Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seandainya Pemerintah tanpa Pers

R
Penulis: Rindra Yasin❯
No democracy without free press, kata mantan Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson.  Jefferson adalah Presiden Amerika Pertama yang dilantik di Washinton DC.

Usai dilantik pada 4 Maret 1801, ia langsung berpidato dengan menyampaikan sejumlah gagasan cerdas, antara lain tentang kebebasan pers dan demokrasi.

Dua prinsip (kebebasan pers dan demokrasi) yang mengemuka dari pandangan Jefferson ini bertitik pangkal dari pemikiran John Locke tentang hak asasi.

Menurut Jefferson, setiap orang memiliki hak-hak tertentu, dan setiap orang bebas mengekspresikan pandangan serta pikiran tanpa boleh dibelenggu oleh siapapun.

Sebagai seorang presiden, Jefferson beranggapan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang tidak melarang individu-individu dalam mengekspresikan kebebasannya termasuk kebebasan pers.

Jefferson kemudian mengatakan, “Jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah”.

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, pers tampil sebagai pilar demokrasi keempat yang memiliki posisi strategis dan berdiri diluar sistem politik formal.

Seperti dikatakan Jefferson, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara, maka peran pers terasa lebih kuat dibandingkan ketiga pilar lain (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang berpotensi melakukan abuse of power.

Kondisi ini berbeda dengan pers di bawah kendali pemerintahan otoriter Orde Baru. Pers menjalankan peran dan fungsinya di bawah bayang-bayang kekuasaan, pers menjadi mandul karena dikooptasi oleh negara.

Sistem pemerintahan negara yang kuat telah membuat pers menjadi corong pemerintah, dan tak mampu menjadi alat control social yang efektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Itulah sebabnya menyadari pentingnya penjagaan kualitas demokrasi, reformasi langsung mengagendakan sebuah perubahan mendasar: menerbitkan Undang-undang No40/ 1999 tentang Pers.

 Inilah undang-undang pertama yang terbit setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto yang otoriter. Melalui undang-undang ini sistem pers di Indonesia berubah dari otoritarian menjadi libertarian alias pers yang bebas. Ada juga yang menyebut pers merdeka.

Control Social Pers
Setelah 15 tahun sistem pers merdeka dipraktikkan, tak sedikit orang yang kecewa terhadap pers. Pers dianggap terlalu bebas bahkan kebablasan.

Pertumbuhan media (cetak, elektronik dan online) yang merambah ke kabupaten-kabupaten bahkan sampai kecamatan, membuat sebagian masyarakat terusik oleh pemberitaan media.

Oknum pejabat yang biasanya tak tersentuh perilaku korupnya tiba-tiba menjadi sasaran “tembak” media. Marah, kadang juga main hakim sendiri dengan mengintrogasi wartawan.

Dalam beberapa liputan politik terkait dengan pencalonan seseorang menjadi kepala daerah, ditemukan pula ada wartawan yang harus mengungsikan keluarganya dari daerah liputan karena dikejar-kajer oleh tim sukses.

Tim sukses beranggapan wartawan ikut pula menjadi politisi, dan pemberitaannya terkait pilkada dianggap tidak independent. Juga tak berimbang.

Itu hanya contoh peristiwa kekerasan dialami wartawan, dan masih banyak lagi model peristiwa lain yang mengarah ke tindakan antipers.

Wartawan dianggap bereuphoria dengan kebebasan pers. Dan, seakan membusungkan dada dengan liberalisasinya. Tapi tak sedikit pula orang yang dibesarkan oleh pers.

Dari tidak terkenal menjadi dikenal. Berapa banyak calon kepala daerah yang terangkat popularitasnya oleh media, bahkan berbulan madu dengan media.

Jokowi, misalnya, dari Wali Kota Surakarta sekarang digadang-gadangkan oleh media menjadi presiden.

Begitu juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang menjadi presiden. Di Riau, terlalu banyak tokoh-tokoh lokal yang bisa kita sebut satu persatu di mana media berperan besar membuat mereka populer, lalu dipilih rakyat menjadi bupati, wali kota dan gubernur.

Banyak juga yang alpa, liberalisasi pers sekaligus mengawal jalannya pemerintahan. Sampai-sampai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dipimpin Abraham Samad harus menyediakan fasilitas kepada ratusan wartawan berdiri di depan pintu keluar masuk “rumah” KPK hanya untuk memotret dan mewawancarai para koruptor.

Di antara mereka ada menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR RI dan pejabat tinggi negara lainnya. KPK pun merasa kokoh berdiri sebagai lembaga penegak hukum karena di-back up oleh pers.  

Jadi, kalau ditimbang-timbang mana yang lebih banyak manfaat pers liberal dengan liberalisasi pers yang dianggap kebablasan itu, rasanya masyarakat lebih menikmati manfaat control social pers daripada yang kecewa dengan pers.

Namun demikian orang-orang pers tidak pernah berterima kasih kepada pers yang telah mengawal bangunan civil society.

Prof Bagir Manan menyebut, kemerdekaan pers itu penting, di antaranya untuk;  instrumen penyampai informasi yang benar baik kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan; juga instrumen perubahan dan kemajuan (agent of change) dan instrumen control terhadap kekuasaan.

Dengan pentingnya kemerdekaan itu sangat disayangkan bila ada oknum pejabat yang tidak memahami kerja jurnalistik, tidak mengerti dengan peran dan fungsi pers walaupun mereka sering mengatakan bahwa pers itu adalah mitra kerja, pilar demokrasi yang berjalan seiring sejalan, yang saling menopang dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah Tanpa Pers
Salah satu ciri negara demokrasi, menurut Miriam Budihardjo, adalah negara itu memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Pers yang bebas dan bertanggung jawab juga memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis.  

Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kendati konstitusi ini sudah memberi jaminan atas kebebasan pers (freedom of press) dan kebebasan berbicara (kebebasan of speech) bukan berarti pers dapat sewenang-wenang menjalankan hak dan kebebasannya.

Kebebasan pers tetap dibatasi oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat yang demokratis.

Undang-undang juga menegaskan bahwa siapapun yang dirugikan atau berkeberatan atas pemberitaan pers, ia dapat menggugat pers karena pers bukanlah “makhluk” yang kebal terhadap hukum (equality before the law).

Gugatan itu sekaligus mengingatkan pers bahwa pers juga memiliki tanggung jawab. Jika merujuk kepada aturan main, baik Undang-undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, ruang untuk menyampaikan keberatan dapat dilakukan melalui hak jawab.

Yakni hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dan, atau dapat melaporkan media bersangkutan ke dewan pers.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah melapor ke polisi atas beragam tuduhan, akan tetapi mekanisme ini memakan waktu dan birokrasi yang panjang karena laporan karya jurnalistik ke polisi harus diuji dulu di dewan pers sesuai dengan MoU (Memory of Understanding) antara Kapolri Timur Pradopo dengan Dewan Pers Prof Bagir Manan di Jambi pada 9 Februari 2012 lalu.

Ruang hak jawab itu diberikan oleh undang undang karena dalam praktik jurnalistiknya pers dapat saja bersengketa dengan publik (orang perorang, pemangku jabatan publik, paguyuban sosial, partai politik, organisasi sosial politik).

Publik yang tidak menggunakan saluran undang-undang dalam “menjewer” atau “menegur” pers, tetapi menempuh cara-cara sendiri dengan menunjukkan sikap anti terhadap pers, sama artinya ia tidak menghendaki pers itu bebas. Ia menginginkan pers tetap terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan.

Dan bila ini terjadi bukan hanya pers yang rugi melainkan juga publik karena berbagai fungsi pers tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Para pemegang kekuasaan juga rugi karena akan kehilangan penghubung yang kredibel antara publik dengan penguasa, kehilangan mitra kerja dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam aspek ini, agaknya kita perlu merenung, kenapa Thomas Jefferson lebih memilih pers bebas tanpa pemerintah daripada memilih pemerintah yang bebas tanpa pers.

Edmund Burke memberi perumpamaan, “Jika dalam sebuah gedung parlemen sedang duduk tiga lembaga (eksekutif, legislatif dan yudikatif), di serambi wartawan di sebelah sana duduk lembaga keempat yang jauh lebih penting daripada ketiga lembaga tadi”.

Dialah pers yang oleh Jacob Oetama diibaratkan sebagai seekor burung garuda yang penuh percaya diri mengepakkan sayapnya. Karenanya bersahabatlah dengan pers.

Pemerintah tak kan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih tanpa pers.***

Syafriadi, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Riau.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer