Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Begitu banyak tokoh yang ingin menjadi calon presiden (capres). Lantaran begitu banyak, kesan yang muncul ialah telah terjadi inflasi capres.
Ironisnya, selain program politik tidak jelas, mereka juga hanya bermodal kritik sana kritik sini, tanpa memunculkan ide solusi bagi masalah bangsa ini.
Beberapa orang di antara bakal capres bahkan hanya bermodal tudingan kepada presiden incumbent. Mereka menyalahkan presiden yang berkuasa saat ini karena dianggap kurang berhasil menyejahterakan rakyat.
Malah, yang lebih ironis, mereka yang maju bakal capres yang belum memiliki agenda yang konkret mengenai program memajukan daerah.
Padahal, sejak 2001, politik pembangunan nasional telah berubah dari langgam sentralisasi menjadi langgam desentralisasi.
Dalam hal itu, desentralisasi tersebut dipayungi UU No 22/1999, yang kemudian diamandemen menjadi UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 tentang perubahan terhadap UU No 32/2004.
Semua UU ini adalah UU tentang pemerintahan daerah.
Melalui UU tersebut, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi bisa mengatur dan tidak bisa pula menjalankan semua kebijakan untuk membangun daerah yang bersifat sentralistis.
Sebaliknya, pemerintah daerah justru diberi kewenangan yang luas dan otonomi untuk membangun daerah sesuai dengan potensi, kemampuan, dan keterbatasan yang dimiliki.
Padahal, isu-isu terkait dengan desantralisasi, otonomi daerah, dan pembangunan merupakan salah satu isu yang amat populer.
Agenda politik bakal capres yang terkait dengan otonomi daerah memiliki potensi besar untuk menarik dukungan pemilih.
Mengapa? Pertama, dengan makin berkurangnya atau kian terbatasnya kewenangan pusat untuk mengatur daerah, praktis isu-isu politik tentang masyarakat daerah memiliki proximity (kedekatan) emosional dengan pemilih di daerah.
Hal itu disebabkan isu-isu tentang daerah sangat terkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat daerah.
Kedua, setelah otonomi daerah, persentuhan langsung pemerintah pusat dengan masyarakat daerah sudah amat berkurang. Dengan bahasan lain dapat dikatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki rakyat.
Tidak lagi memiliki tanah dan wilayah. Sebab, rakyat, tanah, dan wilayah yang harus dikelola sehari-hari kini menjadi milik dan kewenangan pemerintah daerah.
Ketiga, otonomi daerah adalah amanat langsung UUD hasil amandemen. Dikatakan dalam UUD sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasarkan pada otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Dalam hal itu, kewenangan pusat yang bersifat sentralistis hanya tersisa, antara lain, pada sistem hukum, politik luar negeri, dan keuangan. Sebagian besar yang lain sudah milik daerah.
Oleh karena itu, patut diingatkan bahwa para bakal capres jangan melupakan otonomi daerah. Mereka harus memiliki agenda politik yang jelas berupa program kampanye yang sarat dengan isu-isu daerah. Kalau tidak, cara capres dinilai telah melanggar amanat UUD tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasar otonomi daerah seluas-luasnya.
Bahkan, kalau para bakal capres itu melupakan isu-isu daerah, patut diduga bahwa mereka justru ingin mengubah lagi penyelenggaraan pemerintahan nasional menjadi pemerintahan sentralistik lagi —yang sarat dengan langgam otoriter.***
Ironisnya, selain program politik tidak jelas, mereka juga hanya bermodal kritik sana kritik sini, tanpa memunculkan ide solusi bagi masalah bangsa ini.
Beberapa orang di antara bakal capres bahkan hanya bermodal tudingan kepada presiden incumbent. Mereka menyalahkan presiden yang berkuasa saat ini karena dianggap kurang berhasil menyejahterakan rakyat.
Malah, yang lebih ironis, mereka yang maju bakal capres yang belum memiliki agenda yang konkret mengenai program memajukan daerah.
Padahal, sejak 2001, politik pembangunan nasional telah berubah dari langgam sentralisasi menjadi langgam desentralisasi.
Dalam hal itu, desentralisasi tersebut dipayungi UU No 22/1999, yang kemudian diamandemen menjadi UU No 32/2004 dan UU No 12/2008 tentang perubahan terhadap UU No 32/2004.
Semua UU ini adalah UU tentang pemerintahan daerah.
Melalui UU tersebut, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi bisa mengatur dan tidak bisa pula menjalankan semua kebijakan untuk membangun daerah yang bersifat sentralistis.
Sebaliknya, pemerintah daerah justru diberi kewenangan yang luas dan otonomi untuk membangun daerah sesuai dengan potensi, kemampuan, dan keterbatasan yang dimiliki.
Padahal, isu-isu terkait dengan desantralisasi, otonomi daerah, dan pembangunan merupakan salah satu isu yang amat populer.
Agenda politik bakal capres yang terkait dengan otonomi daerah memiliki potensi besar untuk menarik dukungan pemilih.
Mengapa? Pertama, dengan makin berkurangnya atau kian terbatasnya kewenangan pusat untuk mengatur daerah, praktis isu-isu politik tentang masyarakat daerah memiliki proximity (kedekatan) emosional dengan pemilih di daerah.
Hal itu disebabkan isu-isu tentang daerah sangat terkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat daerah.
Kedua, setelah otonomi daerah, persentuhan langsung pemerintah pusat dengan masyarakat daerah sudah amat berkurang. Dengan bahasan lain dapat dikatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki rakyat.
Tidak lagi memiliki tanah dan wilayah. Sebab, rakyat, tanah, dan wilayah yang harus dikelola sehari-hari kini menjadi milik dan kewenangan pemerintah daerah.
Ketiga, otonomi daerah adalah amanat langsung UUD hasil amandemen. Dikatakan dalam UUD sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasarkan pada otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Dalam hal itu, kewenangan pusat yang bersifat sentralistis hanya tersisa, antara lain, pada sistem hukum, politik luar negeri, dan keuangan. Sebagian besar yang lain sudah milik daerah.
Oleh karena itu, patut diingatkan bahwa para bakal capres jangan melupakan otonomi daerah. Mereka harus memiliki agenda politik yang jelas berupa program kampanye yang sarat dengan isu-isu daerah. Kalau tidak, cara capres dinilai telah melanggar amanat UUD tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasar otonomi daerah seluas-luasnya.
Bahkan, kalau para bakal capres itu melupakan isu-isu daerah, patut diduga bahwa mereka justru ingin mengubah lagi penyelenggaraan pemerintahan nasional menjadi pemerintahan sentralistik lagi —yang sarat dengan langgam otoriter.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

