Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meninjau Kembali Keamanan Sekolah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Mungkin sudah menjadi karakter bangsa kita yang terlalu lama dijajah untuk seringkali bersikap inlander minded, atau setidaknya bersikap eksenosentris, yaitu sikap yang terlalu berlebihan mengagumi segala sesuatu yang datangnya dari luar, sehingga baru sekarang ketahuan bahwa sekolah mahal yang berlabel internasional tidak mengantongi izin.

Para orang tua tidak bisa menuding begitu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi teknis lainnya sebagai pihak yang bertangggung jawab.

Jika saja sekolah  telah memiliki izin tapi para orang tua tidak mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah tersebut, maka tentu saja tidak akan ada kegiatan belajar mengajar di situ.

Dalam hal ini para orang tua telah turut memberi kontribusi bagi tetap terselenggaranya sebuah sekolah yang ternyata tidak mengantongi izin dari negara.

Para orang tua terbius dengan label internasional tanpa perlu lagi mengecek apakah sekolah tersebut telah mengantongi izin atau tidak.

Dan pihak terkait para stakeholder yang berkepentingan dan berwenang untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin juga telah teledor untuk mengawasi yang bisa jadi juga karena label internasional itu.

Seolah kalau sudah berlabel internasional dan dikelola orang asing, semuanya sudah pasti bagus.

Terlepas dari itu semua, persoalan ketiadaan izin untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak di JIS dengan kasus kekerasan seksual kepada peserta didik adalah peristiwa hukum yang berbeda.

Soal izin adalah soal hukum administrasi negara, sedangkan soal kekerasan seksual adalah soal tindak pidana.

Apakah jika seandainya TK tersebut telah memperoleh izin, lalu terjadi kekerasan seksual dapat dimaafkan, tentu saja tidak demikian.

Karena kedua persoalan menyangkut dua aspek hukum yang berbeda, maka penyelesaiannya dilakukan dengan metode yang berbeda pula.

Keamanan Sekolah
Tanpa mengabaikan aspek perizinan sekolah tersebut, persolan yang jauh lebih mendesak adalah atas telah terjadinya kekerasan seksual di sekolah tersebut.

Sulit diterima dengan logika, bagaimana mungkin sekolah dengan sistem pengamanan dan disiplin yang ketat, mengapa sampai terjadi peristiwa yang kemungkian tidak sekali saja terjadi, tetapi secara berulang-ulang dan tidak tertutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya yang belum terungkap atau melaporkan diri.

Jika kendali sosial di sekolah tersebut terjaga dengan baik, maka sudah semestinya kejadian yang sama akan cepat diketahui, misalnya ketika si anak lama di kamar mandi, sudah sepatutnya guru bertanya mengapa anak lama di kamar mandi.

Apalagi, kejadian tersebut tidak dilakukan seorang diri, tetapi melibatkan orang lain.

Patut dipertanyakan, apakah tidak ada ketakutan akan ketahuan pihak sekolah dalam sikap batin para pelaku ketika melakukan tindakan tersebut?

Dalam lingkungan yang tidak permisif atas perilaku menyimpang (deviant behavior), maka segala bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan akan cepat terungkap.

Namun jika sejumlah pelanggaran hukum dan kejahatan dianggap sebagai kejadian yang biasa saja, maka pengawasan sosial di suatu komunitas tidak akan berjalan karena dianggap sebagai perbuatan yang biasa saja.

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh hukum semata.

Tidak mungkin dan sangat tidak perlu sekolah-sekolah untuk anak-anak kita diawasi oleh polisi, jika kontrol sosial dan keamanan internal di sekolah telah berjalan dengan baik.

Pertangungjawaban Pidana
Sungguhpun demikian, dilihat dari aspek hukum pidana, apa yang terjadi di JIS tidak dapat dibebankan kepada sekolah sebagai korporasi, melainkan tetaplah menjadi tanggungjawab individu.

Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut adalah individual responsibility, karena tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yang terjadi di JIS adalah perbuatan individu dalam sekolah, bukan perbuatan sekolah secara institusional.

Pejabat dan guru di sekolah tersebut juga tidak dapat dikenakan sebagai pembantu melakukan kejahatan karena syarat atau unsur Pasal 56 KUHP adalah dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Lalai untuk mencegah terjadinya kejahatan tidak dapat digolongkan sebagai membantu kejahatan.

Tetapi dari aspek hukum perdata dan hukum administrasi negara, sekolah harus bertangggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dapat berupa ganti rugi materil dan imateril serta kompensasi kepada korban dan keluarga korban.

Bentuk pertanggungjawaban administratif dapat dilakukan dengan penutupan sekolah yang bersangkutan, pencabutan izin mengajar dan lain sebagainya.  

Dilihat dari aspek kriminologi, apa yang terjadi dalam kasus JIS tidak dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, tetapi tetap dapat disebut sebagai white collar crime (kejahatan kerah putih), karena kejahatan kerah putih tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan para pelaku kelas atas.

Kejahatan yang dilakukan oleh petugas kebersihan terkait jabatan dan atau pekerjaannya, karena itu lebih tepatnya dapat disebut sebagai occupational crime.

Dengan kejadian ini, satu pelajaran yang dapat dipetik, yaitu bahwa anak-anak kita tidak terlalu aman dari orang-orang yang kelihatan tidak mungkin melakukan kejahatan di tempat yang kita kita paling aman sekalipun.

Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja dan di mana saja.***


Erdianto Effendi, Doktor Hukum Pidana, Dosen FH Unri dan mengajar di Pascasarjana Unri dan UIR

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer