Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Secara regulasi proses penghitungan suara telah diatur secara rinci dan cermat melalui UU No8 tahun 2012 mulai dari pasal 173 hingga 204.
Namun demikian, potensi kecurangan itu tetap ada di tataran praktis. Sistem proporsional terbuka memberi kesempatan yang sama buat para calon legislatif (caleg) bersaing sesama mereka untuk memperoleh suara terbanyak.
Hal ini menggeser kemungkinan domain kecurangan antarparpol mengerucut menjadi antarcaleg dalam satu parpol. Tulisan ini merupakan catatan dari pengalaman empiris.
Perbandingan Pemilu Lalu
Undang-undang No8 tahun 2012 mengamanatkan proses penghitungan suara dan rekapitulasinya dilakukan secara berjenjang, di mana setelah dilakukan penghitungan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka dilakukan rekapitulasi suara tingkat kelurahan/desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Selanjutnya, dilaksanakan rekapitulasi untuk wilayah kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga seterusnya ke level yang lebih tinggi. Pada titik ini, secara praktis berbeda dengan apa yang terjadi di pemilu sebelumnya.
Pada Pemilu 2009, setelah dilakukan penghitungan suara oleh KPPS di TPS, berita acara dan berkas pendukungnya diserahkan ke PPK.
Selanjutnya PPK-lah yang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk seluruh kelurahan/desa di wilayah kerjanya. Proses ini menyita waktu yang lama dan sangat melelahkan.
Pengalaman yang lalu, tidak sedikit anggota PPK yang jatuh sakit dan bahkan ada yang terkapar di rumah sakit. Penumpukan kerja di PPK inilah yang diubah dalam undang-undang yang baru ini. Nanti, rekapitulasi itu akan dimulai di tingkat PPS setelah menerimanya dari KPPS.
Apa dampaknya? Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa menjadi titik paling krusial. PPK hanya akan menerima lalu melakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan begitu pula seterusnya di level KPUD hingga KPU.
Yang digunakan sebagai data awal itu, selain berita acara dari KPPS, adalah rekapitulasi di tingkat kelurahan, sehingga di tempat ini tetap harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
Tentu saja, proses penghitungan yang terjadi di TPS tetap harus diawasi dengan ketat.
Termasuk juga, pengisian berita acara oleh KPPS agar dipastikan apa yang ditulis di berita acara sesuai dengan yang ditampilkan di teli.
Sekadar diingat, keanggotaan KPPS hampir selalu diisi oleh perangkat RT dan RW. Mobilisasi massa yang dilakukan setiap kontestan sebelum masa kampanye banyak melibatkan mereka ini.
Merupakan keprihatinan tersendiri apabila mereka tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak yang tidak memihak. Selain itu, proses distribusi kotak suara dari KPPS ke PPS pun harus dikawal dengan ketat supaya “selamat sampai tujuan”.
Persaingan Antarcaleg Sesama Parpol
Pengalaman pemilu lalu menjadi alasan mengapa rekapitulasi di PPS menjadi penting. Kecurangan yang dilakukan salah satu oknum anggota PPS hampir menggagalkan seseorang yang seharusnya memperoleh suara lebih banyak oleh yang perolehannya lebih sedikit.
Meskipun saat itu domain rekap ada di PPK, namun petugas PPS ditugaskan untuk membantu PPK dalam prosesnya. Saat penggandaan berita acara, si oknum mengubah suara partai ke suara caleg tertentu secara diam-diam dengan mengelabui petugas keamanan yang menemaninya.
Sehingga, perolehan suara si caleg ini akhirnya lebih banyak daripada caleg yang mendapatkan suara secara sah. Hal ini memang tidak berdampak langsung terhadap suara partai tapi sangat merugikan caleg yang potensial.
Sebab, sistem proporsional terbuka menentukan caleg yang perolehan suara terbanyaklah yang terpilih, sesuai dengan jumlah kursi yang berhasil diperoleh partai.
Oleh karena itu, saat rekapitulasi penghitungan suara di PPS, para pengawas lapangan mestinya ”tidak berkedip” sedikit pun mencermati jalannya kegiatan.
Selain itu, untuk menekan maraknya kepentingan individu caleg dan untuk ketertiban acara, PPS hendaknya memberi batasan yang tegas untuk para saksi, di mana hanya saksi yang diutus secara resmi dan dibuktikan surat tugas dari pimpinan partai sesuai wilayahnyalah yang memiliki hak suara selama berlangsungnya acara.
Sebab, jika dibiarkan semua saksi yang diutus setiap caleg bersuara dapat dipastikan acara akan berlangsung kontraproduktif.
Jika pun pada akhirnya proses rekapitulasi ini dilanjutkan di hari berikutnya, maka semua berkas yang berkaitan dengan itu haruslah ditinggalkan di kantor.
Semua pihak agar dapat memastikan tidak ada dokumen yang dibawa pulang sekali pun dia petugas pelaksana. Hal ini sangat penting, mengingat pengalaman yang lalu ada petugas yang membawa pulang dokumen dengan alasan “keamanan”.
Padahal, keamanan yang sesungguhnya itu dapat terwujud jika berkas dan dokumen tersimpan rapi di kantor, dikunci, dan dijaga ketat petugas keamanan. Justru tidak aman apabila berkas bergentayangan di luar, karena saat itulah membuka kesempatan manipulasi oleh oknum petugas yang berkonspirasi dengan caleg tertentu.
Apabila proses tersebut di atas dilalui dengan lancar, maka kegiatan selanjutnya di tingkat PPK, KPUD hingga KPU hanya “sekadar” mengkonfirmasi perolehan suara masing-masing parpol berikut caleg.
Sebab, begitu rapat pleno selesai, misalnya di tingkat PPS, maka dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan tersebut dapat dibaca publik.
Undang-undang pemilu mengamanatkan demikian. Begitu seterusnya di tingkat PPK hingga KPU.
Integritas
Sesungguhnya dari semua uraian itu yang paling pokok adalah integritas semua perangkat pemilu, mulai dari KPPS hingga KPU. Namun demikian, kita tidak bisa hanya menaruh kepercayaan kepada mereka.
Mereka bukan lembaga agama yang merupakan fiduciary institution yang berbasis trust (kepercayaan). Karena semua lembaga politik itu merupakan power institution yg basisnya kontestasi dan kontrol, maka yang kita berikan adalah pengawasan, tidak cukup hanya kepercayaan (trust).
Untuk itu, mari kita optimalkan pengawasan dan pemantauan kita khususnya terhadap proses penghitungan suara sebagai manifestasi pengabdian terhadap negeri ini.***
Ronny Basista, Dosen FISIP Universitas Terbuka Pekanbaru
Namun demikian, potensi kecurangan itu tetap ada di tataran praktis. Sistem proporsional terbuka memberi kesempatan yang sama buat para calon legislatif (caleg) bersaing sesama mereka untuk memperoleh suara terbanyak.
Hal ini menggeser kemungkinan domain kecurangan antarparpol mengerucut menjadi antarcaleg dalam satu parpol. Tulisan ini merupakan catatan dari pengalaman empiris.
Perbandingan Pemilu Lalu
Undang-undang No8 tahun 2012 mengamanatkan proses penghitungan suara dan rekapitulasinya dilakukan secara berjenjang, di mana setelah dilakukan penghitungan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka dilakukan rekapitulasi suara tingkat kelurahan/desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Selanjutnya, dilaksanakan rekapitulasi untuk wilayah kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga seterusnya ke level yang lebih tinggi. Pada titik ini, secara praktis berbeda dengan apa yang terjadi di pemilu sebelumnya.
Pada Pemilu 2009, setelah dilakukan penghitungan suara oleh KPPS di TPS, berita acara dan berkas pendukungnya diserahkan ke PPK.
Selanjutnya PPK-lah yang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk seluruh kelurahan/desa di wilayah kerjanya. Proses ini menyita waktu yang lama dan sangat melelahkan.
Pengalaman yang lalu, tidak sedikit anggota PPK yang jatuh sakit dan bahkan ada yang terkapar di rumah sakit. Penumpukan kerja di PPK inilah yang diubah dalam undang-undang yang baru ini. Nanti, rekapitulasi itu akan dimulai di tingkat PPS setelah menerimanya dari KPPS.
Apa dampaknya? Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa menjadi titik paling krusial. PPK hanya akan menerima lalu melakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dan begitu pula seterusnya di level KPUD hingga KPU.
Yang digunakan sebagai data awal itu, selain berita acara dari KPPS, adalah rekapitulasi di tingkat kelurahan, sehingga di tempat ini tetap harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
Tentu saja, proses penghitungan yang terjadi di TPS tetap harus diawasi dengan ketat.
Termasuk juga, pengisian berita acara oleh KPPS agar dipastikan apa yang ditulis di berita acara sesuai dengan yang ditampilkan di teli.
Sekadar diingat, keanggotaan KPPS hampir selalu diisi oleh perangkat RT dan RW. Mobilisasi massa yang dilakukan setiap kontestan sebelum masa kampanye banyak melibatkan mereka ini.
Merupakan keprihatinan tersendiri apabila mereka tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak yang tidak memihak. Selain itu, proses distribusi kotak suara dari KPPS ke PPS pun harus dikawal dengan ketat supaya “selamat sampai tujuan”.
Persaingan Antarcaleg Sesama Parpol
Pengalaman pemilu lalu menjadi alasan mengapa rekapitulasi di PPS menjadi penting. Kecurangan yang dilakukan salah satu oknum anggota PPS hampir menggagalkan seseorang yang seharusnya memperoleh suara lebih banyak oleh yang perolehannya lebih sedikit.
Meskipun saat itu domain rekap ada di PPK, namun petugas PPS ditugaskan untuk membantu PPK dalam prosesnya. Saat penggandaan berita acara, si oknum mengubah suara partai ke suara caleg tertentu secara diam-diam dengan mengelabui petugas keamanan yang menemaninya.
Sehingga, perolehan suara si caleg ini akhirnya lebih banyak daripada caleg yang mendapatkan suara secara sah. Hal ini memang tidak berdampak langsung terhadap suara partai tapi sangat merugikan caleg yang potensial.
Sebab, sistem proporsional terbuka menentukan caleg yang perolehan suara terbanyaklah yang terpilih, sesuai dengan jumlah kursi yang berhasil diperoleh partai.
Oleh karena itu, saat rekapitulasi penghitungan suara di PPS, para pengawas lapangan mestinya ”tidak berkedip” sedikit pun mencermati jalannya kegiatan.
Selain itu, untuk menekan maraknya kepentingan individu caleg dan untuk ketertiban acara, PPS hendaknya memberi batasan yang tegas untuk para saksi, di mana hanya saksi yang diutus secara resmi dan dibuktikan surat tugas dari pimpinan partai sesuai wilayahnyalah yang memiliki hak suara selama berlangsungnya acara.
Sebab, jika dibiarkan semua saksi yang diutus setiap caleg bersuara dapat dipastikan acara akan berlangsung kontraproduktif.
Jika pun pada akhirnya proses rekapitulasi ini dilanjutkan di hari berikutnya, maka semua berkas yang berkaitan dengan itu haruslah ditinggalkan di kantor.
Semua pihak agar dapat memastikan tidak ada dokumen yang dibawa pulang sekali pun dia petugas pelaksana. Hal ini sangat penting, mengingat pengalaman yang lalu ada petugas yang membawa pulang dokumen dengan alasan “keamanan”.
Padahal, keamanan yang sesungguhnya itu dapat terwujud jika berkas dan dokumen tersimpan rapi di kantor, dikunci, dan dijaga ketat petugas keamanan. Justru tidak aman apabila berkas bergentayangan di luar, karena saat itulah membuka kesempatan manipulasi oleh oknum petugas yang berkonspirasi dengan caleg tertentu.
Apabila proses tersebut di atas dilalui dengan lancar, maka kegiatan selanjutnya di tingkat PPK, KPUD hingga KPU hanya “sekadar” mengkonfirmasi perolehan suara masing-masing parpol berikut caleg.
Sebab, begitu rapat pleno selesai, misalnya di tingkat PPS, maka dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan tersebut dapat dibaca publik.
Undang-undang pemilu mengamanatkan demikian. Begitu seterusnya di tingkat PPK hingga KPU.
Integritas
Sesungguhnya dari semua uraian itu yang paling pokok adalah integritas semua perangkat pemilu, mulai dari KPPS hingga KPU. Namun demikian, kita tidak bisa hanya menaruh kepercayaan kepada mereka.
Mereka bukan lembaga agama yang merupakan fiduciary institution yang berbasis trust (kepercayaan). Karena semua lembaga politik itu merupakan power institution yg basisnya kontestasi dan kontrol, maka yang kita berikan adalah pengawasan, tidak cukup hanya kepercayaan (trust).
Untuk itu, mari kita optimalkan pengawasan dan pemantauan kita khususnya terhadap proses penghitungan suara sebagai manifestasi pengabdian terhadap negeri ini.***
Ronny Basista, Dosen FISIP Universitas Terbuka Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

