Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kendati tahun ini sudah memasuki bulan kedua, ternyata lebih separuh dari 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau masih belum mengesahkan APBD 2014.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu masih alot dibahas antara masing-masing pemerintah daerah dengan DPRD setempat.
Kita memaklumi karena memang diperlukan kecermatan yang tinggi dalam membahas anggaran dan penggunaannya. Agar APBD tepat sasaran dan terukur.
Namun kita tidak menginginkan ada faktor lain yang ikut mendorong terjadinya tarik-ulur antara anggota legislatif dengan eksekutif dan justru menjadi dominan sebagai penyebab alotnya pembahasan dan pengesahan APBD.
Kita menggarisbawahi ‘’faktor lain’’ ini karena memang sempat mencuat ke permukaan ketika rapat paripurna DPRD di satu daerah untuk membahas APBD gagal terlaksana. Pasalnya, rapat tidak kuorum sebab ada anggota dewan yang mangkir.
Belakangan diketahui, satu di antara alasan tak ikut rapat karena tidak puas hati dana aspirasi yang disampaikan tersendat di pihak eksekutif.
Memang, adakalanya kita melihat, partai politik dengan perwakilannya di parlemen mengusung aspirasi yang diakui berasal dari masyarakat, diperjuangkan maksimal, bahkan terkadang keras. Pihak eksekutif sendiri juga ekstra hati-hati menanggapi.
Tak enaknya, situasi begini ikut memberi warna sehingga pembahasan Rancangan APBD pun molor dan terkesan tarik-ulur. Bahkan sempat membuat tegang hubungan legislatif dengan eksekutif. Sepatutnya kita berharap, eksekutif dan legislatif lebih mencairkan suasana.
Kita mengapresiasi apa yang pernah dikatakan pihak eksekutif bahwa mereka tidak bermaksud menghalangi adanya aspirasi dewan yang dijemput langsung ke daerah-daerah, untuk ditindaklanjuti.
Namun tentu saja aspirasi itu diseleksi sesuai aturan sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Apresiasi juga kita berikan untuk keseriusan pihak legislatif yang belum sepakat untuk mengesahkan APBD semata memang dikarenakan ada bagian-bagian di RAPBD yang patut dan harus dibahas secara lebih tajam.
Lebih dari itu, kita benar-benar tak menginginkan penetapan APBD jadi molor hanya karena ”faktor lain.’’
Tetaplah kedua pihak mengutamakan prinsip dan azas manfaat yang tak melanggar hukum dalam membahasnya. Jangan sampai di tahun politik ini ada dana siluman yang membonceng di APBD.***
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu masih alot dibahas antara masing-masing pemerintah daerah dengan DPRD setempat.
Kita memaklumi karena memang diperlukan kecermatan yang tinggi dalam membahas anggaran dan penggunaannya. Agar APBD tepat sasaran dan terukur.
Namun kita tidak menginginkan ada faktor lain yang ikut mendorong terjadinya tarik-ulur antara anggota legislatif dengan eksekutif dan justru menjadi dominan sebagai penyebab alotnya pembahasan dan pengesahan APBD.
Kita menggarisbawahi ‘’faktor lain’’ ini karena memang sempat mencuat ke permukaan ketika rapat paripurna DPRD di satu daerah untuk membahas APBD gagal terlaksana. Pasalnya, rapat tidak kuorum sebab ada anggota dewan yang mangkir.
Belakangan diketahui, satu di antara alasan tak ikut rapat karena tidak puas hati dana aspirasi yang disampaikan tersendat di pihak eksekutif.
Memang, adakalanya kita melihat, partai politik dengan perwakilannya di parlemen mengusung aspirasi yang diakui berasal dari masyarakat, diperjuangkan maksimal, bahkan terkadang keras. Pihak eksekutif sendiri juga ekstra hati-hati menanggapi.
Tak enaknya, situasi begini ikut memberi warna sehingga pembahasan Rancangan APBD pun molor dan terkesan tarik-ulur. Bahkan sempat membuat tegang hubungan legislatif dengan eksekutif. Sepatutnya kita berharap, eksekutif dan legislatif lebih mencairkan suasana.
Kita mengapresiasi apa yang pernah dikatakan pihak eksekutif bahwa mereka tidak bermaksud menghalangi adanya aspirasi dewan yang dijemput langsung ke daerah-daerah, untuk ditindaklanjuti.
Namun tentu saja aspirasi itu diseleksi sesuai aturan sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Apresiasi juga kita berikan untuk keseriusan pihak legislatif yang belum sepakat untuk mengesahkan APBD semata memang dikarenakan ada bagian-bagian di RAPBD yang patut dan harus dibahas secara lebih tajam.
Lebih dari itu, kita benar-benar tak menginginkan penetapan APBD jadi molor hanya karena ”faktor lain.’’
Tetaplah kedua pihak mengutamakan prinsip dan azas manfaat yang tak melanggar hukum dalam membahasnya. Jangan sampai di tahun politik ini ada dana siluman yang membonceng di APBD.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

