Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BMT Riau Masa Depan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang banyak dikembangkan di Provinsi Riau adalah baitul maal wa tamwil (BMT) dan baitul tamwil muhammadiyah (BTM). Banyak pihak yang belum mengetahui bahwa sesuai UU No 1/ 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bahwa seluruh BMT dan BTM masih dapat beroperasi sampai 8 Januari 2014.

UU LKM memberikan dua pilihan Badan Hukum bagi BMT dan BTM apakah akan menjadi koperasi ataukah menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Semua pilihan tentu memiliki konsekuensinya masing-masing dalam akselerasi peranan BMT/BTM sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang strategis dalam pemberdayaan umat.

Peranan BMT/BTM selama ini yang biasanya beroperasi di dekat pasar memiliki peranan yang signifikan dalam menanggulangi permasalahan permodalan yang dialami UKM yang tidak dapat mengakses perbankan. Peranan BMT dimasa lalu sangatlah strategis  membantu UMK dari jeratan rentenir.

Keterpaksaan UMK di masa lalu meminjam modal dari rentenir adalah akibat dari kesulitan yang didapatkan UMK ketika meminjam kepada lembaga keuangan terutama perbankan. Pilihan UMK meminjam di rentenir terjadi karena dua alasan. Pertama, rentenir dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan segera. Kedua, persyaratan lebih mudah meskipun bunganya tinggi.

Melihat kondisi inilah maka kehadiran BMT memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor ekonomi ril terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perbankan.

Koperasi Atau LKM
Dengan terbitnya UU LKM di atas maka dari sisi Badan Hukum BMT/BTM telah dapat memilih badan hukum apakah akan menjadi koperasi atau menjadi perseroan terbatas (PT). Pilihan badan hukum ini merupakan pilihan yang diberikan oleh UU LKM yang memberikan posisi tawar yang berbeda.

Semua pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing bagi bisnis dan operasional BMT/BTM. Bila koperasi menjadi pilihan badan hukum kedepan maka segmentasi bisnis BMT/BTM hanya bisa dilakukan untuk anggota saja. Dengan demikian BMT dan BTM tidak dapat melayani segmen nasabah yang bukan anggota dalam hal penyaluran pembiayaannya. Oleh karena secara praktis pilihan ini pasti akan menyulitkan bagi BMT di Riau yang ingin memilih badan hukum koperasi dan telah membiayai non anggota dengan porsi sangat besar. Dan ini telah terjadi pada ratusan BMT/BTM yang beroperasi di Riau yang saat ini rata-rata telah memilih badan hukum koperasi.

Bagaimana halnya jika BMT ingin melayani non anggota. Ketentuan LKM dengan pilihan kedua untuk menjadi PT sepertinya lebih fleksibel karena LKM dapat memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, maupun memberikan jasa konsultansi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dapat terlaksana. Inilah perbedaan utama LKM dengan koperasi.

Pilihan menjadi LKM dalam bentuk PT dapat dipikirkan menjadi sebuah opsi bila BMT banyak melayani aspek bisnis dengan nonanggota. UU LKM menyatakan bahwa bila PT menjadi pilihan paling sedikit 60 persen saham dimiliki Pemkab/Pemko atau BUMDES/kelurahan. Sisa pemilikan saham dapat  dimiliki oleh masyarakat sebagai warganegara Indonesia (WNI) atau koperasi. Kepemilikan WNI paling banyak adalah 20 persen.

Pengawasan OJK
Di masa lalu BMT dan BTM bernaung di bawah Kementrian Koperasi, sehingga tidak mempunyai alur kendali yang ketat sebagaimana OJK yang diprediksi akan rutin mengawasi, meminta laporan sebagaimana pengawasan perbankan. Melihat fungsi pengawasan BMT seperti itu di masa lalu tidak heran banyak BMT yang bermasalah mengingat besarnya risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang dihadapi. Risiko terbesar operasional BMT di Riau adalah karena nasabah tidak mampu menyediakan jaminan dan ketiadaan sistem penjaminan dana simpanan nasabah.

Beberapa BMT telah sukses memperkenalkan jaminan sosial dengan membentuk kelompok untuk menghadapi rendahnya informasi asimetris. Tapi banyak pula BMT yang masih gagal menghadapi masalah moral hazard dan kelayakan ekonomi. Di sinilah urgensi efektivitas peran pengawasan BMT di Riau ke depan sangat diperlukan.

Pasca berlakunya UU LKM di masa depan muncul secercah harapan semoga pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM yang dilakukan oleh OJK akan lebih berhasil memberdayakan UMK di Riau. Bagaimana menurut Anda?***


Bambang R Rustam
Praktisi perbankan di Riau,  juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi di Trisakti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer