Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
TAHUN ini, ujian nasional (UN) masih mengalami banyak masalah. Bahkan, ada peserta (pelajar) yang meluapkan protesnya sampai menulis surat terbuka kepada Menteri Pendidikan Prof Muhammad Nuh di Jakarta.
Tidak itu saja, menjadikan hasil UN sebagai standar kelulusan, juga dipermasalahkan. Sebagian besar sekolah menolak hasil UN dijadikan standar kelulusan, karena berbagai pertimbangan.
Satu dari sejumlah besar penolakan ini dilatarbelakangi hasil UN hanya mengukur sebagian kecil mata pelajaran yang diajarkan. Bahkan, mata pelajaran yang tidak di-UN-kan jauh lebih besar.
Seringkali terjadi, seorang siswa tidak lulus karena hasil UN yang bersangkutan tidak memenuhi standar, walaupun hanya untuk satu bidang studi yang diujikan.
Ini jelas merugikan. Sebab, sistem UN saat ini pada dasarnya memiliki banyak celah untuk diperdebatkan ketika dijadikan standar kelulusan.
Salah satu yang paling nyata, menyamakan standar kelulusan siswa-siswa yang ada di perkotaan dan bahkan di ibukota dengan kelengkapan fasilitas dan sarananya dengan siswa-siswa yang tinggal tersuruk di ceruk desa. Jangankan cerita kelengkapan fasilitas belajar, bisa bersekolah saja mereka sudah sangat bersyukur.
Tak heran kalau beberapa tahun lalu pernah heboh sejumlah siswa kelas 3 satu sekolah tak seorang pun lulus karena mereka gagal memenuhi standar minimal UN.
Faktor lainnya, siswa pintar sekali pun bisa tersandung UN. Bisa saja pada saat UN dilaksanakan, siswa bersangkutan sedang dalam kondisi tidak prima.
Dengan realita ini, sungguh kurang adil menjadikan UN sebagai standar minimal kelulusan, walaupun saat ini kewenangan diberikan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya.
Atas realita ini, perlukah UN dilaksanakan? Tentu saja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Hanya saja, UN tidak dimaksudkan untuk menjadi standar kelulusan siswa. UN lebih diperuntukkan mengukur standar kualitas sekolah yang ada.
Dengan hasil UN, pemerintah bisa mengetahui kualitas sekolah, baik di pusat kota maupun sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Dari standardisasi inilah, akhirnya dibuatkan kebijakan yang tepat untuk mendongkrak kualitas sekolah yang masih jauh di bawah standar.
Lalu, bagaimana dengan kelulusan siswa? Biarkanlah sekolah yang sepenuhnya menentukan kelulusan siswanya. Sebab, selain lebih manusiawi, guru dan sekolah jauh lebih tahu keadaan sebenarnya setiap siswa dibanding menyerahkan nasib siswa kepada hasil UN.***
Tidak itu saja, menjadikan hasil UN sebagai standar kelulusan, juga dipermasalahkan. Sebagian besar sekolah menolak hasil UN dijadikan standar kelulusan, karena berbagai pertimbangan.
Satu dari sejumlah besar penolakan ini dilatarbelakangi hasil UN hanya mengukur sebagian kecil mata pelajaran yang diajarkan. Bahkan, mata pelajaran yang tidak di-UN-kan jauh lebih besar.
Seringkali terjadi, seorang siswa tidak lulus karena hasil UN yang bersangkutan tidak memenuhi standar, walaupun hanya untuk satu bidang studi yang diujikan.
Ini jelas merugikan. Sebab, sistem UN saat ini pada dasarnya memiliki banyak celah untuk diperdebatkan ketika dijadikan standar kelulusan.
Salah satu yang paling nyata, menyamakan standar kelulusan siswa-siswa yang ada di perkotaan dan bahkan di ibukota dengan kelengkapan fasilitas dan sarananya dengan siswa-siswa yang tinggal tersuruk di ceruk desa. Jangankan cerita kelengkapan fasilitas belajar, bisa bersekolah saja mereka sudah sangat bersyukur.
Tak heran kalau beberapa tahun lalu pernah heboh sejumlah siswa kelas 3 satu sekolah tak seorang pun lulus karena mereka gagal memenuhi standar minimal UN.
Faktor lainnya, siswa pintar sekali pun bisa tersandung UN. Bisa saja pada saat UN dilaksanakan, siswa bersangkutan sedang dalam kondisi tidak prima.
Dengan realita ini, sungguh kurang adil menjadikan UN sebagai standar minimal kelulusan, walaupun saat ini kewenangan diberikan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan siswanya.
Atas realita ini, perlukah UN dilaksanakan? Tentu saja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Hanya saja, UN tidak dimaksudkan untuk menjadi standar kelulusan siswa. UN lebih diperuntukkan mengukur standar kualitas sekolah yang ada.
Dengan hasil UN, pemerintah bisa mengetahui kualitas sekolah, baik di pusat kota maupun sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Dari standardisasi inilah, akhirnya dibuatkan kebijakan yang tepat untuk mendongkrak kualitas sekolah yang masih jauh di bawah standar.
Lalu, bagaimana dengan kelulusan siswa? Biarkanlah sekolah yang sepenuhnya menentukan kelulusan siswanya. Sebab, selain lebih manusiawi, guru dan sekolah jauh lebih tahu keadaan sebenarnya setiap siswa dibanding menyerahkan nasib siswa kepada hasil UN.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

