Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari peninjauan di lapangan ada sekitar 1 juta lahan perkebunan di Riau yang ilegal. Lahan ilegal yang dibuka dengan cara membakar lahan.
Hal ini dibuktikan setelah dipantau dari udara, hamparan lahan yang terbakar di Telukmeranti, Kabupaten Pelalawan, tersebut berubah perkebunan. Nampak dari atas udara eksksavator yang sedang bekerja di perkebunan sawit.
Melihat data tersebut, membuktikan lahan yang terbaka di Telukmeranti Kabupaten Pelalawan sengaja dibakar dan dijadikan perkebunan sawit.
Lahan itu dulunya hutan, namun diubah menjadi perkebunan sawit. Yang menjadi pertanyaan, apakah lahan itu sudah mendapat izin? Kalau belum mendapatkan izin, maka lahan itu ilegal. Siapa yang memberi izin?
Menurut Kadis Perkebunan Riau, Drs H Zulher bahwa untuk perusahaan perkebunan sawit di Riau yang memberikan izinnya adalah pemerintah pusat.
Siapa pemerintah pusat itu? Lebih jauh saat ditanyakan mengenai izin yang dimaksud, izin yang dikantongi perusahaan adalah izin pelepasan kawasan kehutanan yang diperoleh dari Kemenhut. Kemudian izin lokasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Ujung-ujungnya kembali ke Kemenhut.
Makanya Menhut tahu betul bahwa perkebunan sawit di Telukmeranti itu ilegal, sebab dia yang mengetahuinya.
Jika memang ilegal, maka perambatah lahan di Kualakampar yang dikenal sebagai lahan gambut terluas di Indonesia ini. Maka jangan heran, asap yang menyelimuti di Riau ini sangat tebal, sebab lahan gambut di Telukmeranti yang luas dan dalam.
Untuk itu, pihak aparat terkait seharusnya segera mengusut lahan tersebut, agar dipertahankan menjadi lahan gambut.
Kalau memang Menhut sudah memberi izin pelepasan kawasan kehutanan menjadi perkebunan, maka Menhut yang salah, tapi Menhut menyatakan lahan itu ilegal, makanya harus disikapi serius.
Menurut Zulher, daerah hanya mengeluarkan izin lokasi, itupun dikeluarkan jika telah ada izin pelepasan kawasan kehutanan dari pusat. Jadi kalau sudah memiliki dua izin tersebut tidak lagi disebut ilegal.
Kembali kepada wewenang, Riau habis dicabik-cabik oleh kebijakan pusat. Jika selama ini daerah yang disalahkan, ternyata izin pelepasan kawasan kehutanan itu pusat yang mengeluarkan.
Jangan salah daerah, sebab pusat yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) Riau yang sampai kini belum selesai.
Sudah berapa banyak kawasan lahan gambut di Riau ini yang habis dibabat menjadi perkebunan sawit. Lalu siapa yang memberikan izin itu, kalau bukam pusat?***
Hal ini dibuktikan setelah dipantau dari udara, hamparan lahan yang terbakar di Telukmeranti, Kabupaten Pelalawan, tersebut berubah perkebunan. Nampak dari atas udara eksksavator yang sedang bekerja di perkebunan sawit.
Melihat data tersebut, membuktikan lahan yang terbaka di Telukmeranti Kabupaten Pelalawan sengaja dibakar dan dijadikan perkebunan sawit.
Lahan itu dulunya hutan, namun diubah menjadi perkebunan sawit. Yang menjadi pertanyaan, apakah lahan itu sudah mendapat izin? Kalau belum mendapatkan izin, maka lahan itu ilegal. Siapa yang memberi izin?
Menurut Kadis Perkebunan Riau, Drs H Zulher bahwa untuk perusahaan perkebunan sawit di Riau yang memberikan izinnya adalah pemerintah pusat.
Siapa pemerintah pusat itu? Lebih jauh saat ditanyakan mengenai izin yang dimaksud, izin yang dikantongi perusahaan adalah izin pelepasan kawasan kehutanan yang diperoleh dari Kemenhut. Kemudian izin lokasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Ujung-ujungnya kembali ke Kemenhut.
Makanya Menhut tahu betul bahwa perkebunan sawit di Telukmeranti itu ilegal, sebab dia yang mengetahuinya.
Jika memang ilegal, maka perambatah lahan di Kualakampar yang dikenal sebagai lahan gambut terluas di Indonesia ini. Maka jangan heran, asap yang menyelimuti di Riau ini sangat tebal, sebab lahan gambut di Telukmeranti yang luas dan dalam.
Untuk itu, pihak aparat terkait seharusnya segera mengusut lahan tersebut, agar dipertahankan menjadi lahan gambut.
Kalau memang Menhut sudah memberi izin pelepasan kawasan kehutanan menjadi perkebunan, maka Menhut yang salah, tapi Menhut menyatakan lahan itu ilegal, makanya harus disikapi serius.
Menurut Zulher, daerah hanya mengeluarkan izin lokasi, itupun dikeluarkan jika telah ada izin pelepasan kawasan kehutanan dari pusat. Jadi kalau sudah memiliki dua izin tersebut tidak lagi disebut ilegal.
Kembali kepada wewenang, Riau habis dicabik-cabik oleh kebijakan pusat. Jika selama ini daerah yang disalahkan, ternyata izin pelepasan kawasan kehutanan itu pusat yang mengeluarkan.
Jangan salah daerah, sebab pusat yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) Riau yang sampai kini belum selesai.
Sudah berapa banyak kawasan lahan gambut di Riau ini yang habis dibabat menjadi perkebunan sawit. Lalu siapa yang memberikan izin itu, kalau bukam pusat?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

