Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Semenjak Indonesia merdeka negeri ini telah menggelar sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu). Yang pertama diselenggarakan setelah republik ini berusia sepuluh tahun yakni tahun 1955.
Menurut saya itulah Pemilu terbaik sepanjang sejarah kita karena nyaris tanpa kelemahan.
Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa Pemilu 2014 terbaik. Tentu saja saya tidak sependapat dengan beliau.
Bagaimana bisa mengklaim Pemilu 2014 lebih baik kalau 649 tempat pemungutan suara (TPS) di 26 provinsi tidak bisa berjalan pada waktunya karena adanya surat suara tertukar.
Pencoblosan ulang harus dilakukan demi memenuhi hak konstitusional pemilih dan baru selesai 15 April, enam hari sesudah tanggal resmi.
Dalam hal ini prediksi beliau meleset. Ada fakta lain yang tidak diprediksi presiden yaitu maraknya politik uang (money politics).
Sebuah stasiun televisi melaporkan bahwa tercatat 135 kasus politik uang dan seorang caleg menghabiskan enam miliar rupiah untuk perbuatan melanggar hukum itu.
Seorang calon legislatif (caleg) incumbent tertangkap kamera ketika ia membagi-bagikan uang. Jadi pelanggaran hukum ini tampak nyata tetapi sang caleg berdalih hal itu dilakukannya guna membantu orang yang memerlukan, alasan yang tidak masuk akal. Kalau dia ikhlas membantu orang mengapa tidak dilakukan sehabis kampanye.
Kuat dugaan, gaji besar anggota dewan mendorongnya berbuat perbuatan melanggar hukum itu demi agar berkantor lagi di Senayan.
Seorang caleg lain menggunakan strategi lain pula –membagikan uang kepada anak-anak. Diduga kuat sasarannya adalah orangtua si anak.
Kan tidak satu jalan ke Roma, bunyi pepatah asing, maka orangtua disuap melalui anaknya. Kasus lain adalah mengenai seorang yang baru pertama kali jadi caleg. Ia dilaporkan menghabiskan sekitar enam miliar rupiah.
Tidak dapat diduga apa motif sebenarnya dari sang caleg.
Kalau mengejar gaji besar ia akan rugi –menghabiskan uang lebih banyak dari penghasilan yang bakal diterimanya selama lima tahun ke depan.
Boleh jadi ia seorang idealis yang ingin mengabdikan diri bagi kepentingan umum. Atau bisa juga mengejar prestise.
Suatu hal lain yang juga tidak diprediksi presiden adalah tingkat partisipasi pemilih. Hal ini memang tidak bakal diketahui dalam waktu dekat karena penetapan resmi hasil pemilihan umum belum diumumkan.
Akan tetapi tingkat partisipasi itu mungkin sekali menurun dibanding Pemilu lain di era Reformasi. Pada Pemilu 1999 tercatat 92,99 persen, Pemilu 2004 turun menjadi 84,07 persen dan pada Pemilu 2009 tinggal 70,99 persen.
Membaca angka-angka yang kecenderungannya menurun itu tingkat partisipasi pemilih kali ini boleh jadi paling rendah. Hal yang bakal tidak nyaman dan diduga kuat bakal terjadi adalah sengketa hasil pemilu.
Masalahnya terletak pada penggelembungan suara yang menguntungkan partai-partai tertentu dan sebaliknya merugikan partai-partai lain.
Ini tentu tidak akan terjadi bila pihak penyelenggara tidak terlibat. Kita bakal menyaksikan drama baru ketika mahkamah konstitusi disibukkan oleh kasus gugat menggugat.
Pemilu 1955
Meski Pemilu pertama ini terbaik namun masih terdapat yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 7 persen. Mereka yang tidak memilih di kemudian hari disebut golongan putih (golput), suatu sikap politik yang diambil orang-oramg muda yang menentang politik Orde Baru yang represif dan otoriter.
Tidak ada gunanya pemilu karena hasilnya sudah dapat diperkirakan sebelum pencoblosan. Pemenangnya selalu Golkar. Semenjak itu sampai sekarang mereka ibarat ‘duri dalam daging ‘ dalam perpolitikan Indonesia.
Pemilu pertama itu sangatlah aman, tanpa bentrok. Saya dapat mengungkapkannya berdasar pengalaman sendiri. Salah satu kampanye dilakukan di Masjid Raya Bukittingi dengan juru kampanye dari Partai Masyumi.
Karena masjid penuh simpatisan berdiri di lapangan halaman masjid.
Berdekatan dengan masjid berlangsung kampanye Partai Komunis Indonesia (PKI) di gedung bioskop Capitol. Sebagian simpatisan PKI berdiri di lapangan yang sama
Juru kampanye dari kedua partai yang ideologinya bertentangan secara diametral mengemukan program masing-masing serta saling mengecam pihak lain tetapi tak satu pun simpatisan yang saling ejek, bertengkar atau berkelahi.
Betul-betul aman dan saya tidak tahu apakah di situ terdapat aparat keamanan.
Demikian amannya kondisi kala itu sehingga dua partai yang bertentangan secara idelogis melakukan kampanye pada waktu yang sama dan di lokasi yang sama pula.
Taufik Ismail, penyair asal Minang dan tinggal di Pekalongan Jawa Tengah, basis utama PKI, menegaskan kepada suatu stasiun televisi bahwa Pemilu 1955 itu paling aman dan tanpa kerusuhan.
Ketika dua barisan pendukung berpapasan mereka paling-paling saling mengepalkan tinju tanpa terjadi bentukan fisik, katanya.
Karena yang diungkapkannya ini faktual tentu saya sependapat. Meski tingkat pendidikan penduduk kala itu lebih rendah daripada masa kini rakyat ternyata bersikap lebih dewasa!
Hal lain yang tidak diperbolehkan pada era Orde Baru dan Reformasi adalah diizinkannya calon perorangan menjadi calon legislatif. Kalau kran itu dibuka sekarang tentulah bakal banyak peminatnya.
Hal lain yang perlu dicatat pula adalah sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat sengketa hasil Pemilu. Ini tentulah karena pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, dua hal yang langka sekarang ini. Mengamati Pemilu ke Pemilu bahkan setelah era Reformasi kondisi Pemilu 1955 tak kan terulang lagi. Pemilu pertama itu tinggal kenangan!***
Yusuf Rahman, Mantan Rektor IAIN Suska (sekarang UIN Suska Riau)
Menurut saya itulah Pemilu terbaik sepanjang sejarah kita karena nyaris tanpa kelemahan.
Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa Pemilu 2014 terbaik. Tentu saja saya tidak sependapat dengan beliau.
Bagaimana bisa mengklaim Pemilu 2014 lebih baik kalau 649 tempat pemungutan suara (TPS) di 26 provinsi tidak bisa berjalan pada waktunya karena adanya surat suara tertukar.
Pencoblosan ulang harus dilakukan demi memenuhi hak konstitusional pemilih dan baru selesai 15 April, enam hari sesudah tanggal resmi.
Dalam hal ini prediksi beliau meleset. Ada fakta lain yang tidak diprediksi presiden yaitu maraknya politik uang (money politics).
Sebuah stasiun televisi melaporkan bahwa tercatat 135 kasus politik uang dan seorang caleg menghabiskan enam miliar rupiah untuk perbuatan melanggar hukum itu.
Seorang calon legislatif (caleg) incumbent tertangkap kamera ketika ia membagi-bagikan uang. Jadi pelanggaran hukum ini tampak nyata tetapi sang caleg berdalih hal itu dilakukannya guna membantu orang yang memerlukan, alasan yang tidak masuk akal. Kalau dia ikhlas membantu orang mengapa tidak dilakukan sehabis kampanye.
Kuat dugaan, gaji besar anggota dewan mendorongnya berbuat perbuatan melanggar hukum itu demi agar berkantor lagi di Senayan.
Seorang caleg lain menggunakan strategi lain pula –membagikan uang kepada anak-anak. Diduga kuat sasarannya adalah orangtua si anak.
Kan tidak satu jalan ke Roma, bunyi pepatah asing, maka orangtua disuap melalui anaknya. Kasus lain adalah mengenai seorang yang baru pertama kali jadi caleg. Ia dilaporkan menghabiskan sekitar enam miliar rupiah.
Tidak dapat diduga apa motif sebenarnya dari sang caleg.
Kalau mengejar gaji besar ia akan rugi –menghabiskan uang lebih banyak dari penghasilan yang bakal diterimanya selama lima tahun ke depan.
Boleh jadi ia seorang idealis yang ingin mengabdikan diri bagi kepentingan umum. Atau bisa juga mengejar prestise.
Suatu hal lain yang juga tidak diprediksi presiden adalah tingkat partisipasi pemilih. Hal ini memang tidak bakal diketahui dalam waktu dekat karena penetapan resmi hasil pemilihan umum belum diumumkan.
Akan tetapi tingkat partisipasi itu mungkin sekali menurun dibanding Pemilu lain di era Reformasi. Pada Pemilu 1999 tercatat 92,99 persen, Pemilu 2004 turun menjadi 84,07 persen dan pada Pemilu 2009 tinggal 70,99 persen.
Membaca angka-angka yang kecenderungannya menurun itu tingkat partisipasi pemilih kali ini boleh jadi paling rendah. Hal yang bakal tidak nyaman dan diduga kuat bakal terjadi adalah sengketa hasil pemilu.
Masalahnya terletak pada penggelembungan suara yang menguntungkan partai-partai tertentu dan sebaliknya merugikan partai-partai lain.
Ini tentu tidak akan terjadi bila pihak penyelenggara tidak terlibat. Kita bakal menyaksikan drama baru ketika mahkamah konstitusi disibukkan oleh kasus gugat menggugat.
Pemilu 1955
Meski Pemilu pertama ini terbaik namun masih terdapat yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 7 persen. Mereka yang tidak memilih di kemudian hari disebut golongan putih (golput), suatu sikap politik yang diambil orang-oramg muda yang menentang politik Orde Baru yang represif dan otoriter.
Tidak ada gunanya pemilu karena hasilnya sudah dapat diperkirakan sebelum pencoblosan. Pemenangnya selalu Golkar. Semenjak itu sampai sekarang mereka ibarat ‘duri dalam daging ‘ dalam perpolitikan Indonesia.
Pemilu pertama itu sangatlah aman, tanpa bentrok. Saya dapat mengungkapkannya berdasar pengalaman sendiri. Salah satu kampanye dilakukan di Masjid Raya Bukittingi dengan juru kampanye dari Partai Masyumi.
Karena masjid penuh simpatisan berdiri di lapangan halaman masjid.
Berdekatan dengan masjid berlangsung kampanye Partai Komunis Indonesia (PKI) di gedung bioskop Capitol. Sebagian simpatisan PKI berdiri di lapangan yang sama
Juru kampanye dari kedua partai yang ideologinya bertentangan secara diametral mengemukan program masing-masing serta saling mengecam pihak lain tetapi tak satu pun simpatisan yang saling ejek, bertengkar atau berkelahi.
Betul-betul aman dan saya tidak tahu apakah di situ terdapat aparat keamanan.
Demikian amannya kondisi kala itu sehingga dua partai yang bertentangan secara idelogis melakukan kampanye pada waktu yang sama dan di lokasi yang sama pula.
Taufik Ismail, penyair asal Minang dan tinggal di Pekalongan Jawa Tengah, basis utama PKI, menegaskan kepada suatu stasiun televisi bahwa Pemilu 1955 itu paling aman dan tanpa kerusuhan.
Ketika dua barisan pendukung berpapasan mereka paling-paling saling mengepalkan tinju tanpa terjadi bentukan fisik, katanya.
Karena yang diungkapkannya ini faktual tentu saya sependapat. Meski tingkat pendidikan penduduk kala itu lebih rendah daripada masa kini rakyat ternyata bersikap lebih dewasa!
Hal lain yang tidak diperbolehkan pada era Orde Baru dan Reformasi adalah diizinkannya calon perorangan menjadi calon legislatif. Kalau kran itu dibuka sekarang tentulah bakal banyak peminatnya.
Hal lain yang perlu dicatat pula adalah sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat sengketa hasil Pemilu. Ini tentulah karena pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, dua hal yang langka sekarang ini. Mengamati Pemilu ke Pemilu bahkan setelah era Reformasi kondisi Pemilu 1955 tak kan terulang lagi. Pemilu pertama itu tinggal kenangan!***
Yusuf Rahman, Mantan Rektor IAIN Suska (sekarang UIN Suska Riau)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

