Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Proses pemilu legislatif sudah hampir memasuki babak final. Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing parpol dan caleg sebagian besar sudah diketahui.
Untuk Provinsi Riau, hampir semua kabupaten/ kota sudah merampungkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dengan perna-pernik persoalannya.
Mereka yang terpilih bereforia, termasuk juga para pendukungnya. Sementara, yang perolehan suaranya tidak seperti harapan, harus berlapang dada mengevaluasi kerja dan menahan diri dengan cara bersabar.
Dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota, banyak persoalan ketidakpuasan yang disampaikan. Keberatan dan ketidakpuasan ini, umumnya bermuara dari proses pasca-pencoblosan yang dipermainkan oknum-oknum tertentu.
Sikap tidak terpuji ini jelas menciderai semangat berdemokrasi yang melibatkan seluruh anak negeri yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.
Masyarakat pemilih benar-benar dipertontonkan praktik demokrasi yang jauh dari demokratis.
Sikap haus kekuasaan ditonjolkan, sehingga berbagai permainan kotor untuk meraup suara ”haram’’ dilakukan. Money politic yang dibungkus berbagai acara untuk menambah pesona, tetap saja menebar aroma.
Akibatnya, harapan melahirkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat menjadi seakan jauh dari kenyataan.
Di bagian lain, saat ini para elite parpol di tingkat nasional sedang sibuk lobi sana-sini menyiapkan para calon presiden dan juga wakil presiden. Jawabannya lagi-lagi kekuasaan.
Sulit dimaklumi kalau kerja keras masing-masing elite politik dan pimpinan parpol yang dipertontonkan ke publik saat ini sebagai upaya mensejahteraan rakyat. Ya, lebih terkesan bungkusan dan basa-basi saja.
Buktinya, saling sindir dan saling singkir pun terjadi. Di salah satu partai politik peserta pemilu misalnya, sandiwara itu dengan nyata dipertontonkan.
Ketua Umum memecat Sekjen dan dalam kesempatan lain giliran Sekjen yang memecat Ketua Umum. Selain itu, black campaign pun disebar dengan berbagai cara.
Media sosial yang merata ke seluruh rakyat jelata, diseting demikian rupa. Intinya, agar masyarakat percaya dan akhirnya masuk perangkap tipu daya.
Sungguh, ini tidak baik untuk masa depan generasi bangsa. Ini perlu menjadi kesadaran kita semua. Demokrasi itu dari, oleh dan untuk rakyat. Tanggal 9 April lalu, rakyat telah menggunakan hak pilih mendukung partai dan calon legislatifnya.
Sekarang rakyat sedang menunggu hasil pilihannya. Sehingga, sangat tidak demokratis ketika hasil yang ada lahir dari sebuah rekayasa.
Saat ini, para penyelenggara pemilu masih punya waktu untuk menunjukkan mutu. Rakyat menunggu, sebab setelah ini masih ada pemilu; memilih presiden dan wakil presiden.
Kita berharap, akan lahir pemimpin baru yang bermutu yang mampu membawa bangsa Indonesia dan rakyatnya lebih maju.
Sebagai pemilik demokrasi, masyarakat tak cukup menunggu, tapi harus proaktif membantu agar kita punya pemimpin hasil pemilu, bukan rekayasa-rekayasa pihak tertentu.***
Untuk Provinsi Riau, hampir semua kabupaten/ kota sudah merampungkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dengan perna-pernik persoalannya.
Mereka yang terpilih bereforia, termasuk juga para pendukungnya. Sementara, yang perolehan suaranya tidak seperti harapan, harus berlapang dada mengevaluasi kerja dan menahan diri dengan cara bersabar.
Dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota, banyak persoalan ketidakpuasan yang disampaikan. Keberatan dan ketidakpuasan ini, umumnya bermuara dari proses pasca-pencoblosan yang dipermainkan oknum-oknum tertentu.
Sikap tidak terpuji ini jelas menciderai semangat berdemokrasi yang melibatkan seluruh anak negeri yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.
Masyarakat pemilih benar-benar dipertontonkan praktik demokrasi yang jauh dari demokratis.
Sikap haus kekuasaan ditonjolkan, sehingga berbagai permainan kotor untuk meraup suara ”haram’’ dilakukan. Money politic yang dibungkus berbagai acara untuk menambah pesona, tetap saja menebar aroma.
Akibatnya, harapan melahirkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat menjadi seakan jauh dari kenyataan.
Di bagian lain, saat ini para elite parpol di tingkat nasional sedang sibuk lobi sana-sini menyiapkan para calon presiden dan juga wakil presiden. Jawabannya lagi-lagi kekuasaan.
Sulit dimaklumi kalau kerja keras masing-masing elite politik dan pimpinan parpol yang dipertontonkan ke publik saat ini sebagai upaya mensejahteraan rakyat. Ya, lebih terkesan bungkusan dan basa-basi saja.
Buktinya, saling sindir dan saling singkir pun terjadi. Di salah satu partai politik peserta pemilu misalnya, sandiwara itu dengan nyata dipertontonkan.
Ketua Umum memecat Sekjen dan dalam kesempatan lain giliran Sekjen yang memecat Ketua Umum. Selain itu, black campaign pun disebar dengan berbagai cara.
Media sosial yang merata ke seluruh rakyat jelata, diseting demikian rupa. Intinya, agar masyarakat percaya dan akhirnya masuk perangkap tipu daya.
Sungguh, ini tidak baik untuk masa depan generasi bangsa. Ini perlu menjadi kesadaran kita semua. Demokrasi itu dari, oleh dan untuk rakyat. Tanggal 9 April lalu, rakyat telah menggunakan hak pilih mendukung partai dan calon legislatifnya.
Sekarang rakyat sedang menunggu hasil pilihannya. Sehingga, sangat tidak demokratis ketika hasil yang ada lahir dari sebuah rekayasa.
Saat ini, para penyelenggara pemilu masih punya waktu untuk menunjukkan mutu. Rakyat menunggu, sebab setelah ini masih ada pemilu; memilih presiden dan wakil presiden.
Kita berharap, akan lahir pemimpin baru yang bermutu yang mampu membawa bangsa Indonesia dan rakyatnya lebih maju.
Sebagai pemilik demokrasi, masyarakat tak cukup menunggu, tapi harus proaktif membantu agar kita punya pemimpin hasil pemilu, bukan rekayasa-rekayasa pihak tertentu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

