Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dulu, sebelum perang dunia, pemilihan umum di Inggris berlangsung dengan sistem suara dua berbanding satu. Dua untuk pemilih yang telah mencapai pendidikan sarjana, dan satu suara untuk pemilih yang belum sarjana. Setelah itu, ketika pendidikan rakyatnya telah merata dan orang-orang Inggris telah terpelajar, barulah pemilihan umumnya dilaksanakan dengan sistem setiap orang punya suara yang sama. Pelaksanaan demokrasi di sana atau di Barat pada umumnya diterapkan secara berangsur sampai rakyatnya memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Demokrasi di sana terkait erat dengan tingkat pendidikan dan kecerdasan rakyat. Pendidikan menjadi ukuran dan ilmu pengetahuan serta orang yang berilmu sangat dihargai. Bagi mereka, orang berilmu dan orang yang tidak berilmu berbeda harganya. Pendidikan dijadikan ukuran untuk siapa saja yang akan masuk ke gelanggang demokrasi. Itulah akibatnya dunia Barat jadi maju, dan kesejahteraan rakyatnya meningkat.
Berbeda halnya dengan Indonesia, terutama setelah raformasi. Demokrasi di negeri ini tidak ubahnya seperti mainan yang dapat dimainkan oleh siapa saja. Asal ada nyawa dan sudah masuk ke golongan orang dewasa, semua boleh masuk, bodoh atau pintar, sarjana atau buta huruf, orang baik atau orang jahat. Di sini, di negeri ini, sepertinya, untuk urusan demoktasi, pendidikan tidak penting, akhlak tidak penting, asal ada ”suara” boleh ikut. Itulah sebabnya, calon-calon pemimpin berduit yang bisa memenangkan ”pertarungan,” karena suara bisa dibeli dengan uang, dan orang-orang yang kurang berpendidikan bisa dirayu juga dengan uang.
Namun itu pulalah akibat yang diterima dan dirasakan rakyat Indonesia, kebalikan dari apa yang diterima dan dirasakan oleh rakyat di belahan dunia Barat seperti disebut di atas. Negeri ini semakin tidak menentu, karena diurus oleh orang-orang yang kebanyakannya juga tidak mementu. Demokrasi di negeri ini seakan-akan telah menjadi “Tuhan,” sehingga semua yang dilakukan atas nama demokrasi dianggap sebagai yang paling benar dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Lalu, tidak adakah tuntunan yang perlu diikuti untuk berjalannya demokrasi di negeri ini secara benar dan memberikan kemashlahatan seperti yang terjadi di dunia Barat?
Inilah persoalan mendasar yang perlu direnungkan secara sungguh-sungguh oleh siapa saja yang masih peduli kepada negeri ini. Para pendiri bangsa telah merumuskan nilai-nilai yang sangat luhur dan diangkat dari nurani dan sistem nilai yang telah dianut sejak dahulu kala oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Sila keempat dari nilai-nilai itu telah menggariskan secara jelas bahwa demokrasi yang benar untuk dilakukan di negara ini adalah demokrasi musyawarah yang dijiwai oleh hikmah kebijaksanaan dan diselenggarakan dalam lembaga perwakilan. Jadi, bukan demokrasi adu suara terbanyak yang dijiwai oleh kepentingan-kepentingan yang didukung oleh kekuatan uang.
Ironis, memang. Sila keempat dari Pancasila yang memesankan agar negara ini diurus dengan bermetodekan musyawarah, adu argumentasi menggunakan akal, mengedepankan hikmah yang substansinya adalah ilmu pengetahuan, diganti dengan “metode” adu suara terbanyak, adu pengikut terbanyak, adu uang terbanyak, dan bahkan adu kelicikan terbanyak. Kalau toh akan digunakan istilah power, musyawarah seperti yang dipesankan oleh sila ke empat ber-power-kan otak, bukan ber-power-kan otot seperti yang kini sedang dipratikkan. Otak adalah simboliasi ilmu, sementara otot simboliasi nafsu.
Hakikatnya, negara diurus dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kejujuran dan keadilan, bukan kaidah-kaidah nafsu yang sarat dengan kejahatan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan khusus yang tidak ada kenyang-kenyangnya. Maka, tidak salah bila dikatakan bahwa bila demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia sekarang sebagai “demokrasi sesat.” Demokrasi yang menyesatkan semua orang dari jalan yang digariskan oleh para pejuang. Akibatnya, demokrasi orang, demokrasi pula awak. Demokrasi orang membawa sejahtera, demokrasi kita membawa petaka. Kata ”musyawarah” menjadi mainan untuk mengelabui orang, karena kata “hikmah” tidak diketahui apa artinya. Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif yang baru saja berlangsung bulan lalu menjadi bukti yang tidak terbantah bahwa demokrasi ala Indonesia pascareformasi yang masih dipertahankan sampai hari ini adalah demokrasi yang menyesatkan bangsa ini.
Para caleg yang sangat bersyahwat untuk menang, terpaksa mengeluarkan bahkan miliaran rupiah untuk membayar pemilih, karena pemilih tidak akan mau memberikan suara kepadanya bila tidak diberi uang. Akibatnya, yang dipilih bukanlah orang atau calon anggota legislatif, melainkan uang. Bila yang dipilih itu adalah orang-orang yang memberi uang, maka yang duduk di lembaga yang sangat terhormat (DPR) itu, sebenarnya uang yang fisiknya berbentuk manusia. Bila benar semuanya seperti itu, maka lembaga itu tidak layak lagi disebut sebagai dewan perwakilan rakyat (DPR), tetapi dewan perwakilan uang (DPU).
Lalu, apa yang bisa diharap oleh rakyat kepada dewan seperti itu. Uang tidak punya ruh. Ia hanya benda mati. Uang tidak punya perasaan, maka ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya bisa dirasakan, maka rakyatlah yang merasakannya. Uang tidak punya mata, maka ia tidak melihat siapa-siapa. Ia hanya bila dilihat, maka hanya rakyatlah yang melihatnya. Uang tidak punya pikiran, maka ia tidak memikirkan siapa-siapa. Ia hanya bisa dipikirkan, maka wajarlah bila hanya rakyat yang memikirknnya.
Lalu, apakah masih belum saatnya juga untuk mengkaji ulang praktik demokrasi seperti ini di negeri yang sudah hampir kehilangan arah ini, sebelum jalan nan sesat ini bertambah jauh? Bukankah ini yang dalam bahasa agama disebut sebagai taubat, kembali ke pangkalan jalan? Atau, apakah perlu tangan besi lagi untuk mengembalikan negeri warisan para pejuang ini dapat diselamatkan? Sejarahlah yang akan menjawab.***
Alaiddin Koto
Guru besar Fiqh Siasah (politik Islam) UIN Suska Riau
Berbeda halnya dengan Indonesia, terutama setelah raformasi. Demokrasi di negeri ini tidak ubahnya seperti mainan yang dapat dimainkan oleh siapa saja. Asal ada nyawa dan sudah masuk ke golongan orang dewasa, semua boleh masuk, bodoh atau pintar, sarjana atau buta huruf, orang baik atau orang jahat. Di sini, di negeri ini, sepertinya, untuk urusan demoktasi, pendidikan tidak penting, akhlak tidak penting, asal ada ”suara” boleh ikut. Itulah sebabnya, calon-calon pemimpin berduit yang bisa memenangkan ”pertarungan,” karena suara bisa dibeli dengan uang, dan orang-orang yang kurang berpendidikan bisa dirayu juga dengan uang.
Namun itu pulalah akibat yang diterima dan dirasakan rakyat Indonesia, kebalikan dari apa yang diterima dan dirasakan oleh rakyat di belahan dunia Barat seperti disebut di atas. Negeri ini semakin tidak menentu, karena diurus oleh orang-orang yang kebanyakannya juga tidak mementu. Demokrasi di negeri ini seakan-akan telah menjadi “Tuhan,” sehingga semua yang dilakukan atas nama demokrasi dianggap sebagai yang paling benar dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Lalu, tidak adakah tuntunan yang perlu diikuti untuk berjalannya demokrasi di negeri ini secara benar dan memberikan kemashlahatan seperti yang terjadi di dunia Barat?
Inilah persoalan mendasar yang perlu direnungkan secara sungguh-sungguh oleh siapa saja yang masih peduli kepada negeri ini. Para pendiri bangsa telah merumuskan nilai-nilai yang sangat luhur dan diangkat dari nurani dan sistem nilai yang telah dianut sejak dahulu kala oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Sila keempat dari nilai-nilai itu telah menggariskan secara jelas bahwa demokrasi yang benar untuk dilakukan di negara ini adalah demokrasi musyawarah yang dijiwai oleh hikmah kebijaksanaan dan diselenggarakan dalam lembaga perwakilan. Jadi, bukan demokrasi adu suara terbanyak yang dijiwai oleh kepentingan-kepentingan yang didukung oleh kekuatan uang.
Ironis, memang. Sila keempat dari Pancasila yang memesankan agar negara ini diurus dengan bermetodekan musyawarah, adu argumentasi menggunakan akal, mengedepankan hikmah yang substansinya adalah ilmu pengetahuan, diganti dengan “metode” adu suara terbanyak, adu pengikut terbanyak, adu uang terbanyak, dan bahkan adu kelicikan terbanyak. Kalau toh akan digunakan istilah power, musyawarah seperti yang dipesankan oleh sila ke empat ber-power-kan otak, bukan ber-power-kan otot seperti yang kini sedang dipratikkan. Otak adalah simboliasi ilmu, sementara otot simboliasi nafsu.
Hakikatnya, negara diurus dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kejujuran dan keadilan, bukan kaidah-kaidah nafsu yang sarat dengan kejahatan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan khusus yang tidak ada kenyang-kenyangnya. Maka, tidak salah bila dikatakan bahwa bila demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia sekarang sebagai “demokrasi sesat.” Demokrasi yang menyesatkan semua orang dari jalan yang digariskan oleh para pejuang. Akibatnya, demokrasi orang, demokrasi pula awak. Demokrasi orang membawa sejahtera, demokrasi kita membawa petaka. Kata ”musyawarah” menjadi mainan untuk mengelabui orang, karena kata “hikmah” tidak diketahui apa artinya. Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif yang baru saja berlangsung bulan lalu menjadi bukti yang tidak terbantah bahwa demokrasi ala Indonesia pascareformasi yang masih dipertahankan sampai hari ini adalah demokrasi yang menyesatkan bangsa ini.
Para caleg yang sangat bersyahwat untuk menang, terpaksa mengeluarkan bahkan miliaran rupiah untuk membayar pemilih, karena pemilih tidak akan mau memberikan suara kepadanya bila tidak diberi uang. Akibatnya, yang dipilih bukanlah orang atau calon anggota legislatif, melainkan uang. Bila yang dipilih itu adalah orang-orang yang memberi uang, maka yang duduk di lembaga yang sangat terhormat (DPR) itu, sebenarnya uang yang fisiknya berbentuk manusia. Bila benar semuanya seperti itu, maka lembaga itu tidak layak lagi disebut sebagai dewan perwakilan rakyat (DPR), tetapi dewan perwakilan uang (DPU).
Lalu, apa yang bisa diharap oleh rakyat kepada dewan seperti itu. Uang tidak punya ruh. Ia hanya benda mati. Uang tidak punya perasaan, maka ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya bisa dirasakan, maka rakyatlah yang merasakannya. Uang tidak punya mata, maka ia tidak melihat siapa-siapa. Ia hanya bila dilihat, maka hanya rakyatlah yang melihatnya. Uang tidak punya pikiran, maka ia tidak memikirkan siapa-siapa. Ia hanya bisa dipikirkan, maka wajarlah bila hanya rakyat yang memikirknnya.
Lalu, apakah masih belum saatnya juga untuk mengkaji ulang praktik demokrasi seperti ini di negeri yang sudah hampir kehilangan arah ini, sebelum jalan nan sesat ini bertambah jauh? Bukankah ini yang dalam bahasa agama disebut sebagai taubat, kembali ke pangkalan jalan? Atau, apakah perlu tangan besi lagi untuk mengembalikan negeri warisan para pejuang ini dapat diselamatkan? Sejarahlah yang akan menjawab.***
Alaiddin Koto
Guru besar Fiqh Siasah (politik Islam) UIN Suska Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

