Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Pileg dan Pemerintahan Efektif, Mungkinkah?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pada 9 Mei 2014 secara resmi menyampaikan Putusan KPU Nomor 411/KPPS/KPU/2014 yang menetapkan hasil perolehan suara pemilu legislatif  (Pileg) 2014.

Dari total 124.972.491 suara, KPU menetapkan PDI Perjuangan meraih suara terbanyak yakni 23.681.471 suara (18,95 persen). Disusul Golkar 18.432.312 suara (14,75 persen) dan Gerindra 14.760.371 suara, (11,81 persen). Partai lain yang meraih suara lebih 3,5 persen adalah NasDem 8.402.812 suara (6,72 persen), PKB 11.298.957 suara (9.04 persen), PKS 8.480.204 suara (6,79 persen), Demokrat 12.728.913 suara (10,19 persen), PAN  9.481.621 suara (7,59 persen), PPP 8.157.488 suara (6,53 persen), Hanura 6.579.498 suara (5,26 persen). Dengan jumlah persentase yang ada, dua kontestan, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan raihan 1.825.750 suara (1,46 persen)  dan PKPI yang memperoleh 1.143.094 suara (0,91 persen), tidak mampu melewati ambang batas 3,5 persen seperti yang disyaratkan UU Pemilu. Berarti tidak memenuhi syarat mengutus wakilnya ke DPR.

Melihat angka dan persentase perolehan suara parpol, harapan akan adanya pemerintahan presidensial yang efektif, kembali sirna. Presiden yang nanti terpilih, diprediksi bakal repot mengendalikan parlemen. Mulai isu yang substansial hingga yang “remeh-temeh”. Sangat mungkin diwarnai politik transaksional maupun barter kepentingan. Sesuatu yang lazim terjadi ketika parpol harus melakukan koalisi agar bisa “menaklukkan” parlemen.

Dengan UU Pemilu yang kini berlaku, siapa pun yang memimpin negara ini akan sulit menjalankan pemerintahan yang efektif. Penelitian Scott Mainwaring menyebutkan, hanya empat negara penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang efektif dan stabil, yakni Amerika Serikat, Kosta Rika, Kolombia, dan Venezuela. Sebab, negara-negara tersebut tidak menerapkan sistem multipartai. Mainwaring berpendapat, sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Inilah yang terjadi di Indonesia. Menggunakan sistem presidensial sekaligus multipartai. Lengkap sudah.

Kendati begitu, kita tetap berharap semua pihak kukuh  pada prinsip awal bahwa tujuan diadakannya pemilu adalah menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan efektif. Hendaknya, representasi parpol yang kini lolos ke DPR tidak justru sibuk dengan kepentingan masing-masing. Kita menginginkan nantinya mereka lebih fokus membahas hal-hal yang substantif. Semoga.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer