Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Gubernur Riau yang baru seakan menunjukkan tajinya pada aspek anggaran pembangunan. Anggaran Belanja Daerah Provinsi Riau mau dirasionalisasi.
Pejabat diminta untuk siap berkegiatan di kantor dan fokus pada pembangunan di daerahnya. Perjalanan dinas yang tidak perlu harus dipangkas dan jumlahnya memang lumayan fantastis. Apalagi kalau hanya sekadar “kongkow-kongkow” ke Jakarta.
Dana untuk itu harus dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Rapat-rapat yang tidak perlu akan dikurangi dan efisiensi anggaran dilakukan untuk membuat uang rakyat memang berguna bagi rakyat.
Ekspektasi rakyat Riau menggelembung mendengar statemen pimpinan tertinggi Riau tersebut.
Betapa tidak, selama ini banyak sekali anggaran yang mubazir dan belum berguna bagi kepentingan perbaikan kehidupan rakyat ditumpah ruah di depan mata rakyat.
Lantas bagaimana sebaiknya menyusun anggaran pembangunan untuk rakyat miskin? Menurut para ahli secara konseptual anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.
Sedangkan anggaran untuk rakyat miskin (pro poor) merupakan turunan dari kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor policy) sehingga merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan.
Jadi, manajemennya harus terdeskripsi dengan baik sesuai keperluan pemberdayaan rakyat miskin tersebut.
Dalam implementasinya anggaran untuk rakyat miskin harus mengkombinasikan tiga perspektif kemiskinan, yakni struktural, jender dan institusional.
Karenanya melakukan pembangunan untuk rakyat miskin tidak dapat dilakukan dengan asal “nyeletuk” dan asal buat.
Rakyat tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari kemiskinan bila hanya didekati secara parsial dan menurut selera pejabat semata dalam mengentaskannya.
Kemiskinan rakyat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya modal agregat semata. Tidak meratanya penguasaan aset ekonomi dan kurangnya akses masyarakat terhadap kebijakan penganggaran merupakan dua penyebab utama rakyat menjadi miskin.
Kedua hal tersebut berkait kelindan dengan tata kelola anggaran di daerah.
Betapa naifnya bila uang rakyat yang mengucur ke Riau, baik melalui provinsi maupun kabupaten/kota yang mencapai Rp25,84 triliun setiap tahunnya tidak sungguh-sungguh digunakan bagi kepentingan rakyat.
Arkeologi anggaran yang memihak rakyat miskin sebenarnya dimulai dari kebijakan pembangunan yang memang memihak pada rakyat miskin (pro poor policies).
Dalam manajemen pembangunan daerah hal ini akan tercermin dari Renstra pembangunan daerah yang disusun setiap lima tahunnya.
Kebijakan ini selanjutnya diturunkan dalam apa yang disebut sebagai people oriented budget atau anggaran yang merorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Dari kedua hal itulah selanjutnya diturunkan menjadi pro poor budget atau anggaran untuk rakyat miskin sehingga pengalokasian uang rakyat tidak dilakukan secara serabutan dan parsial.
Dengan demikain anggaran tersebut merupakan anggaran yang dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin.
Kerangka anggaran untuk rakyat miskin (pro poor budget) harus dimulai dari pematangan data sebagi input-nya yang berkenaan dengan siapa saja yang dikategorikan miskin di suatu wilayah, bagaimana karakteristik sosial dan georafisnya serta apa masalah dan keperluannya?
Tanpa pemahaman yang jelas terhadap aspek-aspek input ini maka kebijakan pro rakyat miskin tidak akan mengenai sasaran.
Dari input inilah selanjutnya proses penganggaran untuk rakyat miskin dilakukan dengan cara membuka ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi menentukan anggaran.
Bila proses ini tidak berjalan maka sudah pasti anggaran itu juga tidak akan berkesesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk rakyat miskin.
Walaupun kita sudah mengenalinya tetapi cara melakukan pemberdayaan terhadap mereka belum lagi sesuai dengan apa yang mereka perlukan.
Kerangka selanjutnya berkenaan dengan dimensi APBD yakni pemerintah tidak boleh mendapatkan pendapatannya yang berdampak pada bertambahnya beban rakyat. Pajak dan retribusi haruslah sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayarnya.
Pengelolaan sumber daya ekonomi tidak diperkenankan mengurangi kesempatan rakyat miskin untuk memperoleh pendapatan.
Artinya, dari aspek pendapatan daerah jangan sampai justru membebani rakyat miskin. Sedang di sisi pengeluaran pemerintah ditempuh dengan cara mendahulukan kepentingan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Output anggaran pemerintah yang pro poor pada hakikatnya adalah meringankan beban orang miskin, mengurangi pungutan bagi usaha ekonomi rakyat miskin, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Adapun outcome yang diharapkan dari anggaran pro rakyat msikin seperti itu terarah pada dua sisi yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, khususnya dari aspek pendapatan rumah tangganya dan berkurangnya pengeluaran karena hak-hak dasarnya telah terpenuhi dengan baik secara lebih murah.
Berpedoman pada kerangka anggaran untuk rakyat miskin (pro poor budget) tentunya tidak mungkin dilakukan rasionalisasi APBD Riau hanya atas dasar selera pimpinan semata.
Bila memang betul-betul ingin menempatkan Riau sebagai provinsi yang peduli rakyat miskin maka sinergi antar level pemerintahan mutlak diperlukan untuk membuat anggaran daerah bisa sejalan dengan perspektif perbaikan kesejahteraan rakyat.
Tumpang tindih anggaran antara provinsi dan kabupaten selama ini banyak terjadi dan masing-masing anggaran tersebut tidak berkait kelindan antar sektor dan antar wilayah.
Kesan mubazir dan sia-sia menjadi lebih mengemuka.
Begitu banyak anggaran yang dialokasikan selama ini hanya dari cara pandang yang keliru para pemimpin terhadap bagaimana upaya terbaik menyejahterakan rakyat.
Berbagai bangunan yang dibuat hanya menjadi sarang penyakit masyarakat dan bahkan terlilit utang-piutang.
Ke depan masalah ini harus dihindari untuk memperoleh anggaran yang betul-betul mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi beban hidup mereka sehingga mereka sampai pada taraf kesejahteraan yang membuat mereka menjadi ada, diakui dan berguna di tanah Melayu tercinta ini.***
Edyanus Herman Halim, Dosen Fekon Unri
Pejabat diminta untuk siap berkegiatan di kantor dan fokus pada pembangunan di daerahnya. Perjalanan dinas yang tidak perlu harus dipangkas dan jumlahnya memang lumayan fantastis. Apalagi kalau hanya sekadar “kongkow-kongkow” ke Jakarta.
Dana untuk itu harus dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Rapat-rapat yang tidak perlu akan dikurangi dan efisiensi anggaran dilakukan untuk membuat uang rakyat memang berguna bagi rakyat.
Ekspektasi rakyat Riau menggelembung mendengar statemen pimpinan tertinggi Riau tersebut.
Betapa tidak, selama ini banyak sekali anggaran yang mubazir dan belum berguna bagi kepentingan perbaikan kehidupan rakyat ditumpah ruah di depan mata rakyat.
Lantas bagaimana sebaiknya menyusun anggaran pembangunan untuk rakyat miskin? Menurut para ahli secara konseptual anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.
Sedangkan anggaran untuk rakyat miskin (pro poor) merupakan turunan dari kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin (pro poor policy) sehingga merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan.
Jadi, manajemennya harus terdeskripsi dengan baik sesuai keperluan pemberdayaan rakyat miskin tersebut.
Dalam implementasinya anggaran untuk rakyat miskin harus mengkombinasikan tiga perspektif kemiskinan, yakni struktural, jender dan institusional.
Karenanya melakukan pembangunan untuk rakyat miskin tidak dapat dilakukan dengan asal “nyeletuk” dan asal buat.
Rakyat tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari kemiskinan bila hanya didekati secara parsial dan menurut selera pejabat semata dalam mengentaskannya.
Kemiskinan rakyat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya modal agregat semata. Tidak meratanya penguasaan aset ekonomi dan kurangnya akses masyarakat terhadap kebijakan penganggaran merupakan dua penyebab utama rakyat menjadi miskin.
Kedua hal tersebut berkait kelindan dengan tata kelola anggaran di daerah.
Betapa naifnya bila uang rakyat yang mengucur ke Riau, baik melalui provinsi maupun kabupaten/kota yang mencapai Rp25,84 triliun setiap tahunnya tidak sungguh-sungguh digunakan bagi kepentingan rakyat.
Arkeologi anggaran yang memihak rakyat miskin sebenarnya dimulai dari kebijakan pembangunan yang memang memihak pada rakyat miskin (pro poor policies).
Dalam manajemen pembangunan daerah hal ini akan tercermin dari Renstra pembangunan daerah yang disusun setiap lima tahunnya.
Kebijakan ini selanjutnya diturunkan dalam apa yang disebut sebagai people oriented budget atau anggaran yang merorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Dari kedua hal itulah selanjutnya diturunkan menjadi pro poor budget atau anggaran untuk rakyat miskin sehingga pengalokasian uang rakyat tidak dilakukan secara serabutan dan parsial.
Dengan demikain anggaran tersebut merupakan anggaran yang dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin.
Kerangka anggaran untuk rakyat miskin (pro poor budget) harus dimulai dari pematangan data sebagi input-nya yang berkenaan dengan siapa saja yang dikategorikan miskin di suatu wilayah, bagaimana karakteristik sosial dan georafisnya serta apa masalah dan keperluannya?
Tanpa pemahaman yang jelas terhadap aspek-aspek input ini maka kebijakan pro rakyat miskin tidak akan mengenai sasaran.
Dari input inilah selanjutnya proses penganggaran untuk rakyat miskin dilakukan dengan cara membuka ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi menentukan anggaran.
Bila proses ini tidak berjalan maka sudah pasti anggaran itu juga tidak akan berkesesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk rakyat miskin.
Walaupun kita sudah mengenalinya tetapi cara melakukan pemberdayaan terhadap mereka belum lagi sesuai dengan apa yang mereka perlukan.
Kerangka selanjutnya berkenaan dengan dimensi APBD yakni pemerintah tidak boleh mendapatkan pendapatannya yang berdampak pada bertambahnya beban rakyat. Pajak dan retribusi haruslah sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayarnya.
Pengelolaan sumber daya ekonomi tidak diperkenankan mengurangi kesempatan rakyat miskin untuk memperoleh pendapatan.
Artinya, dari aspek pendapatan daerah jangan sampai justru membebani rakyat miskin. Sedang di sisi pengeluaran pemerintah ditempuh dengan cara mendahulukan kepentingan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Output anggaran pemerintah yang pro poor pada hakikatnya adalah meringankan beban orang miskin, mengurangi pungutan bagi usaha ekonomi rakyat miskin, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Adapun outcome yang diharapkan dari anggaran pro rakyat msikin seperti itu terarah pada dua sisi yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, khususnya dari aspek pendapatan rumah tangganya dan berkurangnya pengeluaran karena hak-hak dasarnya telah terpenuhi dengan baik secara lebih murah.
Berpedoman pada kerangka anggaran untuk rakyat miskin (pro poor budget) tentunya tidak mungkin dilakukan rasionalisasi APBD Riau hanya atas dasar selera pimpinan semata.
Bila memang betul-betul ingin menempatkan Riau sebagai provinsi yang peduli rakyat miskin maka sinergi antar level pemerintahan mutlak diperlukan untuk membuat anggaran daerah bisa sejalan dengan perspektif perbaikan kesejahteraan rakyat.
Tumpang tindih anggaran antara provinsi dan kabupaten selama ini banyak terjadi dan masing-masing anggaran tersebut tidak berkait kelindan antar sektor dan antar wilayah.
Kesan mubazir dan sia-sia menjadi lebih mengemuka.
Begitu banyak anggaran yang dialokasikan selama ini hanya dari cara pandang yang keliru para pemimpin terhadap bagaimana upaya terbaik menyejahterakan rakyat.
Berbagai bangunan yang dibuat hanya menjadi sarang penyakit masyarakat dan bahkan terlilit utang-piutang.
Ke depan masalah ini harus dihindari untuk memperoleh anggaran yang betul-betul mampu meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi beban hidup mereka sehingga mereka sampai pada taraf kesejahteraan yang membuat mereka menjadi ada, diakui dan berguna di tanah Melayu tercinta ini.***
Edyanus Herman Halim, Dosen Fekon Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

