Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Saya tersentak untuk menulis judul di atas, setelah membaca artikel UU Hamidy, Nilai Kelestarian Hutan Tanah Melayu (27/1) dan tulisan Elvriadi, Revolusi Kebudayaan Melayu (25/1) di koran ini.
Artikel Pak UU (demikian kami menyebut ketika kuliah dahulu) perlu untuk ditelisik lebih jauh makna filosofis yang terkandung di dalamnya, yang jauh menembus ke akar peradaban negeri ini.
Ia sebenarnya tidak hanya bercerita tentang hutan yang kini sudah semakin meranggas dan punah, namun ada pesan yang tersembunyi, bahwa hutan tersebut adalah milik dan jati diri orang Melayu.
Karena buminya diidentikkan dengan istilah tanah Melayu yang masih dikekalkan penggunaannya di Malaysia. Bahasanya juga bahasa Melayu yang kemudian bersalin menjadi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Budayanya dikenal dengan Budaya Melayu.
Masakannya dikenal sebagai masakan Melayu. Hutannnya disebut hutan tanah Melayu, meminjam istilah yang dikemukakan UU Hamidy.
Jika hutannya punah, maka “punahlah” sebagian budaya Melayu, sehingga begitu penting untuk melestarikannya. Kampungnya juga dikenal dengan kampong Melayu. Begitu seterusnya.
Pertanyaan yang senantiasa ada dalam benak saya dalam hampir satu dekade terakhir ini adalah apakah masih tersisa kampong Melayu tersebut?
Atau dianya ada hanya sekadar namanya saja, sehingga nihil dari nilai-nilai dan jati diri Melayu sebenar, sehingga perlu ada revolusi kebudayaan Melayu sebagaimana tulisan Elvriadi.
Demikian juga halnya dengan hutan tanah Melayu yang disuarakan UU Hamidy, apakah dia masih wujud di tanah Melayu ini, sehingga perlu untuk dilestarikan keberadaannya.
Bukankah keberadaan hutan sudah semakin merana dan meranggas? Di beberapa daerah keberadaanya sudah pun pupus bersalin wujud dengan kebun sawit, perindustrian dan permukiman penduduk, baik yang terdapat di pinggir pantai yang dikenal dengan hutan bakau maupun yang berada di daratan, yang lebih dikenal sebagai hutan tropis tadah hujan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kampong Melayu tersebut perlu untuk diberikan nama secara khusus untuk menegaskan kembali keberadaannya? Khususnya di Kota Pekanbaru yang kini sudah semakin plural dan majemuk penduduknya?
Atau kita masih tunak mengklaim bahwa semuanya masih kampong Melayu, sehingga ini adalah pertanyaan konyol dan mengada-ada?
Sama konyolnya, ketika seseorang yang mau mencari restoran Padang atau rumah makan Minang di Kota Padang. Atau apakah gagasan ini juga seperti terikut-ikut kebijakan Singapura yang membuat replika Kampong Melayu, Little India dan Chinnese Town untuk tujuan komersialisasi dan bisnis wisata?
Namun hal menarik dapat diperhatikan apa yang terjadi di Bali, dimana di sana dikekalkan istilah Desa Adat.
Padahal sejatinya Bali masih bersifat homogen penduduknya dan relatif patuh mentaati nilai-nilai tradisi lokal, termasuk di ibu kota Denpasar, masih didominasi oleh penduduk lokal.
Toh, mereka tetap menegaskan adanya Desa Adat secara implisit, yang dipampangkan secara jelas dan banyak tersebar di saentero Bali.
Sehubungan dengan hal tersebut, mungkin ada baiknya ditetapkan secara tegas istilah kampong Melayu, khususnya di Kota Pekanbaru. Mungkin ini perlu pengkajian yang lebih jauh.
Rasional Perlunya Kampong Melayu
Saya pikir, ide pentahbisan kampong Melayu juga memiliki rasionalnya, khususnya di Kota Pekanbaru yang telah menancapkan di antara visinya sebagai Pusat Budaya Melayu 2021.
Pertama, karena sudah semakin pluralnya penduduk Pekanbaru, sehingga budaya Melayu sejati (luar dan dalam) sudah semakin sulit untuk dijumpai dalam keseharian.
Mungkin dia berbusana Melayu, namun tidak fasih berbahasa Melayu. Ataupun jika fasih berbahasa Melayu, tidak faham adat resam budaya Melayu.
Atau jika faham adat resam Melayu, tidak dijadikan acuan dan tolok ukur di dalam kesehariannya. Sehingga di sini terlihat ada destruksi budaya Melayu.
Kedua, untuk melestarikan budaya Melayu itu sendiri, yang sudah mengalami erosi dan degradasi. Sehubungan itu, perlu diwujudkan suatu lokasi yang secara fisik mencirikan budaya Melayu, yang dalam hal ini saya istilahkan dengan kampong Melayu.
Nah, di kampong Melayu inilah nantinya diisi dan diwarnai dengan adat resam Melayu secara batiniah dan lahiriah. Walaupun tidak dapat lagi mempraktikkan secara utuh dan sempurna, namun secara umum dapat menggambarkan budaya Melayu sebenar.
Ketiga, pentahbisan kampong Melayu, juga bernilai positif di dalam menggalakkan industri pariwisata. Biasanya pelancong akan mencari dan mendatangi tempat-tempat unik dan bernilai sejarah.
Jika hal ini dapat dikemas secara profesional, akan menambah daya tarik baru di Kota Pekanbaru. Mungkin dalam tahap awal ditetapkan satu atau dua kampong Melayu.
Di mana tempat dan lokasinya yang cocok dapat untuk dipelajari dan dirundingkan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Yang penting ada keputusan politik terlebih dahulu untuk menetapkannya. Kalau perlu dibuat Perdanya.
Keempat, bermanfaat dari segi akademik. Tempat ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi di dalam mempelajari dan menggali nilai-nilai Melayu tempo dulu, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa dan peneliti.
Hasil kajian mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan input di dalam usaha untuk meningkatkan lagi budaya Melayu di masa yang akan datang, dan mungkin juga dapat sebagai sumbangan positif di dalam berbagai bidang kehidupan, seperti arsitektur Melayu, pengobatan Melayu, permainan Melayu dan yang sejenisnya.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Artikel Pak UU (demikian kami menyebut ketika kuliah dahulu) perlu untuk ditelisik lebih jauh makna filosofis yang terkandung di dalamnya, yang jauh menembus ke akar peradaban negeri ini.
Ia sebenarnya tidak hanya bercerita tentang hutan yang kini sudah semakin meranggas dan punah, namun ada pesan yang tersembunyi, bahwa hutan tersebut adalah milik dan jati diri orang Melayu.
Karena buminya diidentikkan dengan istilah tanah Melayu yang masih dikekalkan penggunaannya di Malaysia. Bahasanya juga bahasa Melayu yang kemudian bersalin menjadi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Budayanya dikenal dengan Budaya Melayu.
Masakannya dikenal sebagai masakan Melayu. Hutannnya disebut hutan tanah Melayu, meminjam istilah yang dikemukakan UU Hamidy.
Jika hutannya punah, maka “punahlah” sebagian budaya Melayu, sehingga begitu penting untuk melestarikannya. Kampungnya juga dikenal dengan kampong Melayu. Begitu seterusnya.
Pertanyaan yang senantiasa ada dalam benak saya dalam hampir satu dekade terakhir ini adalah apakah masih tersisa kampong Melayu tersebut?
Atau dianya ada hanya sekadar namanya saja, sehingga nihil dari nilai-nilai dan jati diri Melayu sebenar, sehingga perlu ada revolusi kebudayaan Melayu sebagaimana tulisan Elvriadi.
Demikian juga halnya dengan hutan tanah Melayu yang disuarakan UU Hamidy, apakah dia masih wujud di tanah Melayu ini, sehingga perlu untuk dilestarikan keberadaannya.
Bukankah keberadaan hutan sudah semakin merana dan meranggas? Di beberapa daerah keberadaanya sudah pun pupus bersalin wujud dengan kebun sawit, perindustrian dan permukiman penduduk, baik yang terdapat di pinggir pantai yang dikenal dengan hutan bakau maupun yang berada di daratan, yang lebih dikenal sebagai hutan tropis tadah hujan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kampong Melayu tersebut perlu untuk diberikan nama secara khusus untuk menegaskan kembali keberadaannya? Khususnya di Kota Pekanbaru yang kini sudah semakin plural dan majemuk penduduknya?
Atau kita masih tunak mengklaim bahwa semuanya masih kampong Melayu, sehingga ini adalah pertanyaan konyol dan mengada-ada?
Sama konyolnya, ketika seseorang yang mau mencari restoran Padang atau rumah makan Minang di Kota Padang. Atau apakah gagasan ini juga seperti terikut-ikut kebijakan Singapura yang membuat replika Kampong Melayu, Little India dan Chinnese Town untuk tujuan komersialisasi dan bisnis wisata?
Namun hal menarik dapat diperhatikan apa yang terjadi di Bali, dimana di sana dikekalkan istilah Desa Adat.
Padahal sejatinya Bali masih bersifat homogen penduduknya dan relatif patuh mentaati nilai-nilai tradisi lokal, termasuk di ibu kota Denpasar, masih didominasi oleh penduduk lokal.
Toh, mereka tetap menegaskan adanya Desa Adat secara implisit, yang dipampangkan secara jelas dan banyak tersebar di saentero Bali.
Sehubungan dengan hal tersebut, mungkin ada baiknya ditetapkan secara tegas istilah kampong Melayu, khususnya di Kota Pekanbaru. Mungkin ini perlu pengkajian yang lebih jauh.
Rasional Perlunya Kampong Melayu
Saya pikir, ide pentahbisan kampong Melayu juga memiliki rasionalnya, khususnya di Kota Pekanbaru yang telah menancapkan di antara visinya sebagai Pusat Budaya Melayu 2021.
Pertama, karena sudah semakin pluralnya penduduk Pekanbaru, sehingga budaya Melayu sejati (luar dan dalam) sudah semakin sulit untuk dijumpai dalam keseharian.
Mungkin dia berbusana Melayu, namun tidak fasih berbahasa Melayu. Ataupun jika fasih berbahasa Melayu, tidak faham adat resam budaya Melayu.
Atau jika faham adat resam Melayu, tidak dijadikan acuan dan tolok ukur di dalam kesehariannya. Sehingga di sini terlihat ada destruksi budaya Melayu.
Kedua, untuk melestarikan budaya Melayu itu sendiri, yang sudah mengalami erosi dan degradasi. Sehubungan itu, perlu diwujudkan suatu lokasi yang secara fisik mencirikan budaya Melayu, yang dalam hal ini saya istilahkan dengan kampong Melayu.
Nah, di kampong Melayu inilah nantinya diisi dan diwarnai dengan adat resam Melayu secara batiniah dan lahiriah. Walaupun tidak dapat lagi mempraktikkan secara utuh dan sempurna, namun secara umum dapat menggambarkan budaya Melayu sebenar.
Ketiga, pentahbisan kampong Melayu, juga bernilai positif di dalam menggalakkan industri pariwisata. Biasanya pelancong akan mencari dan mendatangi tempat-tempat unik dan bernilai sejarah.
Jika hal ini dapat dikemas secara profesional, akan menambah daya tarik baru di Kota Pekanbaru. Mungkin dalam tahap awal ditetapkan satu atau dua kampong Melayu.
Di mana tempat dan lokasinya yang cocok dapat untuk dipelajari dan dirundingkan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Yang penting ada keputusan politik terlebih dahulu untuk menetapkannya. Kalau perlu dibuat Perdanya.
Keempat, bermanfaat dari segi akademik. Tempat ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi di dalam mempelajari dan menggali nilai-nilai Melayu tempo dulu, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa dan peneliti.
Hasil kajian mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan input di dalam usaha untuk meningkatkan lagi budaya Melayu di masa yang akan datang, dan mungkin juga dapat sebagai sumbangan positif di dalam berbagai bidang kehidupan, seperti arsitektur Melayu, pengobatan Melayu, permainan Melayu dan yang sejenisnya.***
Apriyan D Rakhmat, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

