Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa hari setelah proses pemungutan suara untuk pemilihan umum legislatif usai, istana negara memastikan bahwa sejumlah menteri dari partai politik maupun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang sempat sibuk dengan kegiatan partai politik masing-masing, telah aktif bekerja kembali.
Seperti diketahui, Presiden RI saat ini, juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ada 16 di antara 34 menteri dalam kabinet yang berlatar petinggi parpol.
Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.
Selain tiga menteri yang Ketua Umum Parpol itu, ada 13 menteri yang berlatar belakang pengurus atau kader parpol.
Kita perlu mengingatkan para pejabat tinggi berlatar parpol, agar tetap fokus dan memprioritaskan tugas negara daripada aktivitas yang terkait parpolnya.
Sebab, pada sisa masa jabatan mereka di pemerintahan, praktis hanya beberapa tahun terakhir para menteri efektif bekerja.
Di tahun politik ini, perhatian mereka bisa jadi lebih tertuju ke pemilu daripada mengurus kementerian . Terbukti, sejak kabinet dibentuk, lalu ada reshuffle menteri, hingga kini, kinerjanya banyak yang belum optimal.
Soal reformasi birokrasi, misalnya, masyarakat mengeluhkan masih adanya kementerian yang belum seratus persen menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Integritas pelayanan publik kementerian juga tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Belum lagi soal kemudahan berusaha para investor yang masih terkendala berbagai pungutan.
Kinerja menteri yang kurang optimal merupakan konsekuensi pemilihan menteri dari parpol. Mereka mungkin teruji mengamankan stabilitas roda pemerintahan.
Namun, kemampuan sang menteri yang tidak sesuai bidang keahliannya membuat kementerian yang mereka pimpin sering lamban merespons instruksi presiden dan ini kerap dikritisi sendiri oleh kepala negara.
Hal itu memang tidak bisa terelakkan dari sistem pemerintahan setengah presidensial dan setengah parlementer. Pejabat tinggi negara kadang terjebak antara kepentingan parpol dan pemerintahan.
Namun, ada baiknya pejabat tersebut tetap mengedepankan jiwa kenegarawanannya.
Apalagi, saat diangkat sebagai penyelenggara pemerintahan, amanah yang mereka terima bukan sekadar cek kosong.
Kini yang bisa menjawab adalah pejabat tersebut: tetap mengabdi untuk rakyat atau menggadaikan kepercayaan untuk parpolnya.***
Seperti diketahui, Presiden RI saat ini, juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ada 16 di antara 34 menteri dalam kabinet yang berlatar petinggi parpol.
Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.
Selain tiga menteri yang Ketua Umum Parpol itu, ada 13 menteri yang berlatar belakang pengurus atau kader parpol.
Kita perlu mengingatkan para pejabat tinggi berlatar parpol, agar tetap fokus dan memprioritaskan tugas negara daripada aktivitas yang terkait parpolnya.
Sebab, pada sisa masa jabatan mereka di pemerintahan, praktis hanya beberapa tahun terakhir para menteri efektif bekerja.
Di tahun politik ini, perhatian mereka bisa jadi lebih tertuju ke pemilu daripada mengurus kementerian . Terbukti, sejak kabinet dibentuk, lalu ada reshuffle menteri, hingga kini, kinerjanya banyak yang belum optimal.
Soal reformasi birokrasi, misalnya, masyarakat mengeluhkan masih adanya kementerian yang belum seratus persen menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Integritas pelayanan publik kementerian juga tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Belum lagi soal kemudahan berusaha para investor yang masih terkendala berbagai pungutan.
Kinerja menteri yang kurang optimal merupakan konsekuensi pemilihan menteri dari parpol. Mereka mungkin teruji mengamankan stabilitas roda pemerintahan.
Namun, kemampuan sang menteri yang tidak sesuai bidang keahliannya membuat kementerian yang mereka pimpin sering lamban merespons instruksi presiden dan ini kerap dikritisi sendiri oleh kepala negara.
Hal itu memang tidak bisa terelakkan dari sistem pemerintahan setengah presidensial dan setengah parlementer. Pejabat tinggi negara kadang terjebak antara kepentingan parpol dan pemerintahan.
Namun, ada baiknya pejabat tersebut tetap mengedepankan jiwa kenegarawanannya.
Apalagi, saat diangkat sebagai penyelenggara pemerintahan, amanah yang mereka terima bukan sekadar cek kosong.
Kini yang bisa menjawab adalah pejabat tersebut: tetap mengabdi untuk rakyat atau menggadaikan kepercayaan untuk parpolnya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

