menyatu dalam sebuah komitmen untuk membangun negeri. Hanya saja jika melihat centang perenangnya pelaksanaan program kegiatan tahun 2013 ini di mana letak kesalahannya?

Andai saja masing-masing pihak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar rasanya tak akan  terjadi pasar malam di Kantor Gubernur.

Tidak pantas rasanya proyek jalan, jembatan, gedung sekolah dan layanan umat itu batal gara gara Rusli Zainal tersangkut perkara.

Saya tidak sepakat dengan istilah bencana bagi Pemerintah Provinsi Riau, tatkala Rusli Zainal berhadapan dengan hukum. Niat, cobaan dan proses kehidupan itu rahasia.

Hanya Tuhan dan diri pribadi Rusli Zainal yang berhak tahu. Karena pada prinsipnya struktur pemerintahan itu baku tak pernah terhenti. Jika saja, tangan-tangan pemegang mandat pelaksana pemerintahahan berjibaku, rasanya tidaklah sampai uang Rp1 triliun itu tak bermanfaat.

Struktur APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 ini ada sebesar Rp8,1 triliun. Semoga tumpukan Silpa tidak terus menggunung. Seiring menyongsong harapan rakyat Riau, gubernur baru, harapan baru.***


Bagus Santoso,  Ketua Komisi D DPRD Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer