Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Peningkatan suhu politik dan deraan ekonomi terutama di tahun-tahun jelang Pemilihan Presiden RI 2014 ini semakin menenggelamkan isu-isu kerusakan hutan yang hampir punah ranah. Tingkat degradasi dan konversi hutan sudah mencapai tiga juta hektare per tahun. Sementara itu, pemerintah pusat maupun daerah masih tetap saja memandang sumber daya alam, khususnya hutan dan barang tambang, sebagai sumber penghasilan yang menggiurkan untuk menghidupi derap pembangunan.
Sudah sangat urgen pula dilaksanakan paradigma manajemen hutan-tanah dengan pendekatan terpadu yang memberi “laluan” apresiatif terhadap nilai-nilai adat setempat dengan kearifan lokalnya, dengan tetap mempertimbangkan dimensi pembangunan dan kelestarian secara proporsional. Hal ini penulis sebutkan “maha penting”, karena terdapat 115 juta dari 245 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan dan hasil hutan. Masyarakat kawasan hutan tersebut sedang menuntut hak-hak mereka yang terampas selama beratus tahun masa penjajahan kolonial ditambah pemerintahan orde baru dan terus berlanjut sampai detik ini.
Di negeri ini, hutan dikuasai oleh negara dan hanya negara yang berwenang menentukan untuk apa dan oleh siapa hutan dikelola. Belum lama ini, penulis beserta jajaran Lemabaga Adat Melayu Riau (LAMR) menerima masyarakat adat di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang sering terlibat sengketa dengan BKSDA dan Polisi Hutan (Polhut). Akar masalahnya klasik, negara tidak mengakui eksistensi masyarakat adat yang telah lebih dahulu bermukim di kawasan berkenaan, jauh sebelum berdiri republik.
Kejayaan Kearifan Lokal
Dipandu petatah petitih Melayu yang bijak bestari, tetua adat rantau ini mengelola hutan dengan serasi dan seimbang. Memakai tidak memunahkan, mengambil air tidak mengeringkan. Bila ingin melihat orang beriman, pandai menjaga laut dan hutan.... Pengelolaan hutan secara holistik dalam konsep kearifan lokal itu, dapat pula dijumpai dalam konsep repong damar di Krui Peminggir, Lampung; tombak di masyarakat Batak; mamar di NTT; limbo di Dayak Kalimantan Timur; dan tembawang di Dayak Kalimantan Barat. Hasil kajian Konradus (1999) membuktikan bahwa masyarakat Kenyah di Kalimantan Timur menggunakan ilmu perbintangan untuk mengetahui musim melaut dan berburu. Mereka juga mengetahui jenis tumbuhan obat sakit perut dan mengenal jenis makanan yang disediakan hutan. Komunitas Dayak Benuaq, Tunjung dan Pasir di Kalimantan Timur, mampu mengklasifikasi hutan berdasarkan lokasi dan fungsi masing-masing.
Bukti bukti telah memerlihatkan dengan Rimbo Larangan di Desa Rumbio sebagai pensuplai air bagi 500 Ha sawah di Kabupaten Kampar dan 400 tambak ikan serta air minum yang tak pernah kering walau cuaca kemarau ekstrim. Hutan ulayat yang sebelum tergadai kepada perusahaan kayu, telah lama berfungsi sebagai daerah tangkapan air sehingga menghindari bencana banjir. Selari dengan itu, kepercayaan pada adanya tempat-tempat keramat dalam “Lubuk Larangan” di Kuntan Sengingi, Kampar Kiri dan lainnya memperlihatkan indikator kebudayaan yang dibuat begitu rupa oleh tetua adat sebagai mekanisme perlindungan ikan-ikan dan biota-biota bernilai ekonomi lainnya dari ancaman penangkapan yang tamak. Dalam sistem kelola kearifan lokal itu, manusia dan alam bersinergi secara dinamis, serbaguna, dan mengandalkan keseimbangan antara hutan-hutan alam, wana-tani (agroforestri), karang kitri, mina padi dan pertanian berkelanjutan. Karena telah dikembangkan secara turun-temurun, hal-hal di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat tempatan dan berarti pengolahan alam adalah ritme yang memperindah kehidupan itu sendiri.
Tetua Melayu mengambil falsafah dan inspirasi kebudayaan dari alam yang terbentang. Sesuai pepatah “alam terkembang menjadi guru”, maka halaman rumah, batasan sungai, luas hutan dan pengurusan sawah menjadi dasar filsafat bagi tetua Melayu dalam menyusun kebudayaan di tanah Riau. Inspirasi dari alam inilah yang menunjukkan dimensi kekhalifan manusia yang tidak memandang alam sebatas keperluan material semata, tetapi juga sebagai identitas dan marwah negeri.
Ritual menjaga hutan, sungai dan berbagai tradisi menghormati alam yang dipercayai memiliki kekuasaan gaib, tercetus menyerupai suatu konsep pelestarian alam. Masyarakat Melayu secara sadar atau pun tidak telah memperlakukan alam dengan hati dan akal budi yang suci sehingga percikan hikmah dan keunggulan ekosistem dapat dirasai anak kemanakan. Ketulusan menjaga lingkungan secara turun-temurun merupakan warisan yang tiada ternilai harganya. Oleh yang demikian, konsep dan rancangan pembangunan lingkungan kawasan ini tidak bisa lepas dari penghayatan adat istiadat tempatan.
Lihatlah gurindam dan syair yang melambangkan kesopanan orang Melayu pada alam: Laut berpagar pasir. Darat berpagar adat. Langit berpagar hukum. Manusia berpagar iman. Ungkapan yang indah pada baris-baris di atas memiliki pesan yang bermakna dalam sistem tata kelola lingkungan. Komponen laut, darat dan langit sebagai suatu kesemestaan tidak terlepas dari sistem kemanusiaan yang mengisyaratkan adat, hukum dan iman sebagai pagar dan pembatas diri. Kalau pagar diabaikan, manusia melampaui batas, memporak porandakan alam lingkungan, maka timbullah musibah seperti banjir dan asap yang menimpa Riau baru-baru ini. Konsep kearifan tradisional jika demikian, berarti hendak “mengumumkan” kepada dunia dan penentu kebijakan lingkungan, bahwa kekuatan dan jati diri masyarakat lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Dapatkah kita berharap pada presiden terpilih 2014 kelak, akan memprioritaskan penyelamatan hutan dan lingkungan? Apalagi dengan kembali surut ke pangkuan kearifan lokal masyarakat tempatan? Entahlah, agaknya jauh panggang dari api.***
Elviriadi
Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI)
Sudah sangat urgen pula dilaksanakan paradigma manajemen hutan-tanah dengan pendekatan terpadu yang memberi “laluan” apresiatif terhadap nilai-nilai adat setempat dengan kearifan lokalnya, dengan tetap mempertimbangkan dimensi pembangunan dan kelestarian secara proporsional. Hal ini penulis sebutkan “maha penting”, karena terdapat 115 juta dari 245 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan dan hasil hutan. Masyarakat kawasan hutan tersebut sedang menuntut hak-hak mereka yang terampas selama beratus tahun masa penjajahan kolonial ditambah pemerintahan orde baru dan terus berlanjut sampai detik ini.
Di negeri ini, hutan dikuasai oleh negara dan hanya negara yang berwenang menentukan untuk apa dan oleh siapa hutan dikelola. Belum lama ini, penulis beserta jajaran Lemabaga Adat Melayu Riau (LAMR) menerima masyarakat adat di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang sering terlibat sengketa dengan BKSDA dan Polisi Hutan (Polhut). Akar masalahnya klasik, negara tidak mengakui eksistensi masyarakat adat yang telah lebih dahulu bermukim di kawasan berkenaan, jauh sebelum berdiri republik.
Kejayaan Kearifan Lokal
Dipandu petatah petitih Melayu yang bijak bestari, tetua adat rantau ini mengelola hutan dengan serasi dan seimbang. Memakai tidak memunahkan, mengambil air tidak mengeringkan. Bila ingin melihat orang beriman, pandai menjaga laut dan hutan.... Pengelolaan hutan secara holistik dalam konsep kearifan lokal itu, dapat pula dijumpai dalam konsep repong damar di Krui Peminggir, Lampung; tombak di masyarakat Batak; mamar di NTT; limbo di Dayak Kalimantan Timur; dan tembawang di Dayak Kalimantan Barat. Hasil kajian Konradus (1999) membuktikan bahwa masyarakat Kenyah di Kalimantan Timur menggunakan ilmu perbintangan untuk mengetahui musim melaut dan berburu. Mereka juga mengetahui jenis tumbuhan obat sakit perut dan mengenal jenis makanan yang disediakan hutan. Komunitas Dayak Benuaq, Tunjung dan Pasir di Kalimantan Timur, mampu mengklasifikasi hutan berdasarkan lokasi dan fungsi masing-masing.
Bukti bukti telah memerlihatkan dengan Rimbo Larangan di Desa Rumbio sebagai pensuplai air bagi 500 Ha sawah di Kabupaten Kampar dan 400 tambak ikan serta air minum yang tak pernah kering walau cuaca kemarau ekstrim. Hutan ulayat yang sebelum tergadai kepada perusahaan kayu, telah lama berfungsi sebagai daerah tangkapan air sehingga menghindari bencana banjir. Selari dengan itu, kepercayaan pada adanya tempat-tempat keramat dalam “Lubuk Larangan” di Kuntan Sengingi, Kampar Kiri dan lainnya memperlihatkan indikator kebudayaan yang dibuat begitu rupa oleh tetua adat sebagai mekanisme perlindungan ikan-ikan dan biota-biota bernilai ekonomi lainnya dari ancaman penangkapan yang tamak. Dalam sistem kelola kearifan lokal itu, manusia dan alam bersinergi secara dinamis, serbaguna, dan mengandalkan keseimbangan antara hutan-hutan alam, wana-tani (agroforestri), karang kitri, mina padi dan pertanian berkelanjutan. Karena telah dikembangkan secara turun-temurun, hal-hal di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat tempatan dan berarti pengolahan alam adalah ritme yang memperindah kehidupan itu sendiri.
Tetua Melayu mengambil falsafah dan inspirasi kebudayaan dari alam yang terbentang. Sesuai pepatah “alam terkembang menjadi guru”, maka halaman rumah, batasan sungai, luas hutan dan pengurusan sawah menjadi dasar filsafat bagi tetua Melayu dalam menyusun kebudayaan di tanah Riau. Inspirasi dari alam inilah yang menunjukkan dimensi kekhalifan manusia yang tidak memandang alam sebatas keperluan material semata, tetapi juga sebagai identitas dan marwah negeri.
Ritual menjaga hutan, sungai dan berbagai tradisi menghormati alam yang dipercayai memiliki kekuasaan gaib, tercetus menyerupai suatu konsep pelestarian alam. Masyarakat Melayu secara sadar atau pun tidak telah memperlakukan alam dengan hati dan akal budi yang suci sehingga percikan hikmah dan keunggulan ekosistem dapat dirasai anak kemanakan. Ketulusan menjaga lingkungan secara turun-temurun merupakan warisan yang tiada ternilai harganya. Oleh yang demikian, konsep dan rancangan pembangunan lingkungan kawasan ini tidak bisa lepas dari penghayatan adat istiadat tempatan.
Lihatlah gurindam dan syair yang melambangkan kesopanan orang Melayu pada alam: Laut berpagar pasir. Darat berpagar adat. Langit berpagar hukum. Manusia berpagar iman. Ungkapan yang indah pada baris-baris di atas memiliki pesan yang bermakna dalam sistem tata kelola lingkungan. Komponen laut, darat dan langit sebagai suatu kesemestaan tidak terlepas dari sistem kemanusiaan yang mengisyaratkan adat, hukum dan iman sebagai pagar dan pembatas diri. Kalau pagar diabaikan, manusia melampaui batas, memporak porandakan alam lingkungan, maka timbullah musibah seperti banjir dan asap yang menimpa Riau baru-baru ini. Konsep kearifan tradisional jika demikian, berarti hendak “mengumumkan” kepada dunia dan penentu kebijakan lingkungan, bahwa kekuatan dan jati diri masyarakat lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Dapatkah kita berharap pada presiden terpilih 2014 kelak, akan memprioritaskan penyelamatan hutan dan lingkungan? Apalagi dengan kembali surut ke pangkuan kearifan lokal masyarakat tempatan? Entahlah, agaknya jauh panggang dari api.***
Elviriadi
Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

