Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setelah MK Menolak Uji Materi UU Nomor 42/2008

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberi kepastian hukum soal bagaimana proses pencalonan presiden dalam Pemilu Presiden 2014.

Kamis (20/3) lalu, MK menolak uji materi UU No 42/ 2008 tentang Pemilu Presiden yang diajukan Capres Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Setelah putusan, Yusril terlihat marah. Dia bahkan sampai mengeluarkan kata-kata agar MK dibubarkan, karena dianggapnya tak berpihak rakyat Indonesia yang mestinya punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih, tanpa harus dibatas-batasi.

Yusril memang punya kepentingan atas uji materi yang dilalakukannya itu meskipun sebenarnya jika itu diterima MK, juga akan ”membantu” para capres dari partai-partai kecil lainnya sehingga Pilpres 9 Juli 2014 tidak hanya didominasi para capres dari partai besar saja.

Artinya, spekulasi yang selama ini muncul sebelum keputusan ini, akhirnya sudah pasti. MK tetap pada apa yang tertera di UU Pilpres itu, bahwa pengajuan pasangan capres dan cawapres (presidential theshold [PT]) harus dilakukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR, atau memiliki 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif (DPR).

Polemik tentang PT dalam UU No 42 itu memang sudah lama mengapung. Ketika DPR akan merevisinya, perdebatan muncul. Tak ada kesepakatan politik di lembaga itu, dan revisi dibatalkan. Yusril kemudian membawa Pasal 9 UU No 42 itu ke MK.

Ketika masih dalam proses di MK sebelum diumumkan, terjadi beda pendapat di kalangan partai. Partai-partai “kecil” seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menginginkan PT itu ditiadakan.

Tetapi partai-partai yang yakin akan menjadi “besar” seperti Golkar dan PDI Perjuangan tetap setuju ambang batas pencalonan presiden itu tetap ada.

Menurut Yusril, Pasal 9 itu bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konstitusi itu disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Tak ada tambahan syarat apapun di sana, termasuk ambang batas minimal kursi parlemen atau suara sah pemilu legislatif.  Namun, dalam putusannya, MK berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah kebijakan hukum terbuka yang dapat ditafsirkan atau ditentukan sebagai open legal policy.

Dalam hal ini, menurut MK, itu bergantung pada kesepakatan politik antara legislatif dan eksekutif.

Di luar itu, sikap emosional seorang Yusril, semestinya tak berlebihan. Mestinya dia paham, produk hukum juga memberikan tafsir yang berbeda, dan MK juga memiliki pandangan berbeda terhadap akibat yang akan ditimbulkan jika dikabulkan.

Sebagai orang yang memahami hukum dengan segala konsekuensinya, Yusril juga harus paham UUD 1945 menegaskan, putusan MK harus dihormati, karena bersifat final dan mengikat. Jika ingin mengubah Pasal 9 itu, pembahasan di parlemen adalah satu-satu jalan yang paling mungkin.

Tetap ada ruang untuk mengubah pasal itu karena ketika Pemilu Presiden dan Legislatif disatukan waktunya (serentak) pada Pemilu 2019, otomatis ambang batas itu juga tak berlaku.

Kapan menentukan ambang batasnya kalau Pemilu Legislatif dan Presiden disatukan waktunya? Keputusan ini juga akan menjadikan Pemilu Presiden menjadi menarik karena semua partai yang telah mengumumkan calonnya, posisinya hampir sama.

Jika PDI-P (Joko Widodo) atau Golkar (Abu Rizal Bakrie) yang selama ini diunggulkan dalam survei tak mampu mencapai ambang batas itu, maka tetap harus berkoalisi dengan partai lainnya.

Begitu juga partai-partai yang dianggap kecil seperti Hanura (Wiranto-Hary Tanoesoedibyo),  PBB (Yusril Ihza Mahendra), atau PAN (Hatta Rajasa), harus bekerja keras mencapai ambang batas minimal tersebut, dan tetap berpeluang melakukan bargaining dengan partai-partai “besar” dalam pencalonan.

Kita tunggu konstelasi seperti apa yang terjadi dalam peta politik selanjutnya setelah putusan MK ini. Semoga, semuanya tetap dalam koridor menuju Indonesia lebih baik, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer