Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tulisan ini akan lebih memfokuskan pembahasan yang terjadi di daerah perkotaan, dimana gemuruh dan hiruk pikuk pembangunan berlangsung sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Hampir seluruh kawasan perkotaan disesaki dengan berbagai bentuk pembangunan, terutama pembangunan kawasan komersial dan perdagangan yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat. Keadaan ini di satu sisi tentu perlu diberikan apresiasi dan cukup membanggakan, bahwa pembangunan bergerak secara positif. Namun di sisi lainnya, kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, yang merupakan mayoritas penduduk kota tidak dapat menikmati kepesatan geliat dan gelombang pembangunan tersebut.
Kesenjangan semakin menganga di antara penduduk kota. Ini yang oleh sebagian akademisi disebutkan juga sebagai ketimpangan yang mencemaskan atau kesenjangan yang semakin menyesengsarakan. Pertambahan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat serta merta untuk membantu kelompok masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk Indonesia yang diukur melalui Gini ratio, mencapai 0,41 pada tahun 2011.
Sektor Modern versus Informal
Seperti yang telah disinggung di atas, kesenjangan yang semakin melebar dapat diperhatikan dari perkembanganan sektor modern (formal) dengan sektor informal. Sektor modern yang diwakili oleh segelintir penduduk, lebih mendominasi dan menguasai kegiatan ekonomi perkotaan. Sektor ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi padat modal, teknologi tinggi dan kaya manajemen.
Sektor ini dapat dilihat dengan kasat mata kemilau dan kegemerlapan perkembangannnya. Sebagai contoh adalah menjamurnya pertumbuhan hotel, restoran, supermarket, minimarket, mal, dan plaza di hampir seluruh penjuru kota-kota besar di Tanah Air. Begitu jug pertumbuhan dalam sektor perdagangan dan jasa, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi dan real estate. Sektor ini tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,7 persen) pada tahun 2013.
Sementara sektor informal yang dilakoni oleh mayoritas penduduk kota yang jumlahnya mencapai lebih 60 persen dari total tenaga kerja justru tumbuh melambat. Sebagai gambaran sederhana, pertumbuhan pasar tradisional menciut sekitar 8 persen tiap tahun, sementara pasar modern tumbuh sekitar 31 persen setiap tahun (AC Nielsen, 2007).
Secara kasat mata hal ini dapat diperhatikan di Kota Pekanbaru, di mana pasar-pasar tradisional sudah banyak yang menghilang dan sebagian lagi disulap untuk pasar modern, seperti kasus Pasar Pusat Sukaramai yang telah berganti baju dengan Ramayana, Pasar Kodim yang telah berubah menjadi Plaza Central Pekanbaru, dan terakhir nasib Pasar Cik Puan (Jalan Tuanku Tambusai) yang sedang dalam proses untuk dijadikan pasar modern.
Berapa banyak lagi pasar tradisional yang masih tersisa di Pekanbaru? Sementara pasar modern terus bertambah setiap tahun. Bahkan pertumbuhan pasar rakyat atau lebih dikenal dengan Pasar Kaget yang sangat diminati oleh para ibu-ibu berpendapatan menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau, justru dianggap sebagai pasar ilegal oleh Wako Pekanbaru. Jika ilegal berarti tidak resmi, yang berujung untuk ditertibkan alias digusur. Coba Wako melirik sedikit kepada pasar malam yang telah menjadi ikon wisata di Malaysia. Hampir sama, pasar kaget dengan pasar malam yang ada di Malaysia. Bedanya, pasar kaget diangggap ilegal dan pasar malam justru dilegalkan di Malaysia. Pasar malam dibina oleh pemerintah Malaysia, sementara pasar kaget dibina(sa)kan oleh Pemko Pekanbaru.
Di sisi lainnya, minimarket modern jaringan franchise nasional dengan modal tak terbatas, padat teknologi dan manajemen justru dipermudah izin opersionalnya di Pekanbaru. Mereka sudah seperti mengepung perdagangan retail di Kota Pekanbaru. Izin awal operasional dari Wako adalah sebanyak 200 unit, dengan perincian hanya 4 minimarket setiap kelurahan. Kini, sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan sebagian minimarket tersebut beroperasi 24 jam, yang secara perlahan akan mematikan pedagang kelontong dan kedai-kedai kecil lainnya.
Berbagai kritikan, protes dan keluhan dari para pedagang tradisional, tokoh masyarakat dan akademisi tidak dihiraukan Wako. Karena mahzab yang dipegang adalah mahzab pertumbuhan ekonomi tinggi, bukan mahzab pembangunan ekonomi. Jika kebijakan seperti ini terus dipertahankan dan dijadikan pedoman di dalam pembangunan kota, bagaimana nasib rakyat kecil di masa yang akan datang? Mau bekerja di sektor formal, apalagi PNS jumlahnya sangat terbatas.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Kesenjangan semakin menganga di antara penduduk kota. Ini yang oleh sebagian akademisi disebutkan juga sebagai ketimpangan yang mencemaskan atau kesenjangan yang semakin menyesengsarakan. Pertambahan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat serta merta untuk membantu kelompok masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk Indonesia yang diukur melalui Gini ratio, mencapai 0,41 pada tahun 2011.
Sektor Modern versus Informal
Seperti yang telah disinggung di atas, kesenjangan yang semakin melebar dapat diperhatikan dari perkembanganan sektor modern (formal) dengan sektor informal. Sektor modern yang diwakili oleh segelintir penduduk, lebih mendominasi dan menguasai kegiatan ekonomi perkotaan. Sektor ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi padat modal, teknologi tinggi dan kaya manajemen.
Sektor ini dapat dilihat dengan kasat mata kemilau dan kegemerlapan perkembangannnya. Sebagai contoh adalah menjamurnya pertumbuhan hotel, restoran, supermarket, minimarket, mal, dan plaza di hampir seluruh penjuru kota-kota besar di Tanah Air. Begitu jug pertumbuhan dalam sektor perdagangan dan jasa, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi dan real estate. Sektor ini tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,7 persen) pada tahun 2013.
Sementara sektor informal yang dilakoni oleh mayoritas penduduk kota yang jumlahnya mencapai lebih 60 persen dari total tenaga kerja justru tumbuh melambat. Sebagai gambaran sederhana, pertumbuhan pasar tradisional menciut sekitar 8 persen tiap tahun, sementara pasar modern tumbuh sekitar 31 persen setiap tahun (AC Nielsen, 2007).
Secara kasat mata hal ini dapat diperhatikan di Kota Pekanbaru, di mana pasar-pasar tradisional sudah banyak yang menghilang dan sebagian lagi disulap untuk pasar modern, seperti kasus Pasar Pusat Sukaramai yang telah berganti baju dengan Ramayana, Pasar Kodim yang telah berubah menjadi Plaza Central Pekanbaru, dan terakhir nasib Pasar Cik Puan (Jalan Tuanku Tambusai) yang sedang dalam proses untuk dijadikan pasar modern.
Berapa banyak lagi pasar tradisional yang masih tersisa di Pekanbaru? Sementara pasar modern terus bertambah setiap tahun. Bahkan pertumbuhan pasar rakyat atau lebih dikenal dengan Pasar Kaget yang sangat diminati oleh para ibu-ibu berpendapatan menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau, justru dianggap sebagai pasar ilegal oleh Wako Pekanbaru. Jika ilegal berarti tidak resmi, yang berujung untuk ditertibkan alias digusur. Coba Wako melirik sedikit kepada pasar malam yang telah menjadi ikon wisata di Malaysia. Hampir sama, pasar kaget dengan pasar malam yang ada di Malaysia. Bedanya, pasar kaget diangggap ilegal dan pasar malam justru dilegalkan di Malaysia. Pasar malam dibina oleh pemerintah Malaysia, sementara pasar kaget dibina(sa)kan oleh Pemko Pekanbaru.
Di sisi lainnya, minimarket modern jaringan franchise nasional dengan modal tak terbatas, padat teknologi dan manajemen justru dipermudah izin opersionalnya di Pekanbaru. Mereka sudah seperti mengepung perdagangan retail di Kota Pekanbaru. Izin awal operasional dari Wako adalah sebanyak 200 unit, dengan perincian hanya 4 minimarket setiap kelurahan. Kini, sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan sebagian minimarket tersebut beroperasi 24 jam, yang secara perlahan akan mematikan pedagang kelontong dan kedai-kedai kecil lainnya.
Berbagai kritikan, protes dan keluhan dari para pedagang tradisional, tokoh masyarakat dan akademisi tidak dihiraukan Wako. Karena mahzab yang dipegang adalah mahzab pertumbuhan ekonomi tinggi, bukan mahzab pembangunan ekonomi. Jika kebijakan seperti ini terus dipertahankan dan dijadikan pedoman di dalam pembangunan kota, bagaimana nasib rakyat kecil di masa yang akan datang? Mau bekerja di sektor formal, apalagi PNS jumlahnya sangat terbatas.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

