Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aparat Saling Lempar Tanggung Jawab

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Asap membuka tabir selama ini betapa kejahatan perambahan dan perusakan hutan yang terjadi massif ternyata memang dibiarkan saja. Pemerintah lewat Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau konon sudah tahu betapa massifnya aksi illegal logging. Namun karena yang berbuat dibeking aparat, BBKSDA tak berdaya.

Soal massifnya perambahan hutan sebenarnya sudah jadi rahasia umum dan bukan cuma BBKSDA yang tahu. Tapi ada tindakan pembiaran dari aparat yang berwenang. Itulah sebabnya bencana asap terus terjadi tanpa bisa dihentikan. Saat bencana asap memuncak, polisi berkelit soal ini. Kapolda mengatakan bahwa yang punya lahan cagar biosfer yakni Kemenhut tidak melaporkan terjadinya aksi illegal logging dan pembakaran hutan. Makanya polisi tidak bisa bertindak cepat. Intinya jangan polisi disalahkan.

Sementara itu Kepala Humas Kemenhut, Sumarto, menanggapi keluhan kepolisian yang tak bisa menindak para pelaku karena tidak ada laporan dari Kemenhut. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kepolisian bisa mengambil langkah penegakan hukum tanpa harus menunggu laporan dari Kemenhut, ketika para pelaku tertangkap tangan melakukan aktivitas perambahan maupun pembakaran di Cagar Biosfer tersebut. Sebab, Kapolri, Menhut, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menegaskan penegakan hukum atas pembakar hutan dan lahan di Riau harus tegas. Menurutnya lagi dalam kasus ini tidak harus ada laporan. Kalau polisi melihat, tertangkap tangan dan itu di kawasan hutan, tentu polisi bisa menindak. Bahkan Sumarto yakin jika sanksi hukum bisa diterapkan, tahun depan tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan di Riau.

Sementara itu, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto menegaskan bahwa pihaknya sudah mengetahui cukong yang pertama membuka kanal di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukitbatu Kabupaten Bengkalis dan Siak. Menurut Danrem kanal itu pertama dibuat tahun 1998 oleh pengusaha yang berinisial Ab dari Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara. Kita berharap sang cukong benar-benar ditangkap dan diperlihatkan ke publik. Jangan hanya akan dan akan ditangkap tapi tak pernah benar-benar ditangkap.

Di sisi lain lemahnya peran aparatur menciptakan kepastian hukum terutama kepastian hukum status dan batas kawasan yang berada di Desa Tasikserai maupun di sekitar wilayah Desa Tasik Serai sampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan polemik terkait status dan batas kawasan. Warga di sana juga meminta kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara PT Arara Abadi (AA) dengan masyarakat.

Selain itu adanya kelemahan dari pemerintah dalam hal ini Dishut Bengkalis memasang plang pembatas di areal lahan atau hutan lindung. Sekali lagi asap membuka tabir kacaunya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait. Kacau itu timbul karena ada konflik interest di mana mereka yang berwenang ada yang jadi oknum bermain di sana. Sehingga ketika asap muncul menjadi bencana maka yang kita saksikan mereka saling lempar tanggung jawab***.

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer