Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinasti Kekuasaan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
INGAT Ratu Atut, ingat dinasti kekuasaan. Memang semua orang ramai-ramai membicarakan praktik nepotisme di bidang kekuasaan yang diperankan Gubernur Banten itu. Tak tanggung-tanggung, saudara-mara Atut baik di lembaga ekskutif maupun legislatif bak tentakel gurita yang menjalar ke mana-mana. Bahkan banyak pihak mulai mengungkap praktik kotor main proyek yang selalu dimenangkan oleh kroni-kroni Atut.

Benarlah kata Lord Acton: Power tends to corrupt (kekuasaan cenderung korup). Adagium mengenai femonema praktik politik ini bakal terus berlaku sejalan dengan meningkatnya syahwat kekuasaan banyak orang. Zaman dan rezim kekuasaan boleh berganti namun upaya orang untuk tetap bercokol di puncak kekuasaan itu tak dapat dipadamkan. Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa kekuasaan yang berlangsung lama cenderung diwarnai kesewenangan dan kediktatoran tiada batas.

Tradisi mengekalkan kekuasaan dalam bentang sejarah politik yang panjang dapat dilandasi motif dan modus yang beragam. Hampir semua negara di dunia memperlihatkan pelestarian kekuasaan pragmatis itu pernah dan selalu akan terjadi. Tradisi feodalisme di berbagai kerajaan dan kesultanan di masa silam ketika demokrasi belum wujud, dikukuhkan secara tertutup (closed circle).

Artinya, hanya orang-orang yang diakui ”berdarah biru” (keturunan raja atau sultan) saja yang boleh melanjutkan kekuasaan. Sebutlah penguasa atau kepala negara di Inggris yang kini berada di tangan Ratu Elizabeth II hanya bisa diwariskan kepada Pangeran Charles atau cucunya Pangeran William atau Pangeran Harry. Dengan cara begitu, dinasti kekuasaan pun dapat selalu dipertahankan. Hal senada masih dapat ditemukan di sejumlah negara berbentuk kerajaan seperti Jepang, Belanda, Belgia dan sebagian besar negara di Timur Tengah.

Kegemaran mengekalkan kekuasaan ternyata merebak pula di berbagai negara yang sudah menganut faham demokrasi sekali pun. Semakin rendah nilai demokratis suatu kepemimpinan negara, semakin besar peluang munculnya dinasti kekuasaan. Nilai-nilai demokratis yang berpihak sepenuhnya pada suara dan kedaulatan rakyat cenderung begitu mudah diakali dengan pembentukan aturan main atau regulasi yang melibatkan para kroni penguasa.

Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang sempat berkuasa secara otoriter selama 32 tahun telah mengalami akal-akalan politik yang luar biasa. Di dalam UUD 1945 nyata-nyata disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh perwakilan rakyat melalui institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Entah bagaimana asalnya, Presiden Soeharto berhasil menempatkan dirinya sebagai mandataris MPR. Ini bermakna bahwa kekuasaan yang utuh di tangan rakyat itu telah ”digadaikan” ke tangan seorang presiden sehingga cenderung bisa bertindak sewenang-wenang.

Secara dinasti pun, Soeharto  pun pernah mempersiapkan putrinya, Siti Hardianto Rukmana alias Mbak Tutut. Bahkan Mbak Tutut pun pernah menduduki posisi Menteri Sosial. Dinasti kekuasaan di sejumlah negara bisa berlangsung turun-temurun secara runtut atau mengalami masa jeda. Presiden Soekarno yang berkuasa di zaman Orde Lama dalam rentang waktu yang panjang telah menitiskan talenta politiknya pada Guntur Soekarnoputra. Namun, setelah hampir empat dasawarsa berlalu justru talenta politik itu diwujudkan oleh Megawati sebagai Presiden RI ke-5. Kini, Megawati cenderung mempersiapkan putrinya, Puan Maharani untuk tampil di panggung politik Indonesia masa depan. Secara tak sadar, tampilnya Taufik Kiemas, suami Megawati, sebagai Ketua MPR semasa hidupnya, makin menyuburkan dinasti kekuasaan itu.

Presiden SBY selaku pendiri Partai Demokrat yang berkuasa kini, setelah berkuasa untuk periode kedua dan tak mungkin dipilih lagi, diam-diam mempersiapkan putranya Eddy Baskoro yang kini menjadi anggota DPR RI dan Sekjen Partai Demokrat.

Di sejumlah negara tetangga, sebutlah Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura dan negara-negara Asia lainnya seperti Pakistan dan Bangladesh memperlihatkan pertumbuhan dinasti kekuasaan yang dibingkai secara lebih demokratis. Presiden Macapagal telah menitiskan ”darah biru” politiknya pada  putrinya Arroyo Macapagal yang sempat menjadi presiden satu periode. Begitu pula Presiden Cory Aquino yang tampil secara mengejutkan setelah suaminya Benigno Aquino Sr dibunuh rezim Marcos, berhasil pula menempatkan putranya Benigno Aquino Yr sebagai presiden saat ini.

India memilki tradisi dinasti kekuasaan yang menarik dan ‘berdarah-darah’.  Presiden Nehru telah menempatkan Indira Gandhi sebagai  perdana menteri yang terbunuh ketika kekuasaannya masih berlangsung. Sebenarnya Indira Gandhi juga telah mempersiapkan putranya, Rajiv Gandhi yang juga terbunuh. Tradisi melanggengkan kekuasaan ini bakal dilanjutkan oleh isteri Rajiv, Sonya Gandhi yang berdarah Italia.

Negara Bangladesh memperlihatkan persaingan merebut dinasti kekuasaan yang cukup keras dan silih berganti. Presiden Zulfikar Ali Butho berhasil mewariskan kekuasaannya secara demokratis kepada putrinya Benazir Butho. Begitu pula, Ziaul Haq memberi  peluang kepada Khaleeda Zia. Malaysia pun melanjutkan tradisi dinasti kekuasaan ketika PM Tunku Abdul Razak berhasil mempersiapkan putranya Najib Tun Razak yang kini menjadi perdana menteri di negeri jiran itu. Begitu pula, PM Singapura, Lee Kwan Yew telah menempatkan putranya B G Lee yang kini memegang teraju kekuasaan sebagai perdana menteri di negara singa itu.

Tradisi kekuasaan di Indonesia setelah era reformasi memberikan peluang yang cukup besar bagi bermunculannya dinasti kekuasaan. Situasi ini sangat dimungkinkan dengan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kadangkala terasa agak miris ketika di sebuah kabupaten, posisi bupati dan ketua DPRD dipegang oleh suami-istri  atau bapak-anak. Atau pula, pelanjut jabatan bupati ”diwariskan” secara terencana dari suami kepada sang isteri.

Menyikapi suasana politik Pemilukada yang mengekalkan ‘dinasti kekuasaan’ itu maka Kemendagri bersikap reaktif dengan cara akan melakukan revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan baru itu akan melarang kerabat terdekat seperti anak, saudara kandung atau istri kepala daerah incumbent untuk mengikuti Pemilukada. Bahkan, sedang digodok ketentuan bahwa keluarga dekat yang ingin maju dalam pencalonan pilkada harus mempunyai rentang waktu lebih dari lima tahun.

Sebenarnya, dinasti kekuasaan itu telah dipraktikkan lama oleh para politisi di negeri ini. Sejumlah nama  yang kini muncul di tengah jaring-jaring kekuasaan eksekutif, legislatif atau pun yudikatif makin memperkuat fenomena dinasti kekuasaan dalam hubungan primordial yang lebih longgar. Dinasti kekuasaan tentu bukanlah ”barang haram” bila dilakukan secara demokratis dengan berpegang pada asas kejujuran, keadilan dan kepatutan yang mengangkat harkat dan martabat di bidang politik praktis di negeri ini.***


Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer