Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mendagri Gamawan Fauzi saat pelantikan Gubri dan Wagubri Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman, berpesan agar menyelesaikan masalah kabut asap yang setiap tahun menimpa Riau.
Kebakaran hutan dan lahan di Riau terjadi hampir setiap tahun, sebagian besar diakibatkan pembukaan lahan untuk perkebunan, HTI, pemukiman dan transmigrasi. Areal yang terbakar umumnya berupa hutan, lahan terbuka, lahan gambut dan lahan perkebunan.
Mengingat besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terhadap berbagai bidang dan aspek kehidupan, maka usaha pencegahan dan penanggulangan sangat dirasa perlu sebagai tindakan dini.
Secara manajemen, Pemprov Riau telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan suatu badan berupa Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla).
Pusdalkarhutla merupakan organisasi non struktural di bawah Pemprov Riau yang berkedudukan di ibu kota propinsi. Organisasi ini diketuai wakil gubernur, sekretariatnya dipimpin Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau. Pusdalkarhutla terdiri dari instansi-instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, Pusdalkarhutla Provinsi Riau mempunyai tupoksi, menetapkan kebijaksanaan dan langkah yang akan diambil dalam langkah pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melaksanakan sekber dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla secara terpadu di daerah.
Memberikan bimbingan/ pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melakukan pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan Satlak kabupaten/kota, Satgas kecamatan dan Regdam di desa atau ditempat operasi/lapangan untuk kegiatan pemantauan, pencegahan dan yustisi karhutla.
Melaporkan hasil pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla kepada Gubernur.
Kedua, Satlak Dalkarhutla sebagai unit operasional pengendalian karhutla pada tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinir Satgas pada tingkat kecamatan.
Ketiga, Satgas pemadam karhutla sebagai unit operasional pemadam karhutla yang mengkoordinir regu pemadam karhurla pada tingkat desa dan badan usaha.
Keempat, regu pemadam karhutla adalah kumpulan tenaga yang terlatih berjumlah 20-24 orang dalam satu regu di bawah satu komando, yang mempunyai tugas fungsi untuk memadamkan karhutla pada wilayah desa dan areal badan usaha.
Berdasarkan pengalaman bahwa Pusdalkarhutla Provinsi Riau sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal, hal ini disebabkan lemahnya institusi Pusdalkarhutla, kurangnya sarana prasarana, lemahnya kerjasama dengan Stakeholders, lemahnya penegakan hukum dan lemahnya administrasi sumber daya karhutla.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pada rentang 10 tahun terakhir Pusdalkarhutla Provinsi Riau, diharapkan mampu: meminimalisasi karhutla, menerapkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy) bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya dalkarhutla (monitoring, pencegahan, penanggulangan dan yustisi).
Melakukan koordinasi sebagai kata kunci pelaksanaan dalkarhutla, harus lebih ditingkatkan melalui komitmen yang jelas dari pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan.
Kemudian Gubernur Riau Anas Maamun berencana akan merekrut tenaga honor khusus yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau, sebab katanya karhutla sudah menjadi langganan Riau setiap tahun.
Hal ini harus pula disikapi dengan baik oleh stakeholder di Provinsi Riau, Pemkab/Pemko, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa terkait dengan dalkarhutla, sehingga penanggulangan dapat teratasi dengan cepat.
Terkait dengan rencana pak Gubernur Riau tersebut, untuk menerima tenaga khusus karhutla, perlu pula disusun rencana strategis yang disinkronkan dengan organisasi yang ada, diantarnya pemberdayaan Pusdalkarhutla, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan stakeholders, penegakan hukum (law enforcement).
Demikian mudah-mudahan situasi kondisi Riau saat ini, dengan goodwiil dan kesadaran semua pihak dapat mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan segera teratasi.
Sebagai contoh kabut asap harus segera dilakukan pemadaman di titik-titik api yang sekarang sudah semakin meluas, dan segera pula melakukan pencegahan agar titik-titik api tidak semakin meluas, karena protapnya khusus di bidang penanggulangan dan pemadaman harus bekerja secara optimal dengan tetap melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintahan desa.
Semoga kabut asap segera teratasi.***
Suhendri, Kabid Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Balitbang Riau
Kebakaran hutan dan lahan di Riau terjadi hampir setiap tahun, sebagian besar diakibatkan pembukaan lahan untuk perkebunan, HTI, pemukiman dan transmigrasi. Areal yang terbakar umumnya berupa hutan, lahan terbuka, lahan gambut dan lahan perkebunan.
Mengingat besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terhadap berbagai bidang dan aspek kehidupan, maka usaha pencegahan dan penanggulangan sangat dirasa perlu sebagai tindakan dini.
Secara manajemen, Pemprov Riau telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan suatu badan berupa Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla).
Pusdalkarhutla merupakan organisasi non struktural di bawah Pemprov Riau yang berkedudukan di ibu kota propinsi. Organisasi ini diketuai wakil gubernur, sekretariatnya dipimpin Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau. Pusdalkarhutla terdiri dari instansi-instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, Pusdalkarhutla Provinsi Riau mempunyai tupoksi, menetapkan kebijaksanaan dan langkah yang akan diambil dalam langkah pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melaksanakan sekber dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla secara terpadu di daerah.
Memberikan bimbingan/ pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla.
Melakukan pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan Satlak kabupaten/kota, Satgas kecamatan dan Regdam di desa atau ditempat operasi/lapangan untuk kegiatan pemantauan, pencegahan dan yustisi karhutla.
Melaporkan hasil pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi karhutla kepada Gubernur.
Kedua, Satlak Dalkarhutla sebagai unit operasional pengendalian karhutla pada tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinir Satgas pada tingkat kecamatan.
Ketiga, Satgas pemadam karhutla sebagai unit operasional pemadam karhutla yang mengkoordinir regu pemadam karhurla pada tingkat desa dan badan usaha.
Keempat, regu pemadam karhutla adalah kumpulan tenaga yang terlatih berjumlah 20-24 orang dalam satu regu di bawah satu komando, yang mempunyai tugas fungsi untuk memadamkan karhutla pada wilayah desa dan areal badan usaha.
Berdasarkan pengalaman bahwa Pusdalkarhutla Provinsi Riau sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal, hal ini disebabkan lemahnya institusi Pusdalkarhutla, kurangnya sarana prasarana, lemahnya kerjasama dengan Stakeholders, lemahnya penegakan hukum dan lemahnya administrasi sumber daya karhutla.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pada rentang 10 tahun terakhir Pusdalkarhutla Provinsi Riau, diharapkan mampu: meminimalisasi karhutla, menerapkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy) bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya dalkarhutla (monitoring, pencegahan, penanggulangan dan yustisi).
Melakukan koordinasi sebagai kata kunci pelaksanaan dalkarhutla, harus lebih ditingkatkan melalui komitmen yang jelas dari pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan.
Kemudian Gubernur Riau Anas Maamun berencana akan merekrut tenaga honor khusus yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau, sebab katanya karhutla sudah menjadi langganan Riau setiap tahun.
Hal ini harus pula disikapi dengan baik oleh stakeholder di Provinsi Riau, Pemkab/Pemko, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa terkait dengan dalkarhutla, sehingga penanggulangan dapat teratasi dengan cepat.
Terkait dengan rencana pak Gubernur Riau tersebut, untuk menerima tenaga khusus karhutla, perlu pula disusun rencana strategis yang disinkronkan dengan organisasi yang ada, diantarnya pemberdayaan Pusdalkarhutla, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan stakeholders, penegakan hukum (law enforcement).
Demikian mudah-mudahan situasi kondisi Riau saat ini, dengan goodwiil dan kesadaran semua pihak dapat mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan segera teratasi.
Sebagai contoh kabut asap harus segera dilakukan pemadaman di titik-titik api yang sekarang sudah semakin meluas, dan segera pula melakukan pencegahan agar titik-titik api tidak semakin meluas, karena protapnya khusus di bidang penanggulangan dan pemadaman harus bekerja secara optimal dengan tetap melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintahan desa.
Semoga kabut asap segera teratasi.***
Suhendri, Kabid Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Balitbang Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

