Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Mulok BMR) dalam posisi sangat kritis atau terancam hilang di sekolah, jika tidak ada peraturan gubernur yang mengatur teknis pelaksanaannya di tingkat sekolah.
Pihak sekolah dan para guru yang selama ini mengajar Mulok BMR sangat risau sebab belum ada kejelasan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembelajaran Mulok BMR di sekolah.
Padahal tahun pelajaran baru tahun 2014/2015 akan segera datang. Pada tahun pelajaran baru ini, semua sekolah akan menerapkan kurikulum 2013.
Dalam ketentuan Kurikulum 2013, pihak sekolah bisa mengajarkan muatan lokal bila pemerintah daerah telah menetapkan muatan lokal di daerahnya masing-masing.
Permendikbud No81 A/ 2013 secara tegas menyatakan bahwa muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur dan apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
Kenyataanya, sampai saat ini belum ada peraturan yang menjadi dasar operasional pelaksanaan Mulok BMR di Riau. Apakah Riau akan menghilangkan Mulok BMR di sekolah?
Ketika saya menjadi tenaga ahli dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau, Mulok BMR diperjuangan menjadi muatan lokal wajib di semua sekolah di Riau.
Bahkan Mulok BMR menjadi semangat utama dalam perda tersebut.
Dasar utama penetapan Mulok BMR sebagai mata pelajaran wajib adalah kesadaran bersama orang Riau untuk mengangkat, mengembangkan dan mewariskan budaya Melayu Riau.
Kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya Melayu kepada anak-anak kita melalui pendidikan. Tantangan arus budaya global semakin memperkuat keinginan kita untuk terus menanamkan nilai budaya Melayu Riau.
Perjuangan untuk mempelajari budaya sendiri di Riau masih terhambat oleh ketiadaan regulasi setingkat pertauran gubernur yang dijadikan dasar operasional Mulok BMR.
Ketiadaan regulasi telah menyebabkan pembelajaran muatan lokal BMR tidak terarah dan yang lebih menyedihkan lagi jam pengajaran muatan lokal BMR tidak diakui sebagai beban sertifikasi guru.
Padahal para guru Mulok BMR telah susah payah mengajarkannya, namun tidak diakui sebagai beban mengajar. Ini disebabkan belum ada kode tersendiri untuk mata pelajaran Mulok BMR.
Sedangkan Mulok dari provinsi lain seperti bahasa Jawa dan Bahasa Sunda telah memilki kode.
Mulok BMR Sebagai Mata Pelajaran Wajib
Menjelang ditetapkannya Kurikulum 2013 kita khawatir terhadap keberlanjutan mata pelajaran muatan lokal daerah. Pada konsep awal kurikulum 2013, mata pelajaran muatan lokal memang dihilangkan.
Sebagai penggantinya, muatan lokal diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti Seni Budaya dan Prakarya.
Penghilangkan muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri telah mendapat penolakkan dari berbagai pihak yang peduli kepada kebudayaan daerah.
Atas masukkan dari berbagai pihak, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 (Kurikulum SD), 68 (Kurikulum SMP) dan 69 Kurikulum SMA) telah menetapkan bahwa muatan lokal atau Bahasa Daerah dapat dintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain.
Jika demikian, pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam penetapan Mulok BMR sebagai mata pelajaran wajib.
Urgensi Peraturan Gubernur
Pergub yang mengatur teknis pelaksanaan Mulok BMR harus segera ditetapkan. Jika tidak diterbitkan, mulai tahun pelajaran 2014/2015 Mulok BMR akan di hilang di bumi Melayu.
Maknanya, orang Melayu tidak mau lagi mempelajari budaya sendiri. Pergub tentang Mulok BMR harus mengatur secara jelas pelaksanaan BMR di tingkat sekolah.
Secara khusus Mulok BMR dapat diarahkan untuk mengenali budaya Melayu Riau, menanamkan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam diri siswa, menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada siswa, dan mengembangkan budaya Melayu Riau.
Pergub harus menjadi pedoman pelaksanaan Mulok BMR bagi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/ kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah.
Pembelajaran Mulok BMR sebaiknya diberikan pada semua jenjang pendidikan, yakni mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
Penanaman nilai-nilai budaya sangat efektif dilakukan ketika anak-anak masih kecil agar karakter anak-anak dapat dibentuk lebih awal.
Pergub Mulok BMR juga harus mengatur jumlah jam yang dapat digunakan pembelajaran Mulok BMR di setiap sekolah.
Agar materi ajar Mulok BMR lebih terarah, sistematik, dan holistik pergub juga perlu mengatur ruang lingkup dan sekaligus menetapkan kurikulum Mulok BMR.
Selanjutnya, dalam penyusunan materi, kurikulum, dan buku ajar Mulok BMR tentu saja harus benar-benar melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang kurikulum dan budaya Melayu.
Banyak pakar pendidikan dan kebudayaan Riau yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pembelajaran Mulok BMR. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah menggerakkan mereka.
Pergub juga perlu menetapkan kompetensi keilmuan dan kepribadian guru yang mengajarkan Mulok BMR. Selama ini, guru Mulok BMR cenderung belum mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, perlu diatur kewajiban pemerintah daerah dalam pengangkatan guru yang secara khusus mengajarkan Mulok BMR.
Selain mengangkat guru Mulok BMR, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru Mulok BMR secara terprogram.
Kelangkaan guru Mulok BMR di sekolah juga harus dicarikan solusinya dengan terus menyediakan beasiswa khusus bagi guru yang mengajarkan Mulok BMR. ***
Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Pihak sekolah dan para guru yang selama ini mengajar Mulok BMR sangat risau sebab belum ada kejelasan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan pembelajaran Mulok BMR di sekolah.
Padahal tahun pelajaran baru tahun 2014/2015 akan segera datang. Pada tahun pelajaran baru ini, semua sekolah akan menerapkan kurikulum 2013.
Dalam ketentuan Kurikulum 2013, pihak sekolah bisa mengajarkan muatan lokal bila pemerintah daerah telah menetapkan muatan lokal di daerahnya masing-masing.
Permendikbud No81 A/ 2013 secara tegas menyatakan bahwa muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur dan apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
Kenyataanya, sampai saat ini belum ada peraturan yang menjadi dasar operasional pelaksanaan Mulok BMR di Riau. Apakah Riau akan menghilangkan Mulok BMR di sekolah?
Ketika saya menjadi tenaga ahli dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau, Mulok BMR diperjuangan menjadi muatan lokal wajib di semua sekolah di Riau.
Bahkan Mulok BMR menjadi semangat utama dalam perda tersebut.
Dasar utama penetapan Mulok BMR sebagai mata pelajaran wajib adalah kesadaran bersama orang Riau untuk mengangkat, mengembangkan dan mewariskan budaya Melayu Riau.
Kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya Melayu kepada anak-anak kita melalui pendidikan. Tantangan arus budaya global semakin memperkuat keinginan kita untuk terus menanamkan nilai budaya Melayu Riau.
Perjuangan untuk mempelajari budaya sendiri di Riau masih terhambat oleh ketiadaan regulasi setingkat pertauran gubernur yang dijadikan dasar operasional Mulok BMR.
Ketiadaan regulasi telah menyebabkan pembelajaran muatan lokal BMR tidak terarah dan yang lebih menyedihkan lagi jam pengajaran muatan lokal BMR tidak diakui sebagai beban sertifikasi guru.
Padahal para guru Mulok BMR telah susah payah mengajarkannya, namun tidak diakui sebagai beban mengajar. Ini disebabkan belum ada kode tersendiri untuk mata pelajaran Mulok BMR.
Sedangkan Mulok dari provinsi lain seperti bahasa Jawa dan Bahasa Sunda telah memilki kode.
Mulok BMR Sebagai Mata Pelajaran Wajib
Menjelang ditetapkannya Kurikulum 2013 kita khawatir terhadap keberlanjutan mata pelajaran muatan lokal daerah. Pada konsep awal kurikulum 2013, mata pelajaran muatan lokal memang dihilangkan.
Sebagai penggantinya, muatan lokal diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti Seni Budaya dan Prakarya.
Penghilangkan muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri telah mendapat penolakkan dari berbagai pihak yang peduli kepada kebudayaan daerah.
Atas masukkan dari berbagai pihak, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 (Kurikulum SD), 68 (Kurikulum SMP) dan 69 Kurikulum SMA) telah menetapkan bahwa muatan lokal atau Bahasa Daerah dapat dintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain.
Jika demikian, pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam penetapan Mulok BMR sebagai mata pelajaran wajib.
Urgensi Peraturan Gubernur
Pergub yang mengatur teknis pelaksanaan Mulok BMR harus segera ditetapkan. Jika tidak diterbitkan, mulai tahun pelajaran 2014/2015 Mulok BMR akan di hilang di bumi Melayu.
Maknanya, orang Melayu tidak mau lagi mempelajari budaya sendiri. Pergub tentang Mulok BMR harus mengatur secara jelas pelaksanaan BMR di tingkat sekolah.
Secara khusus Mulok BMR dapat diarahkan untuk mengenali budaya Melayu Riau, menanamkan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam diri siswa, menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada siswa, dan mengembangkan budaya Melayu Riau.
Pergub harus menjadi pedoman pelaksanaan Mulok BMR bagi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/ kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah.
Pembelajaran Mulok BMR sebaiknya diberikan pada semua jenjang pendidikan, yakni mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
Penanaman nilai-nilai budaya sangat efektif dilakukan ketika anak-anak masih kecil agar karakter anak-anak dapat dibentuk lebih awal.
Pergub Mulok BMR juga harus mengatur jumlah jam yang dapat digunakan pembelajaran Mulok BMR di setiap sekolah.
Agar materi ajar Mulok BMR lebih terarah, sistematik, dan holistik pergub juga perlu mengatur ruang lingkup dan sekaligus menetapkan kurikulum Mulok BMR.
Selanjutnya, dalam penyusunan materi, kurikulum, dan buku ajar Mulok BMR tentu saja harus benar-benar melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang kurikulum dan budaya Melayu.
Banyak pakar pendidikan dan kebudayaan Riau yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pembelajaran Mulok BMR. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah menggerakkan mereka.
Pergub juga perlu menetapkan kompetensi keilmuan dan kepribadian guru yang mengajarkan Mulok BMR. Selama ini, guru Mulok BMR cenderung belum mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, perlu diatur kewajiban pemerintah daerah dalam pengangkatan guru yang secara khusus mengajarkan Mulok BMR.
Selain mengangkat guru Mulok BMR, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru Mulok BMR secara terprogram.
Kelangkaan guru Mulok BMR di sekolah juga harus dicarikan solusinya dengan terus menyediakan beasiswa khusus bagi guru yang mengajarkan Mulok BMR. ***
Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

