Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sinergi Kebun Rakyat dan Perbankan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Baganbatu tidaklah sebatas kota kecil yang menjadi ibu kota Kecamatan Bagansinembah, di Kabupaten Rohil. Kota kecil berperingkat kelurahan itu menggeliat luar biasa.

Roda ekonomi masyarakat di sana berputar dengan cepat. Saya percaya, Anda akan mengacungkan jempol begitu tiba di kota kecil tersebut.

Baganbatu membuktikan bahwa perkebunan memang untuk kesejahteraan.

Makanya selama tiga hari di pekan keempat Maret 2014, Baganbatu ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Teknis Perkebunan (Rakornisbun) se-Provinsi Riau.

Oleh kami di Disbun Riau sebagai penyelenggara, keterlibatan petani-pekebun dalam Rakornisbun tentu saja di antara upaya untuk menyerap secara langsung aspirasi petani-pekebun.

Dari berbagai aspirasi yang disampaikan petani-pekebun, terungkap bahwa di antara kendala berarti yang dihadapi para pekebun untuk berbagai komoditas perkebunan adalah pendanaan.

Keterbatasan modal untuk merawat dan memelihara kebun, membuat hasil perkebunan petani kurang maksimal dari segi kualitas hasil produksi. Mafhum saja, pendanaan melalui anggaran negara dan daerah (APBN/ APBD) yang terbatas.

Guna menjawab persoalan tersebut, jelas saja dukungan pihak ketiga —terutama pihak  perbankan— sangat diprlukan. Dukungan perbankan menjadi di antara solusi dalam memaksimalkan perkebunan rakyat dalam percepatan proses perwujudan kesejahteraan rakyat melalui komoditas perkebunan.

Makanya, tidaklah berlebihan jika Pemprov Riau menyiasatinya dengan cara menjalin kerja sama dengan perbankan. Untuk hal itu, sudah dimulai.

Selasa 25 Maret 2014 misalnya, usai prosesi pembukaan  Rakornis Perkebunan se-Riau, dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreemnet (MoA/nota kesepakatan) antara Gubernur Riau H Annas Maamun —atas nama Pemerintah Provinsi Riau— dengan I Made Suprateka Y, pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pekanbaru. Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut merupakan langkah nyata yang menjadi “angin segar” dalam pembangunan perkebunan rakyat di daerah ini.

Kesepakatan Pemprov Riau dan pihak BRI tersebut menjadi landasan dalam menyepakati dan menetapkan skim pembiayaan pembangunan perkebunan rakyat di Negeri Lancang Kuning.

Di antara kesepakatannya adalah bahwa untuk biaya pembangunan perkebunan rakyat di tahun pertama dibiayai melalui dana APBD Riau, sedangkan untuk  pemeliharaan kebun sampai menghasilkan dibiayai melalui pendananan dari BRI.

Nota kesepakatan itu di antaranya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, di mana Pemprov Riau berhak untuk memanfaatkan dana dari BRI Pekanbaru guna membiayai pembangunan (perawatan dan pemeliharaan) perkebunan rakyat serta mendapatkan pelatihan peningkatan SDM.

Sedangkan kewajibannya adalah menyeleksi dan memberikan rekomendasi calon lokasi dan calon pekebun serta memfasilitasi pihak BRI dengan pekebun dalam pembiayaan perawatan dan pemeliharaan perkebunan rakyat.

Sedangkan pihak BRI Pekanbaru berhak untuk memperoleh data identitas pekebun tanaman perkebunan dan memperoleh data lahan kebun yang memenuhi syarat dan telah memiliki alas hak.

Sementara kewajibannya adalah menyediakan pinjaman untuk pemeliharaan kebun rakyat sampai tanaman menghasilkan yang besarannya disesuaikan dengan keperluan pembiayaan di lapangan yang disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di BRI.

Kewajiban lainnya adalah memberikan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia terutama terhadap petugas lapangan dan pekebun.

Berjangka waktu selama lima tahun, nota kesepakatan tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan prospektif perkebunan rakyat di Provinsi Riau secara signifikan.

Kita tentu juga sangat maklum, bahwa kondisi perekonomian petani-pekebun swadaya juga terbatas, walaupun mereka mempunyai aset berupa areal perkebunan yang memadai.

Keterbatasan anggaran membuat para pekebun kita serba terbatas pula dalam melakukan perawatan perkebunan.

Padahal, petani-pekebun kita —terutama petani-pekebun swadaya— juga sangat berhak untuk menghasilkan produksi perkebunan yang berkualitas layaknya perusahaan perkebunan swasta dan negara.

Sekali lagi ditegaskan, bahwa dukungan pihak ketiga sangat diharapkan. Tentu saja tidak terbatas pada dukungan perbankan.

Sebab, perusahaan perkebunan yang beroperasi di negeri ini semestinya juga wajib berperan seperti melalui corporate social responsibility (CSR).

Saya percaya, petani-pekebun swadaya di negeri ini semakin cepat sejahtera.***

Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer