Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Satu lagi kasus korupsi di negeri ini mencapai akhir, yaitu vonis yang diterima Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Seiring dengan itu pula, masih banyak kasus korupsi lainnya yang sedang proses penyidikan dan persidangan.
Seperti yang ditulis Riau Pos kemarin, bahwa sosok yang lama berkarir di kampus ini, divonis penjara 7 tahun dan denda Rp200 juta, karena terbukti telah menerima sejumlah uang dan pencucian uang saat menjadi Kepala SKK Migas itu.
Tentu, ini bukanlah kasus puncak. Seperti yang dilansir beberapa pengamat, bahwa memasuki tahun pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden, aktivitas korupsi meningkat. Akan masih banyak kasus-kasus lain yang akan diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi ini memang miris. Tidak salah kalau pendapat Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi indikasi bahwa negeri ini sedang kritis karena korupsi. Seorang peneliti ICW menyatakan bahwa pada 2012, soal rating korupsi, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara. Tentu peringkat itu tidak akan banyak bergeser dua tahun belakangan, bahkan mungkin semakin naik.
Sebuah pertanyaan besar yang patut direnungkan bersama. Terbentuknya lembaga khusus yang menangani korupsi seperti KPK di era reformasi ini, bertujuan untuk memberantas korupsi. Tapi, kenyataannya, korupsi semakin menjadi-jadi. Bak jamur tumbuh di musim hujan.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan korupsi nampaknya sulit diberantas. ‘’Korupsi itu beranak pinak dan pasti ada regenerasinya. Para koruptor itu optimistis dan serakahnya luar biasa. Mereka juga selalu bersinergis dan melakukan korupsi dengan khusyuk,” kata Busyro menggambarkan kondisi korupsi di negeri ini.
Lalu, apakah kasus korupsi ini kita biarkan begitu saja, satu per satu diproses, yang baru tumbuh dan tumbuh? Tentu tidak. Sebaiknya, kasus-kasus korupsi yang muncul ke permukaan ini, menjadi momentum dan agenda utama yang masuk ke kursi-kursi partai politik, yang saat ini sedang merancang koalisi untuk mendapatkan tiket mengajukan calon presiden (capres) di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Sudah saatnya kesadaran anti korupsi, menjadi menu utama dalam bargaining politik para elite. Bahkan, jika perlu koalisi politik ini mengandung ruh anti korupsi dan mengarahkan bangsa untuk sama-sama anti korupsi. Jika kondisi itu sudah tercipta, tentu akhirnya akan mengarah pada pemilihan sosok yang memiliki bibit anti korupsi, atau paling tidak pemimpin yang dipilih Parpol ini, menjadi sadar bahwa misi anti korupsi menjadi sesuatu yang harus dijalankan, jika dia terpilih menjadi presiden.
Selain itu, program-program anti korupsi perlu mendapat penekanan kepada calon presiden para program yang akan disampaikan dalam kampanye.
Kita berharap, dengan terpilihnya presiden baru, pedang pemberantasan korupsi semakin tajam. Jika itu terpenuhi, maka pesta demokrasi tahun ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Semoga.***
Seperti yang ditulis Riau Pos kemarin, bahwa sosok yang lama berkarir di kampus ini, divonis penjara 7 tahun dan denda Rp200 juta, karena terbukti telah menerima sejumlah uang dan pencucian uang saat menjadi Kepala SKK Migas itu.
Tentu, ini bukanlah kasus puncak. Seperti yang dilansir beberapa pengamat, bahwa memasuki tahun pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden, aktivitas korupsi meningkat. Akan masih banyak kasus-kasus lain yang akan diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi ini memang miris. Tidak salah kalau pendapat Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi indikasi bahwa negeri ini sedang kritis karena korupsi. Seorang peneliti ICW menyatakan bahwa pada 2012, soal rating korupsi, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara. Tentu peringkat itu tidak akan banyak bergeser dua tahun belakangan, bahkan mungkin semakin naik.
Sebuah pertanyaan besar yang patut direnungkan bersama. Terbentuknya lembaga khusus yang menangani korupsi seperti KPK di era reformasi ini, bertujuan untuk memberantas korupsi. Tapi, kenyataannya, korupsi semakin menjadi-jadi. Bak jamur tumbuh di musim hujan.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan korupsi nampaknya sulit diberantas. ‘’Korupsi itu beranak pinak dan pasti ada regenerasinya. Para koruptor itu optimistis dan serakahnya luar biasa. Mereka juga selalu bersinergis dan melakukan korupsi dengan khusyuk,” kata Busyro menggambarkan kondisi korupsi di negeri ini.
Lalu, apakah kasus korupsi ini kita biarkan begitu saja, satu per satu diproses, yang baru tumbuh dan tumbuh? Tentu tidak. Sebaiknya, kasus-kasus korupsi yang muncul ke permukaan ini, menjadi momentum dan agenda utama yang masuk ke kursi-kursi partai politik, yang saat ini sedang merancang koalisi untuk mendapatkan tiket mengajukan calon presiden (capres) di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Sudah saatnya kesadaran anti korupsi, menjadi menu utama dalam bargaining politik para elite. Bahkan, jika perlu koalisi politik ini mengandung ruh anti korupsi dan mengarahkan bangsa untuk sama-sama anti korupsi. Jika kondisi itu sudah tercipta, tentu akhirnya akan mengarah pada pemilihan sosok yang memiliki bibit anti korupsi, atau paling tidak pemimpin yang dipilih Parpol ini, menjadi sadar bahwa misi anti korupsi menjadi sesuatu yang harus dijalankan, jika dia terpilih menjadi presiden.
Selain itu, program-program anti korupsi perlu mendapat penekanan kepada calon presiden para program yang akan disampaikan dalam kampanye.
Kita berharap, dengan terpilihnya presiden baru, pedang pemberantasan korupsi semakin tajam. Jika itu terpenuhi, maka pesta demokrasi tahun ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

