Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Belum selesai berbagai persoalan ujian nasional (UN) yang “melukai” pendidikan, berikutnya kasus Jakarta Internasional School (JIS) menambah deretan panjang luka dan penyakit dunia pendidikan negeri ini.
Meski mulai terkuak karena kasus pelecehan seksual di TK JIS yang dilakukan oleh oknum pendidiknya, ternyata bukan hanya kasus tersebut saja yang disimpan oleh lembaga pendidikan megah yang dimiliki oleh negara asing yang justru berdiri megah di negeri ini.
Kemegahannya seakan “menyilaukan mata” para pengatur dan penanggung jawab pendidikan di negeri ini.
Kemilaunya mengakibatkan tak sanggupnya “mata aturan” melihat sejuta kejanggalan yang tersimpan rapi di brankas JIS.
Di antara kejanggalan yang mulai terkuak adalah: Pertama, kurikulum yang diajarkan tidak mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan oleh sistem pendidikan nasional.
Yang mengemuka adalah secara kontens kurikulum yang dilaksanakan tidak mengajarkan bidang studi pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan sejarah.
Padahal, bidang studi tersebut merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, sejak pendidikan TK sampai perguruan tinggi.
Kedua, tidak adanya izin operasional TK JIS mengundang seribu pertanyaan. Padahal, lembaga ini sudah berjalan selama 21 tahun. Ketiga, mempertanyakan sistem keimigrasian.
Para pendidik di JIS mayoritas pendidik yang berkewarganegaraan asing. Apakah data imigrasi akurat tentang izin tinggal mereka di Indonesia memang izin mengajar di JIS atau bukan.
Jika memang izin mereka bukan untuk menjadi pengajar di JIS, maka kosekuensinya perlu diselidiki sistem keimigrasian negeri ini dan hukum yang harus dijatuhkan pada pengelola pendidikan di JIS karena memperkerjakan tenaga asing yang tidak memiliki izin bekerja sebagai pendidik di JIS.
Keempat, 21 tahun lamanya kita “tertipu dan dibodohi” oleh bangsa asing. Di mana harga diri dan kedaulatan kita? Begitu rentannyakah sistem pemerintahan kita?
Tatkala profesionalitas dan tanggung jawab tidak dimiliki, sebaiknya mundurlah sebagai konsekuensi tanggung jawab moral yang dimiliki. Itupun kalau masih ada, bila sudah tidak ada, lanjutkanlah dengan pembenaran retorika yang semu.
Tidaklah menyelesaikan persoalan bila hanya menutup izin operasional JIS atau mengejar pelaku pelecehan seksual di TK JIS.
Perlu pemikiran komprehensif untuk menyelesaikannya. Jika izin operasional ditutup, bagaimana dengan peserta didik yang masih ada saat ini.
Ada beberapa persoalan yang perlu dilakukan, antara lain: Pertama, mengusut tuntas persoalan JIS secara hukum sejak pemegang kebijakan sampai pengawas yang bertanggung jawab di wilayah JIS melaksananakan pendidikannya.
Sebab, kesalahan ini sudah berlangsung sangat lama dan mungkin sekali terjadi karena jaringan gurita yang panjang.
Kedua, pemerintah harus mengambil alih kepemilikan dan operasional JIS sebagai bentuk hukuman pelanggaran izin operasional yang dilakukan oleh pengelola JIS.
Pengambilalihan ini perlu sejalan dengan penataan kembali system pendidikan JIS dengan mengacu standar pendidikan di Indonesia.
Ketiga, memproses semua tenaga kerja asing yang bekerja di JIS sesuai hukum keimigrasian di Indonesia. Keempat, pemerintah harus melakukan pengecekan ulang terhadap semua lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara asing yang ada di negeri ini.
Bukan hanya standar kurikulum, kompetensi pendidik, isi, proses, lulusan, bahkan proporsional tidaknya antara peserta didik pribumi dan asing.
Jangan ciptakan kesenjangan dan penjajahan di negeri yang merdeka ini.
Cukuplah hal ini terjadi sewaktu penjajahan Belanda dahulu dengan mendirikan sekolah raja dan sekolah bumi putera. Jangan lukai lagi negeri ini.
Apakah ini kado pahit untuk pendidikan di negeri ini tatkala akan menyambut Hari Pendidikan Nasional pada Mei yang akan datang. Yang jelas, persoalan JIS bukan persoalan sederhana.
Persoalannya bukan hanya sekadar persoalan dunia pendidikan, akan tetapi juga menyangkut harkat, marwah, dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka.***
Samsul Nizar, Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Meski mulai terkuak karena kasus pelecehan seksual di TK JIS yang dilakukan oleh oknum pendidiknya, ternyata bukan hanya kasus tersebut saja yang disimpan oleh lembaga pendidikan megah yang dimiliki oleh negara asing yang justru berdiri megah di negeri ini.
Kemegahannya seakan “menyilaukan mata” para pengatur dan penanggung jawab pendidikan di negeri ini.
Kemilaunya mengakibatkan tak sanggupnya “mata aturan” melihat sejuta kejanggalan yang tersimpan rapi di brankas JIS.
Di antara kejanggalan yang mulai terkuak adalah: Pertama, kurikulum yang diajarkan tidak mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan oleh sistem pendidikan nasional.
Yang mengemuka adalah secara kontens kurikulum yang dilaksanakan tidak mengajarkan bidang studi pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan sejarah.
Padahal, bidang studi tersebut merupakan mata pelajaran wajib bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, sejak pendidikan TK sampai perguruan tinggi.
Kedua, tidak adanya izin operasional TK JIS mengundang seribu pertanyaan. Padahal, lembaga ini sudah berjalan selama 21 tahun. Ketiga, mempertanyakan sistem keimigrasian.
Para pendidik di JIS mayoritas pendidik yang berkewarganegaraan asing. Apakah data imigrasi akurat tentang izin tinggal mereka di Indonesia memang izin mengajar di JIS atau bukan.
Jika memang izin mereka bukan untuk menjadi pengajar di JIS, maka kosekuensinya perlu diselidiki sistem keimigrasian negeri ini dan hukum yang harus dijatuhkan pada pengelola pendidikan di JIS karena memperkerjakan tenaga asing yang tidak memiliki izin bekerja sebagai pendidik di JIS.
Keempat, 21 tahun lamanya kita “tertipu dan dibodohi” oleh bangsa asing. Di mana harga diri dan kedaulatan kita? Begitu rentannyakah sistem pemerintahan kita?
Tatkala profesionalitas dan tanggung jawab tidak dimiliki, sebaiknya mundurlah sebagai konsekuensi tanggung jawab moral yang dimiliki. Itupun kalau masih ada, bila sudah tidak ada, lanjutkanlah dengan pembenaran retorika yang semu.
Tidaklah menyelesaikan persoalan bila hanya menutup izin operasional JIS atau mengejar pelaku pelecehan seksual di TK JIS.
Perlu pemikiran komprehensif untuk menyelesaikannya. Jika izin operasional ditutup, bagaimana dengan peserta didik yang masih ada saat ini.
Ada beberapa persoalan yang perlu dilakukan, antara lain: Pertama, mengusut tuntas persoalan JIS secara hukum sejak pemegang kebijakan sampai pengawas yang bertanggung jawab di wilayah JIS melaksananakan pendidikannya.
Sebab, kesalahan ini sudah berlangsung sangat lama dan mungkin sekali terjadi karena jaringan gurita yang panjang.
Kedua, pemerintah harus mengambil alih kepemilikan dan operasional JIS sebagai bentuk hukuman pelanggaran izin operasional yang dilakukan oleh pengelola JIS.
Pengambilalihan ini perlu sejalan dengan penataan kembali system pendidikan JIS dengan mengacu standar pendidikan di Indonesia.
Ketiga, memproses semua tenaga kerja asing yang bekerja di JIS sesuai hukum keimigrasian di Indonesia. Keempat, pemerintah harus melakukan pengecekan ulang terhadap semua lembaga pendidikan yang dikelola oleh negara asing yang ada di negeri ini.
Bukan hanya standar kurikulum, kompetensi pendidik, isi, proses, lulusan, bahkan proporsional tidaknya antara peserta didik pribumi dan asing.
Jangan ciptakan kesenjangan dan penjajahan di negeri yang merdeka ini.
Cukuplah hal ini terjadi sewaktu penjajahan Belanda dahulu dengan mendirikan sekolah raja dan sekolah bumi putera. Jangan lukai lagi negeri ini.
Apakah ini kado pahit untuk pendidikan di negeri ini tatkala akan menyambut Hari Pendidikan Nasional pada Mei yang akan datang. Yang jelas, persoalan JIS bukan persoalan sederhana.
Persoalannya bukan hanya sekadar persoalan dunia pendidikan, akan tetapi juga menyangkut harkat, marwah, dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka.***
Samsul Nizar, Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

