Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Meski masih dalam proses perhitungan suara secara manual di Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil Pemilu Legislatif (Pileg) lewat perhitungan cepat (Quick Count) yang sudah banyak diketahui, ternyata tidak ada partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 yang dominan dan bisa secara tunggal mengusung calon presiden di Pilpres Juni mendatang.
Lalu, langkah koalisi memang menjadi satu-satunya jalan yang diperbolehkan oleh Undang-undang No 8/ 2012 tentang DPR dan DPD.
Pertanyaanya, apakah koalisi yang akan dilakukan parpol sesuai dengan semangat demokrasi dan visi rakyat yang telah menjadi peserta aktif dalam pesta demokrasi ini?
Dari pendapat pengamat, bahwa saat ini tokoh yang memungkinkan untuk ikut bursa Capres adalah tiga partai yang miliki suara terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Tiga tokoh yang dari masing-masingnya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembinan Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Satu lagi, Capres yang ditunggu-tunggu adalah dari parpol penguasa saat ini, yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Setakat ini, Capres hasil konvensi Demkorat yang sudah berjalan sekian bulan sebelum pemilu legislatif (pileg), belum memunculkan nama. Masih membuka peluang untuk bersaing.
Peluang ini, nampaknya tergambar dari kebijakan SBY untuk memerintahkan agar konvensi Demokrat agar tetap dilanjutkan hingga nanti bisa selesai ketika KPU membuka pendaftaran Capres 10-20 Mei mendatang.
Dalam politik, segalanya bisa terjadi. Meski berbagai format sudah digambarkan dari pakar dan pengamat politik, namun hasil akhirnya tidak akan bisa dibantahkan lagi.
Agar, koalisi ini berjalan sesuai dengan koridor demokrasi yang berlandaskan kepada keinginan dan keperluan masyarakat secara keseluruhan. Fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah para pemimpin parpol, mereka memiliki tanggung jawab lebih untuk membawa gerbong koalisi ini dengan memperhatikan semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
Sebab, ketika rakyat sudah menyerahkan suaranya, tentu langkah selanjutkan sudah diamahkan kepada parpol untuk bersikap dan bertindak secara bijak dengan jiwa bangsaan dan kenegarawanan.
Kita berharap, koalisi yang nantinya akan dibangun oleh parpol untuk mengusung capres di pilpres, sesuai dengan kaedah dan karakteristik bangsa, sehingga koalisi ini bisa menjadi saring yang sangat canggih untuk memunculkan calon pemimpin yang akan membawa negeri ini maju lima tahun ke depan.
Tentu saja, proses ini diharapkan berjalan dengan lancar dan tidak melukai iklim demokrasi yang sudah tumbuh baik selama ini —banyak diapresiasi dengan baik oleh negara-negara lain— sehingga muncul pemimpin idaman itu. Semoga.***
Lalu, langkah koalisi memang menjadi satu-satunya jalan yang diperbolehkan oleh Undang-undang No 8/ 2012 tentang DPR dan DPD.
Pertanyaanya, apakah koalisi yang akan dilakukan parpol sesuai dengan semangat demokrasi dan visi rakyat yang telah menjadi peserta aktif dalam pesta demokrasi ini?
Dari pendapat pengamat, bahwa saat ini tokoh yang memungkinkan untuk ikut bursa Capres adalah tiga partai yang miliki suara terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Tiga tokoh yang dari masing-masingnya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembinan Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Satu lagi, Capres yang ditunggu-tunggu adalah dari parpol penguasa saat ini, yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Setakat ini, Capres hasil konvensi Demkorat yang sudah berjalan sekian bulan sebelum pemilu legislatif (pileg), belum memunculkan nama. Masih membuka peluang untuk bersaing.
Peluang ini, nampaknya tergambar dari kebijakan SBY untuk memerintahkan agar konvensi Demokrat agar tetap dilanjutkan hingga nanti bisa selesai ketika KPU membuka pendaftaran Capres 10-20 Mei mendatang.
Dalam politik, segalanya bisa terjadi. Meski berbagai format sudah digambarkan dari pakar dan pengamat politik, namun hasil akhirnya tidak akan bisa dibantahkan lagi.
Agar, koalisi ini berjalan sesuai dengan koridor demokrasi yang berlandaskan kepada keinginan dan keperluan masyarakat secara keseluruhan. Fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah para pemimpin parpol, mereka memiliki tanggung jawab lebih untuk membawa gerbong koalisi ini dengan memperhatikan semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
Sebab, ketika rakyat sudah menyerahkan suaranya, tentu langkah selanjutkan sudah diamahkan kepada parpol untuk bersikap dan bertindak secara bijak dengan jiwa bangsaan dan kenegarawanan.
Kita berharap, koalisi yang nantinya akan dibangun oleh parpol untuk mengusung capres di pilpres, sesuai dengan kaedah dan karakteristik bangsa, sehingga koalisi ini bisa menjadi saring yang sangat canggih untuk memunculkan calon pemimpin yang akan membawa negeri ini maju lima tahun ke depan.
Tentu saja, proses ini diharapkan berjalan dengan lancar dan tidak melukai iklim demokrasi yang sudah tumbuh baik selama ini —banyak diapresiasi dengan baik oleh negara-negara lain— sehingga muncul pemimpin idaman itu. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

