Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Prorakyat ala Gubri

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Setiap pengambilan keputusan ekonomi (termasuk di dalamnya keputusan di dalam penyusunan APBD) yang diambil oleh pemerintah daerah (SKPD sebagai pengguna anggaran) haruslah bermanfaat baik bagi aspek sosial maupun aspek ekonomi, jadi setiap keputusan tidak diambil berdasarkan keputusan bisnis untuk menguntungkan kepentingan individu dan kelompok (self interest). 

Ilmu ekonomi di atas kemudian berkontribusi di dalam mempengaruhi penyusunan anggaran (terutama APBN dan APBD) yang berkenaan dengan belanja, baik belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya, di dalam penyusunan anggaran, haruslah berpedoman pada teori konsumsi (consumtion theory). Teori ini, tidak dilihat dari kacamata pengguna anggaran, namun dilihat dari kacamata masyarakat sebagai kelompok yang memerlukan anggaran. Nah, teori ini dipengaruhi oleh dua variabel yaitu: utility function dan rasionality theory. 

Utility function, berkaitan dengan seberapa puaskah individu-individu atau kelompok (dalam hal ini masyarakat) di dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang disediakan oleh pemimpin daerah. Semakin puas individu atau kelompok di dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang disediakan maka akan semakin membentuk utility/satisfaction (kepuasan) masyarakat terhadap kinerja pemerintah, secara langsung hal ini akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat dikarenakan keperluan pokok masyarakat terpenuhi. Perihal ini akan membuat masyarakat untuk kembali menggunakan produk atau jasa yang telah sediakan (intention for use) sehingga semakin besar dan efektif belanja yang dialokasikan. Sedangkan rationality theory berkaitan dengan usaha individu-individu untuk memuaskan kehendak pribadi kemudian baru menunaikan hak orang lain. 

Secara teori dan praktik kedua hal ini tampak bertentangan, karena kelompok birokrat memiliki kecendrungan untuk memenuhi keperluan kelompok mereka sebagai kelompok elite, hal ini terlihat dari besarnya biaya rutin yang dikeluarkan melalui gaji pegawai. Namun yang patut juga dipuji dari Annas Maamun sebagai Gubri adalah adanya perencanaan belanja yang pro-rakyat, seperti membangun rumah layak huni, pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya, dan pembangunan sekolah di pedesaan. Jadi, sikap utility function dan rationality theory  dalam teori konsumsi ilmu ekonomi menurut saya berhasil dikendalikan oleh Gubri, yaitu antara kehendak pribadi dan kehendak masyarakat disatukan ke dalam titik rasionalisasi anggaran, dan hal ini patut dipuji. 

Namun, kehendak pemerintah yang terdiri dari Gubri (Annas Maamun sebagai kepala daerah, bukan individu), Sekretaris Daerah dan SKPD tetap harus dikendalikan. Berdasarkan teori dan dua variabel di atas, maka selayaknya di dalam menyusun APBD tahun 2014 Gubernur Riau Annas Maamun tidak terburu-buru untuk melabelisasi anggaran yang disusun dengan kalimat ”pro-rakyat” sebelum terlebih dahulu menjalankan citizen participation sebagai bentuk pemenuhan terhadap aspirasi dan keperluan dasar (standar pelayanan minimum) dari masyarakat Riau. Jangan sampai ada pembangunan yang sia-sia dikarenakan ada perbedaan antara harapan masyarakat dengan cita-cita pemimpin.

Ada beberapa elemen-elemen yang terlebih dahulu harus dipenuhi agar APBD benar-benar pro rakyat. Misalnya, konstruk dari citizen participation tersebut menurut Franklin (2006) memiliki empat key element sebagai berikut: Environment, Process Design, Mechanism, Goals and outcomes. Keempat elemen kunci di atas seharusnya menjadi dasar di dalam merasionalisasikan penyusunan anggaran. Sehingga nominal APBD Rp8,2 triliun benar-benar pro rakyat bukan pro elite. Besarnya perjalanan dinas sebesar Rp238 miliar, Dana Bansos Rp1,097 triliun, anggaran di Seketariat Daerah sebesar Rp1,07 triliun ditambah lagi dengan semakin membengkaknya anggaran belanja daerah yang akan diprediksi sebesar Rp7,7 triliun tentunya harus kembali di-drag ke bawah dan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik di tingkat desa maupun kota. 

Selaku seorang penanggung jawab keuangan daerah dibantu dengan Sekda sebagai koordinator pengelola keuangan daerah, Annas Maamun harus berani turun ke bawah untuk menjaring aspirasi masyarakat dibantu satuan-satuan kerja yang ada. kepala dinas yang ”malas” harus dievaluasi atau diberhentikan. Penyusunan anggaran harus efektif, efisien dan ekonomis (value for money) sehingga ke depan tidak lagi terjadi selisih yang cukup signifikan antara anggaran dengan realisasi anggaran yang semakin minim, yang menunjukkann betapa buruknya kinerja pemerintahan di bawah komando beliau. 

Adanya perhitungan yang matang tersebut tentunya akan membantu sang gubernur untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran, misalnya keinginan untuk pembangunan layak huni masyarakat miskin, pembangunan sekolah di pedesaan dan pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya harus benar-benar sudah ada data yang konkrit dan tepat siapa kepala keluarga yang akan menerima rumah layak huni tersebut, siapa namanya, dimana alamatnya dan berapa anggota keluarganya, sehingga Pemprov tidak lagi harus meraba-raba siapa yang akan menerima anggaran padahal sudah dianggarkan namun kepala keluarga yang akan menerima rumah layak huni tersebut belum diketahui rimbanya.

Dilema kemudian akan muncul, pertama, dari aspek perencanaan boleh saja Annas Maamun (sebagai individu) menggemakan anggaran ”pro rakyat” namun, nantinya beliau akan terkendala oleh ribetnya alokasi angka nominal dalam penyusunan APBD Perubahan, hal ini menurut saya terjadi dikarenakan, pihak legislatif  yang di dalam undang-undang ikut serta di dalam memberikan persetujuan dan pengesahaan terhadap APBD Perubahan juga ingin memanfaat momen penambahan APBD ini ke dalam alokasi lain, (karena tahu 2014 adalah tahun politik). 

Dampaknya adalah akan terjadi politisasi anggaran, seperti yang terjadi di dalam penyusunan APBD Kota Pekanbaru 2014. Hal kedua yang juga harus diperhatikan Gubernur Riau sebagai penguasa pengelolaan keuangan daerah (menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara), adalah sistem pengendalian penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah, harus benar-benar berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2013 perubahan kedua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jangan sampai kehendak hati ingin anggaran pro rakyat namun, terjadi kebocoran di sana-sini dan dapat menimbulkan kasus korupsi di pemerintahanya.  

Oleh karena itu, aspek perencanaan, besarnya alokasi anggaran yang akan dikucurkan dan pengendalian terhadap impelementasi anggaran harus benar-benar dikawal dari awal sampai akhir. Anggaran yang pro-rakyat harus semaksimal mungkin,  mampu mengurangi rakyat miskin sebesar 522.53 ribu (8,42 persen) dengan rincian penduduk miskin di desa bertambah 34,93 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 6,3 ribu jiwa dan pengangguran yang ada di Provinsi Riau. Nah, di sinilah baru kita bisa menilai apakah anggaran pro-rakyat yang dijargonkan sang gubernur benar-benar sesuai antara harapan dan kenyataan. Selamat bekerja Pak Gubri, You can do it.***


Emkhad Arif
Peneliti Keuangan Daerah dan Dosen FE UIR. Lulusan FE UGM.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer