Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa hari belakangan, beberapa kota di Provinsi Riau terlihat mendung. Mendung ini seakan membawa harapan jutaan masyarakat bahwasanya hujan akan turun.
Namun, bukan hujan yang turun melainkan kabut asap yang semakin tebal, saking tebalnya cahaya mataharipun sulit menembus bumi.
Tak hanya Riau daerah sekitar juga sudah mulai merasakan dampak kabut asap seperti yang terasa di Bukittinggi dan Padang di mana jarak pandang lebih kurang 800 meter.
Masih segar dalam ingatan ketika Presiden SBY secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas kabut asap yang sampai ke negeri tetangga.
Padahal, salah satu penyebab kabut asap yang selalu terjadi sepanjang musim kemarau ini juga berasal dari perusahaan-perusahaan asing.
Hal ini terlihat dari pantauan kebakaran lahan yang berada di daerah perkebunan dan hutan tanam industri yang dimiliki modal asing.
Meski pada dasarnya keberadaan modal asing pada lahan-lahan perkebunan dan hutan membawa keuntungan bagi daerah namun jika terus-menerus menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat maka perlu kiranya ada tindakan tegas kepada pemilik modal asing untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang telah mereka perbuat.
Dampak Kabut Asap
Di samping mengganggu kesehatan, kabut asap juga membawa dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan mulai dari pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan aspek lainnya.
Dari aspek pendidikan, kabut asap telah menyebabkan sekolah-sekolah diliburkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan karena mengingat jika tetap dipaksakan akan berdampak buruk pada kesehatan siswa dan guru.
Dengan diliburkannya para siswa sekolah maka ini akan berdampak pada perkembangan pendidikan pada siswa khususnya pada siswa yang akan menghadapi UN dan UAS.
Aspek perekonomian juga tidak kalah terganggu. Beberapa jadwal penerbangan terpaksa ditunda bahkan ditiadakan karena alasan kabut asap yang tebal di mana jarak pandang kurang dari 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Jika terpaksa maka penerbangan akan dialihkan pada rute lain.
Tidak hanya itu, jarak pandang yang semakin singkat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk truk-truk pengangkut barang yang membawa barang dari luar kota masuk ke daerah Riau.
Tidak hanya arus barang, arus mobilisasi orang pun banyak terjadi penundaan baik dari arus udara, darat dan laut.
Semakin kondisi kabut asap ini tidak kunjung ada perbaikan maka pemerintah daerah akan selalu menanggung rugi dan mengakibatkan pemborosan anggaran yang harus dikeluarkan atas dampak yang diakibatkan oleh kabut asap.
Memang di satu sisi penanaman modal asing untuk perkebunan sawit di Riau membawa keuntungan sendiri bagi Provinsi Riau namun jika dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi kabut asap lebih besar maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mulai meng-counter perusahaan-perusahaan yang selalu cari gara-gara.
Pidana bagi Perusak
Salah satu tindakan tegas yang bisa diambil oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum adalah menindak secara tegas oknum-oknum yang dengan sengaja mengakibatkan kebakaran lahan yaitu menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan yang terkait pidana lingkungan.
Secara positif, pengaturan mengenai lingkungan hidup terdapat di dalam UU No32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Landasan dibentuknya UU ini adalahan melihat betapa lingkungan hidup menjadi hal yang paling krusial dan menjadi prioritas untuk dilestarikan karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.
Masyarakat Indonesia telah mendapatkan jaminan dalam UUD 1945 atas lingkungan hidup yang baik dan jaminan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 H UUD 1945).
Mengingat kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun kualitas dan kuantitasnya maka ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan peri kehidupan.
Terkait dengan kabut asap, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ancaman serius karena berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Pidana dapat diterapkan pada pelaku perusakan lingkungan ini dimana ketentuannya dapat di lihat dalam Pasal 97- Pasal 120 di mana ancaman pidana yang dikenakan tidak hanya pidana namun juga diiringi dengan denda yang nominalnya tidak sedikit.
Ketentuan pidana dalam UU PPLH ini sudah ada namun terkesan tumpul di lapangan. Bak sebuah pisau, ketentuan pidana dalam UU PPLH perlu diasah agar bisa ”menyayat” para pelaku pengrusak lingkungan hidup.
Perlu adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terkait agar bisa menjerat para pelaku baik individu maupun korporasi.
Selain itu, sikap proaktif masyarakat untuk melaporkan pengrusakan lingkungan juga dibutuhkan sehingga siapapun bisa ikut terlibat dalam penegakan hukum bagi perusak lingkungan.***
Nelsa Fadilla, Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand
Namun, bukan hujan yang turun melainkan kabut asap yang semakin tebal, saking tebalnya cahaya mataharipun sulit menembus bumi.
Tak hanya Riau daerah sekitar juga sudah mulai merasakan dampak kabut asap seperti yang terasa di Bukittinggi dan Padang di mana jarak pandang lebih kurang 800 meter.
Masih segar dalam ingatan ketika Presiden SBY secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas kabut asap yang sampai ke negeri tetangga.
Padahal, salah satu penyebab kabut asap yang selalu terjadi sepanjang musim kemarau ini juga berasal dari perusahaan-perusahaan asing.
Hal ini terlihat dari pantauan kebakaran lahan yang berada di daerah perkebunan dan hutan tanam industri yang dimiliki modal asing.
Meski pada dasarnya keberadaan modal asing pada lahan-lahan perkebunan dan hutan membawa keuntungan bagi daerah namun jika terus-menerus menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat maka perlu kiranya ada tindakan tegas kepada pemilik modal asing untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang telah mereka perbuat.
Dampak Kabut Asap
Di samping mengganggu kesehatan, kabut asap juga membawa dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan mulai dari pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan aspek lainnya.
Dari aspek pendidikan, kabut asap telah menyebabkan sekolah-sekolah diliburkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan karena mengingat jika tetap dipaksakan akan berdampak buruk pada kesehatan siswa dan guru.
Dengan diliburkannya para siswa sekolah maka ini akan berdampak pada perkembangan pendidikan pada siswa khususnya pada siswa yang akan menghadapi UN dan UAS.
Aspek perekonomian juga tidak kalah terganggu. Beberapa jadwal penerbangan terpaksa ditunda bahkan ditiadakan karena alasan kabut asap yang tebal di mana jarak pandang kurang dari 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Jika terpaksa maka penerbangan akan dialihkan pada rute lain.
Tidak hanya itu, jarak pandang yang semakin singkat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk truk-truk pengangkut barang yang membawa barang dari luar kota masuk ke daerah Riau.
Tidak hanya arus barang, arus mobilisasi orang pun banyak terjadi penundaan baik dari arus udara, darat dan laut.
Semakin kondisi kabut asap ini tidak kunjung ada perbaikan maka pemerintah daerah akan selalu menanggung rugi dan mengakibatkan pemborosan anggaran yang harus dikeluarkan atas dampak yang diakibatkan oleh kabut asap.
Memang di satu sisi penanaman modal asing untuk perkebunan sawit di Riau membawa keuntungan sendiri bagi Provinsi Riau namun jika dana yang harus dikeluarkan untuk menghadapi kabut asap lebih besar maka seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mulai meng-counter perusahaan-perusahaan yang selalu cari gara-gara.
Pidana bagi Perusak
Salah satu tindakan tegas yang bisa diambil oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum adalah menindak secara tegas oknum-oknum yang dengan sengaja mengakibatkan kebakaran lahan yaitu menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan yang terkait pidana lingkungan.
Secara positif, pengaturan mengenai lingkungan hidup terdapat di dalam UU No32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Landasan dibentuknya UU ini adalahan melihat betapa lingkungan hidup menjadi hal yang paling krusial dan menjadi prioritas untuk dilestarikan karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.
Masyarakat Indonesia telah mendapatkan jaminan dalam UUD 1945 atas lingkungan hidup yang baik dan jaminan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 H UUD 1945).
Mengingat kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun kualitas dan kuantitasnya maka ini dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan peri kehidupan.
Terkait dengan kabut asap, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ancaman serius karena berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Pidana dapat diterapkan pada pelaku perusakan lingkungan ini dimana ketentuannya dapat di lihat dalam Pasal 97- Pasal 120 di mana ancaman pidana yang dikenakan tidak hanya pidana namun juga diiringi dengan denda yang nominalnya tidak sedikit.
Ketentuan pidana dalam UU PPLH ini sudah ada namun terkesan tumpul di lapangan. Bak sebuah pisau, ketentuan pidana dalam UU PPLH perlu diasah agar bisa ”menyayat” para pelaku pengrusak lingkungan hidup.
Perlu adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terkait agar bisa menjerat para pelaku baik individu maupun korporasi.
Selain itu, sikap proaktif masyarakat untuk melaporkan pengrusakan lingkungan juga dibutuhkan sehingga siapapun bisa ikut terlibat dalam penegakan hukum bagi perusak lingkungan.***
Nelsa Fadilla, Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

