Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Jauh sebelum Indonesia mempraktikkan Jurnalisme Kebebasan (sekarang dikenal dengan istilah Kebebasan Pers atau Kemerdekaan Pers), Joseph Pulitzer sudah menikmati iklim kebebasan itu ketika ia diseret ke pengadilan karena sangkaan pencemaran nama baik.

Waktu itu (tahun 1909) Pulitzer diseret ke meja hijau karena koran miliknya, New York World, memberitakan transaksi palsu senilai 40 juta dolar AS dalam pembelian Terusan Panama yang melibatkan dua tokoh penting.

Yakni Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt dan pengusaha JP Morgan.  

Jurnalisme koran kuning yang dianut Pulitzer telah membuat lelaki yang pernah menjadi anggota dewan dari Negara Bagian Missouri Amerika itu melambung namanya.

Jurnalisme itu dianut Pulitzer selain untuk mengangkat oplah korannya sekaligus menyaingi popularitas New York Jurnal milik Hearst yang menjadi pesain Pulitzer. Tapi kemudian bala menimpa Pulitzer.

Iklim kebebasan pers yang dianut di Amerika membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Pulitzer dianggap terlalu sering menyajikan berita-berita murahan untuk keperluan sensasi, dan menarik minat pembaca.

Untungnya, dalam persidangan pencemaran nama baik itu, hakim membebaskan Pulitzer dari segala tuduhan atas dasar kebebasan.

Iklim kebebasan pers itu kini dianut Indonesia setelah 100 tahun lebih Pulitzer bergelayut dengan Jurnalisme Koran Kuning. Melalui pemberlakuan UU No 40/ 1999 tentang pers, kebebasan pers diakui sebagai hak asasi manusia, dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sama dengan di Amerika, ruang atas kebebasan pers itu juga ditandai dengan kemunculan koran-koran kuning yang lebih mengedepankan sensasionalitas atas pengangkatan isu, yang dikemas dengan bahasa bombastis dengan menempatkan judul berita sebagai nilai jual utama.

Pers sebagai Pilar Demokrasi
Demokrasi dan demokratisasi memang memerlukan kuatnya eksistensi pers sebagai pilar keempat (the fourth estate). Dengan pers yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan dapat dikendalikan agar tetap berjalan pada “jalan yang lurus dan benar”.

Dalam paradigma demokrasi, dengan memposisikan pers sebagai the fourth estate, meminjam istilah Sabam Leo Batubara, pers diharapkan tidak saling subordinasi atau mengkooptasi, tetapi dapat saling mendukung, setara dan menghormati kemandirian masing-masing.

Untuk sebuah negara demokratis seperti Indonesia, kemerdekaan pers merupakan sebuah keharusan karena tanpa kemerdekaan pers, tidak akan pernah ada negara yang demokratis.

Adapun dasar penting dari sebuah sistem negara yang demokratis adalah kepercayaan besar pada masyarakatnya. Masyarakat diberi ruang yang bebas untuk berpartisipasi, menyampaikan kritik, ide dan terus berusaha memanfaatkan ruang demokrasi seoptimal mungkin melalui pers yang liberal.

Itulah sisi lain, arti penting kemerdekaan pers sebagai pengawal (palladium) dari hak-hak sipil. Sayangnya dalam pemanfaatan ruang kebebasan itu, kita masih mengamati ada pihak-pihak tertentu yang melampiaskan dendam perseorangan untuk kepentingan sesaat atas nama kebebasan pers.

Dalam kerangka ini, kita pun menjadi susah membedakan antara kebebasan pers dengan pers yang bebas.

Kebebasan pers, menurut Bagir Manan, diperlukan: Sebagai instrumen penyampai informasi yang benar, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan; Sebagai instrumen pertukaran pikiran secara bebas (free market of ideas);

Sebagai instrumen perubahan dan kemajuan (agent of change); Sebagai instrumen penjaga ketertiban sosial (public or social order);

Sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan; Sebagai instrumen yang ikut mengantarkan mencapai cita-cita bangsa mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat; dan Sebagai instrumen penyebar nilai-nilaii kemanusiaan, membangun saling pengertian, keterbukaan dan toleransi.

Sementara pers bebas, cendrung menafsirkan kebebasan pers ada dalam bingkai bebas sebebas-bebasnya. Lalu pertanyaannya, di mana tanggung jawab pers?

Tanggung Jawab Pers
Konsep tanggung jawab bertitik pangkal dari pemikiran rasionalisme tentang manusia. Manusia adalah zoon logon echon, kata Aristoteles, yakni mahluk hidup yang mempunyai logos, sarana mencari dasar kenyataan (kebenaran).

Thomas Aquinas menyebut manusia sebagai Animale Rationale, mahluk yang berpikir. Segala sesuatu yang bersifat manusiawi hanya dapat disebut manusiawi sejauh yang dihasilkan oleh dirinya berdasarkan pikiran.

Melalui pikirannya manusia dapat mengatur hidupnya selaras dengan kaidah-kaidah yang keahliannya dapat diuji sendiri (self evident).

Tanggung jawab media atau pers selalu digandengkan dengan kata sosial (baca: tanggung jawab social) yang di dalamnya terkandung makna kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat.

Siebert, Peterson dan Schramm melahirkan empat teori pers di dunia. Salah satunya teori tentang tanggung jawab sosial (social responsibility).

Teori ini lahir di awal abad ke-20 untuk merespon ketidakpuasan terhadap teori libertarian yang dianggap menimbulkan kemerosotan moral dalam masyarakat.

Pemikiran atas teori ini adalah kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat atas dasar moral dan etika, pers juga harus bertindak dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu.

Dan, media menurut Siebert dalam teori ini, harus melakukan fungsi yang esensial bagi masyarakat yakni menyediakan informasi dan memberi tempat bagi keberagaman informasi.

Di  zaman Orde Baru di bawah pemerintahan yang otoriter, Presiden Soeharto pernah mempopulerkan jargon “pers bebas dan bertanggung jawab” atau “Pers Pancasila”. Di masa Habibie tampil pula “Pers Merdeka dan Bermoral”.

Jargon-jargon itu kemudian lenyap ditelan waktu pasca Undang Undang Pers terbit di tahun 1999. UU Pers yang liberal itu tak sedikitpun menyinggung soal tanggung jawab pers seperti tercantum dalam Undang Undang No11/ 1966, akan tetapi menitik beratkan pada aspek profesionalisme pers.

Kemerdekaan pers, dalam Undang Undang No 40/1999, ditafsirkan sebagai kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Artinya, bila ditelisik lebih dalam, sesungguhnya makna tanggung jawab pers di era sekarang jauh lebih berat dibandingkan zaman-zaman berlalu. Atau, meminjam teori Siebert, tanggung jawab pers di era libertarian jauh lebih berat daripada tanggung jawab pers di era otoritarian.

Sayangnya tanggung jawab yang besar itu tidak disertai dengan resources yang memadai. Sumber daya manusia wartawan yang mengemban amanah sebagai seorang yang profesional banyak yang tidak kredibel apalagi di daerah-daerah. Kondisi ini makin diperparah pula kesejahteraan wartawan.

 Tidak sedikit wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistiknya yang tidak bergaji, atau kalaupun mereka menerima gaji, gaji yang diterimanya itu masih di bawah upah minimum regional. Bagaimana mungkin kebebasan pers yang bertanggung jawab akan terwujud?

Semoga Hari Pers Nasional Tahun 2014 di Bengkulu, 9 Februari, memberi perhatian besar pada masalah yang sedang kita hadapi ini.***

Syafriadi, Ketua Serikat Perusahaan Pers Cabang Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer