Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rakyat Bosan Dengar Janji

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya segera dicari solusi untuk mengatasinya justru dijadikan komoditas politik dan senjata para politikus yang ingin meraih dukungan suara termasuk juga para elite penguasa.

Isu kemiskinan menjadi isu sensitif, karena berkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Kegagalan mengatasi permasalahan kemiskinan, akan berdampak besar terhadap persoalan sosial. Mengatasi kemiskinan tidak akan tuntas hanya melalui pidato politik, seminar di hotel, atau kajian teoritis, yang diperlukan adalah karya nyata dari para pemimpin kita.

Rakyat Sudah Bosan
Pemimpin pemerintahan harus memosisikan dirinya sebagai bagian dari solusi masalah rakyat dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat rakyatnya.

Sebut saja Wali Kota Surabaya, yang selalu berkeliling memakai mobil dinasnya untuk kepentingan rakyat, ia mencari warganya yang kelaparan, mencari anak yang tidak sekolah, mencari orangtua yang tidak bekerja, mencari orang-orang yang memiliki masalah sosial, mencari warga yang sakit dan tidak bisa berobat, mencari orang gila, anak putus sekolah dan warga miskin untuk dicarikan solusi.

Demikian juga pengemis dan pengamen semua dicari dan diberikan solusi agar tidak mengganggu suasana keamanan dan kenyamanan Kota Surabaya.

Sejumlah masalah mendapatkan solusi bahkan yang paling sulit sekalipun dapat diatasi. Menurut sang wali kota kepemimpinan adalah tindakan bukan posisi atau jabatan, sehingga seorang pemimpin harus memahami penderitaan yang dirasakan rakyatnya.

Anggaran APBD agar dimanfaatkan dengan tepat sasaran, efisien, dan efektif sesuai dengan kepentingan rakyat. Rakyat sudah bosan dengan jalan rusak, rakyat sudah bosan dengan perilaku pejabat yang korup, rakyat sudah lelah merasakan penderitaan, rakyat ingin menikmati pembangunan dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penanggulangan Kemiskinan
Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menganalisis penyebab kemiskinan.Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi menanggulangi kemiskinan hendaknya diarahkan pada akar permasalahan kemiskinan secara terintegrasi. Ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan. Secara umum akar penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut.  

Pertama, kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan masih bersifat umum dan belum berbasis pada kondisi kedaerahan, sehingga konsep dan rancangan yang dibuat sering tidak tepat sasaran karena tidak menggambarkan ciri khas lokal dari daerah tersebut.

Kedua, program yang dibuat sering tumpang tindih antar sektor dan tidak bertolak dari keperluan dan potensi komunitas masyarakat miskin yang menjadi sasaran.

Apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat miskin tidak sinkron dan tidak searah dengan program yang ditawarkan pemerintah.

Ketiga, masih banyak program yang salah sasaran, baik sasaran pilihan kegiatan maupun sasaran kelompok penerima manfaat.

Hal tersebut disebabkan karena data tentang peta kemiskinan tidak valid dan tidak akurat sehingga tidak mampu menelusuri masalah penyebab kemiskinan.

Keempat, program yang dirancang tidak terkait dengan upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan. Masih banyak pejabat dan aparatur pemerintah yang menganggap bahwa program pengentasan kemiskinan yang teranggarkan pada APBD maupun APBN ditanggapi sebagai sebuah proyek tahunan yang mampu mendatangkan keuntungan pribadi. Artinya, program pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai proyek rutin tahunan.

Tak Pernah Tuntas
Secara jujur mari kita melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Apakah selama ini masyarakat sudah merasakan kesejahteraan makin meningkat?

Realitas di lapangan ternyata masih belum ada perubahan berarti, meskipun hasil perhitungan pemerintah melalui BPS angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2004 era kepemimpinan Megawati jumlah penduduk miskin 36,15 juta (16,6 persen). Sementara itu pada September 2013 pada era Susilo Bambang Yudhoyono jumlah orang miskin turun menjadi 28,55 juta orang (11,47 persen).

Jika demikian bisa saja target penurunan angka kemiskinan tercapai, namun masalahnya apakah pencapaian tersebut logis dan realistis?

Di sini diperlukan kejujuran dalam mengemban amanah memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Cita-cita untuk menyejahterakan rakyat masih menjadi dilema para pemimpin kita.

Presiden sudah berganti enam kali, wakil presiden sudah berganti 11 kali, namun program kemiskinan tidak pernah benar-benar tuntas.

Angka kemiskinan memang turun, namun kesenjangan orang kaya dengan orang miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan cenderung meningkat.

Benarkah kesejahteraan itu hanya dinikmati orang-orang atau kelompok tertentu? Di satu sisi terlahir orang kaya baru yang berfoya-foya bergelimang harta, namun di sisi lain  masih ada masyarakat yang tidak makan, terlilit utang, tidak mampu menyekolahkan anak, daya beli lemah, gelandangan, orang gila, pengamen, pengemis meningkat serta angka pengangguranpun semakin mencemaskan.

Ironisnya tipologi masyarakat kita kendati belum sejahtera, mereka mayoritas mengaku bahagia. Mereka bahagia bukan dengan tolok ukur kesuksesan ekonomi, melainkan merasakan hidup tentrem dalam kesederhanaan, behagia dalam kedamaian meskipun tanpa limpahan harta dan materi.

Pengentasan kemiskinan  merupakan pekerjaan besar bagi Gubernur kita yang baru saja dilantik. Selamat berkarya semoga rakyat semakin jaya dan sejahtera.amiin.***

Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer