Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Alasan Indonesia bukanlah negara Islam, kerap digunakan sebagai tameng supaya hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara tidak dibahasbicarakan bersanding sebanding antara keduanya.
Begitu pulalah masalah pemilih muslim, apakah mesti harus memilih (memberikan hak suara) atau tidak, terserahlah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tentang pemilihan umum (pemilu) yang ditetapkan di Padangpanjang (Sumatra Barat) pada 26 Januari 2009.
Kemudian, disosialisasikan lagi untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 ini. Tidak hanya ketika awal difatwakan banyak yang sontak bersuara serak, kini pun fatwa itu banyak yang mengkritisinya. Bahkan tokoh muslim pun ada yang mengecam.
Banyak masyarakat, yang tidak peduli dan yang tidak mau menggunakan hak politik pada tiap pemilu. Bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif pun begitu juga.
Berbagai indikasi telah diteliti dan dicermati mengapa hal itu terjadi.
Namun, solusi jitu untuk menggesa agar warga negara menggunakan hak pilihnya masih memprihatinkan. Partisipasi masyarakat yang dengan sukarela menggunakan hak demokrasinya itu, rata-rata hanya berkisar sekitar 51 persen lebih saja. Tidak sedikit yang memilih tidak memilih alias golput itu.
Bagaimanakah sebenarnya para ulama menyimpai pemiikiran persoalan wajib atau tidak wajibnya memilih itu? Kalangan ulama terpandang, memang bersilang faham.
Persoalan ini menjadi masalah khilafiyah (ijtihadiyah), karenanya tidak layak pula mengategorikan masalah mencoblos atau memilih ini menjadi manhaj. Namun, jangan pula menihilkan atau mencuaiabaikan satu di antaranya.
Ada sebagian sedikit ulama yang secara mutlak ”mengharamkan”. Mereka beralasan, sistem demokrasi yang dianut dan diterapkan negara tidak memberlakukan hukum Islam (kebenaran mutlak dari Allah, dan sunnah dari Rasulullaah), yang di Indonesia pun ada pula penganjurnya.
Sebagian banyak ulama berfatwa: hal ini masalah situasional, sesuai-waktu-tempat-keadaan yang tidak sama dan tidak pukul-rata. Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islaam, tentulah posisinya pada kondisional situasional ini.
Kemashlahatan ummat harus dan wajib lebih utama didahulukan untuk menghindari kemudaratan, sesuai kaidah Ushul Fiqh: Andai ada bertabakan dua mafsadat (kejelekan, keburukan, kerugian), maka wajib memilih mafsadat yang paling baik –meskipun sedikit. Ummat tidak patut membiarkan dirinya atau dibiarkan terpuruk ke lubuk nasib yang teruk dan buruk.
Mendahulukan dan mengutamakan kemashlahatan umat menjadi kewajiban semua muslim, maka kekurangpedulian umat menggunakan hak politik untuk memilih, dan jumlah golput yang kian bertambah, tak layak terus dibiarkan supaya ummat tidak semakin tekerunyak dan terhenyak nasibnya di negeri sendiri.
Tidakkah diyakini dengan kesadaran penuh dan teguh, bahwa semua aspek kehidupan kita harus telus ke ranah ibadah –sebagai tugas tunggal hidup dan kehidupan? (baca, simak, dan hayati QS al-Dzariyat: 56). Insya Allah, menyalurkan hak suara yang diniyatkan mengharap rido Allah agar kehidupan berbangsa dan bernegara berkah, juga amal saleh yang bernilai ibadah.
Sikap memilih untuk tidak memilih, alias golput, sangat merugikan. Mengapa? Logika sederhananya: jika kita tidak ikut memilih, calon yang terpilih tetap sah.
Andai nanti terpilih calon yang tidak pilihan, kemudian dia menyetujui penetapan peraturan dan perundangan-undangan yang banyak merugikan umat, maka mereka lakukan kesalahan secara sah pula menurut undang-undang yang sah.
Mengapa pula begitu? Mereka terpilih secara sah pada pemilihan yang sah, maka segala keputusan yang diambilnya juga sah, meski merugikan umat. Nasib yang buruk menjadi sah pula dirasakan umat.
Jangan katakan itu sudah sunnatullah, sesungguhnya umatlah yang telah memilih sunnatullah dari kesalahan sikap mereka. Jika tidak berupaya memilih sunnatullah yang baik, maka nasib yang tidak baik pulalah padanan yang bakal diterima nasib badan diri (baca, simak, dan hayati QS al-Ra’du: 11).
Wahai saudara sekalian, hamba Allaah habib al-Rohman, dengan kerendahan hati, hayatilah alur pemikiran susunan baris-baris puitis yang saya susun berupaya berbahasa santun ini: Kalau banyak yang tidak memilih karena salah dalih di batin/Akan terpilih pemimpin yang tak dapat bertindak campin.
Kalau banyak yang tidak memilih karena dalil yang tak benar/Terpilih wakil rakyat yang tidak peduli tak amanat sudahlah wajar.
Karena rakyat mengabaikan hak politiknya/Pempimpin terpilih banyak yang tak bijaksana. Wakil rakyat terpilih pun banyak yang durjana/Hak rakyat banyak yang mereka abaikan pula.
Bukan salah pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih/Kesalahan rakyatlah andai tak mau ikut memilih.
Menurut hukum mereka dah terpilih secara sah/Maka sah pulalah jika kebijaksanaan membuat susah.
Jangan mengeluhkan menuduh itu sunnatullaah/Sunnatullaah yang baik menjadi ikhtiyariyyah.
Andai baik menakik, maka yang baik yang terambik/Kalau mengangguk buruk, ianya pun akan terpuruk.
Marilah kita sama menggunakan hak kita memilih, jangan berdalih lagi untuk tidak memilih. Larutkan pemikiran nan jernih, supaya kita tidak hanyut ke lautan gelombang yang menggaramkan kehidupan umat di kapal negara kita Indonesia ini. Wallaahu a’lamu bi al-shawab. Salam***
Syafruddin S Sai Geraji, Dai dan Ketua IV MUI Pekanbaru
Begitu pulalah masalah pemilih muslim, apakah mesti harus memilih (memberikan hak suara) atau tidak, terserahlah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tentang pemilihan umum (pemilu) yang ditetapkan di Padangpanjang (Sumatra Barat) pada 26 Januari 2009.
Kemudian, disosialisasikan lagi untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 ini. Tidak hanya ketika awal difatwakan banyak yang sontak bersuara serak, kini pun fatwa itu banyak yang mengkritisinya. Bahkan tokoh muslim pun ada yang mengecam.
Banyak masyarakat, yang tidak peduli dan yang tidak mau menggunakan hak politik pada tiap pemilu. Bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif pun begitu juga.
Berbagai indikasi telah diteliti dan dicermati mengapa hal itu terjadi.
Namun, solusi jitu untuk menggesa agar warga negara menggunakan hak pilihnya masih memprihatinkan. Partisipasi masyarakat yang dengan sukarela menggunakan hak demokrasinya itu, rata-rata hanya berkisar sekitar 51 persen lebih saja. Tidak sedikit yang memilih tidak memilih alias golput itu.
Bagaimanakah sebenarnya para ulama menyimpai pemiikiran persoalan wajib atau tidak wajibnya memilih itu? Kalangan ulama terpandang, memang bersilang faham.
Persoalan ini menjadi masalah khilafiyah (ijtihadiyah), karenanya tidak layak pula mengategorikan masalah mencoblos atau memilih ini menjadi manhaj. Namun, jangan pula menihilkan atau mencuaiabaikan satu di antaranya.
Ada sebagian sedikit ulama yang secara mutlak ”mengharamkan”. Mereka beralasan, sistem demokrasi yang dianut dan diterapkan negara tidak memberlakukan hukum Islam (kebenaran mutlak dari Allah, dan sunnah dari Rasulullaah), yang di Indonesia pun ada pula penganjurnya.
Sebagian banyak ulama berfatwa: hal ini masalah situasional, sesuai-waktu-tempat-keadaan yang tidak sama dan tidak pukul-rata. Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islaam, tentulah posisinya pada kondisional situasional ini.
Kemashlahatan ummat harus dan wajib lebih utama didahulukan untuk menghindari kemudaratan, sesuai kaidah Ushul Fiqh: Andai ada bertabakan dua mafsadat (kejelekan, keburukan, kerugian), maka wajib memilih mafsadat yang paling baik –meskipun sedikit. Ummat tidak patut membiarkan dirinya atau dibiarkan terpuruk ke lubuk nasib yang teruk dan buruk.
Mendahulukan dan mengutamakan kemashlahatan umat menjadi kewajiban semua muslim, maka kekurangpedulian umat menggunakan hak politik untuk memilih, dan jumlah golput yang kian bertambah, tak layak terus dibiarkan supaya ummat tidak semakin tekerunyak dan terhenyak nasibnya di negeri sendiri.
Tidakkah diyakini dengan kesadaran penuh dan teguh, bahwa semua aspek kehidupan kita harus telus ke ranah ibadah –sebagai tugas tunggal hidup dan kehidupan? (baca, simak, dan hayati QS al-Dzariyat: 56). Insya Allah, menyalurkan hak suara yang diniyatkan mengharap rido Allah agar kehidupan berbangsa dan bernegara berkah, juga amal saleh yang bernilai ibadah.
Sikap memilih untuk tidak memilih, alias golput, sangat merugikan. Mengapa? Logika sederhananya: jika kita tidak ikut memilih, calon yang terpilih tetap sah.
Andai nanti terpilih calon yang tidak pilihan, kemudian dia menyetujui penetapan peraturan dan perundangan-undangan yang banyak merugikan umat, maka mereka lakukan kesalahan secara sah pula menurut undang-undang yang sah.
Mengapa pula begitu? Mereka terpilih secara sah pada pemilihan yang sah, maka segala keputusan yang diambilnya juga sah, meski merugikan umat. Nasib yang buruk menjadi sah pula dirasakan umat.
Jangan katakan itu sudah sunnatullah, sesungguhnya umatlah yang telah memilih sunnatullah dari kesalahan sikap mereka. Jika tidak berupaya memilih sunnatullah yang baik, maka nasib yang tidak baik pulalah padanan yang bakal diterima nasib badan diri (baca, simak, dan hayati QS al-Ra’du: 11).
Wahai saudara sekalian, hamba Allaah habib al-Rohman, dengan kerendahan hati, hayatilah alur pemikiran susunan baris-baris puitis yang saya susun berupaya berbahasa santun ini: Kalau banyak yang tidak memilih karena salah dalih di batin/Akan terpilih pemimpin yang tak dapat bertindak campin.
Kalau banyak yang tidak memilih karena dalil yang tak benar/Terpilih wakil rakyat yang tidak peduli tak amanat sudahlah wajar.
Karena rakyat mengabaikan hak politiknya/Pempimpin terpilih banyak yang tak bijaksana. Wakil rakyat terpilih pun banyak yang durjana/Hak rakyat banyak yang mereka abaikan pula.
Bukan salah pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih/Kesalahan rakyatlah andai tak mau ikut memilih.
Menurut hukum mereka dah terpilih secara sah/Maka sah pulalah jika kebijaksanaan membuat susah.
Jangan mengeluhkan menuduh itu sunnatullaah/Sunnatullaah yang baik menjadi ikhtiyariyyah.
Andai baik menakik, maka yang baik yang terambik/Kalau mengangguk buruk, ianya pun akan terpuruk.
Marilah kita sama menggunakan hak kita memilih, jangan berdalih lagi untuk tidak memilih. Larutkan pemikiran nan jernih, supaya kita tidak hanyut ke lautan gelombang yang menggaramkan kehidupan umat di kapal negara kita Indonesia ini. Wallaahu a’lamu bi al-shawab. Salam***
Syafruddin S Sai Geraji, Dai dan Ketua IV MUI Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

