Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PROSES pemungutan suara rakyat pada pemilihan umum legislatif 2014 sudah selesai pada 9 April lalu. Hasilnya, secara samar melalui berbagai survei yang dilansir sudah bisa terlihat. Namun, hasil final masih menjadi gonjang-ganjing karena prosesnya masih berlangsung di berbagai tingkatan penghitungan. Hingga hari ini, semua survei telah menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemuncak. Namun, belum ada satu survei pun yang berani memprediksi calon legislatif yang duduk, baik di DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR-RI maupun DPD. Semua masih berproses.
Kondisi ini yang perlu diwaspadai. Walaupun proses pencoblosan sudah usai dengan berbagai kendala yang dihadapi, kerawanan terjadinya kecurangan akan tetap ada dalam proses penghitungan suara. Bahkan, kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin besar, mengingat masing-masing caleg dan juga partai politik sudah mengetahui perolehan sementara partai maupun masing-masing caleg. Akan sangat terbuka peluang terjadinya permainan tidak terpuji untuk dapat mengubah hasil buruk yang diperoleh, atau setidaknya sekadar mencukupi perolehan suara.
Berita yang dilansir sejumlah media massa, sejumlah caleg meradang karena perolehan suaranya tiba-tiba hilang dan berkurang ketika berpindah dari KPPS ke tingkatan selanjutnya. Ini menjadi bukti bahwa permufakatan jahat pasca-pencoblosan terjadi yang jelas-jelas menciderai proses demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat yang memiliki hak pilih.
Berbagai komponen masyarakat harus pro-aktif mengawal proses penghitungan suara hingga hasil akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jangan sampai terjadi, calon legislatif yang duduk mewakili rakyat bukan berasal dari hasil pemungutan suara, melainkan calon legislatif yang tiba-tiba lahir dari hasil permufakatan jahat.
Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang dipercaya negara sebagai penyelenggara dan wasit dalam proses pemilu ini, harus benar-benar bekerja keras menjalankan dan mengawal proses demokrasi ini hingga akhir. Rakyat benar-benar menaruh harapan besar pada dua lembaga ini. Jangan sampai lembaga yang sudah dipercaya sebagai penyelenggara dan sekaligus wasit ikut menjadi pemain atau ikut-ikutan bermain mata.
Sebab, dalam sebuah pertandingan, kerusuhan penonton selalu dipicu kepemimpinan wasit yang tidak netral. Kerusukan dipicu keberpihakan wasit pada salah satu tim.
Pemilu legislatif ini pada hakikatnya adalah pertandingan. Jangan sampai terjadi kerusuhan di tengah masyarakat dan biarkan hasil akhir lahir dari proses pertandingan yang baru saja berlangsung.***
Kondisi ini yang perlu diwaspadai. Walaupun proses pencoblosan sudah usai dengan berbagai kendala yang dihadapi, kerawanan terjadinya kecurangan akan tetap ada dalam proses penghitungan suara. Bahkan, kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin besar, mengingat masing-masing caleg dan juga partai politik sudah mengetahui perolehan sementara partai maupun masing-masing caleg. Akan sangat terbuka peluang terjadinya permainan tidak terpuji untuk dapat mengubah hasil buruk yang diperoleh, atau setidaknya sekadar mencukupi perolehan suara.
Berita yang dilansir sejumlah media massa, sejumlah caleg meradang karena perolehan suaranya tiba-tiba hilang dan berkurang ketika berpindah dari KPPS ke tingkatan selanjutnya. Ini menjadi bukti bahwa permufakatan jahat pasca-pencoblosan terjadi yang jelas-jelas menciderai proses demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat yang memiliki hak pilih.
Berbagai komponen masyarakat harus pro-aktif mengawal proses penghitungan suara hingga hasil akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jangan sampai terjadi, calon legislatif yang duduk mewakili rakyat bukan berasal dari hasil pemungutan suara, melainkan calon legislatif yang tiba-tiba lahir dari hasil permufakatan jahat.
Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang dipercaya negara sebagai penyelenggara dan wasit dalam proses pemilu ini, harus benar-benar bekerja keras menjalankan dan mengawal proses demokrasi ini hingga akhir. Rakyat benar-benar menaruh harapan besar pada dua lembaga ini. Jangan sampai lembaga yang sudah dipercaya sebagai penyelenggara dan sekaligus wasit ikut menjadi pemain atau ikut-ikutan bermain mata.
Sebab, dalam sebuah pertandingan, kerusuhan penonton selalu dipicu kepemimpinan wasit yang tidak netral. Kerusukan dipicu keberpihakan wasit pada salah satu tim.
Pemilu legislatif ini pada hakikatnya adalah pertandingan. Jangan sampai terjadi kerusuhan di tengah masyarakat dan biarkan hasil akhir lahir dari proses pertandingan yang baru saja berlangsung.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

