Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hampir setiap hari media mengekpos berita tentang pendidikan khususnya sekolah. Mulai dari kasus pelecehan seksual, kematian murid SD akibat penganiayaan oleh kakak kelasnya, tertangkapnya oknum kepala sekolah karena berjudi, sampai pada berita dugaan oknum pendidik melakukan pungutan liar. Berita miring itu seakan mengubur impian kita, tentang pendidikan yang diharapkan dapat mencetak generasi yang cerdas, jujur, berakhlak mulia, santun, dan berbudi.
Pendidikan bukan semata tanggung jawab guru di sekolah, akan tetapi tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/ 2003. Seperti yang tercantum pada Bab IV, tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sebagaimana pada Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, secara teknis dituntut dapat meyelenggarakan pendidikan atau proses belajar mengajar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Sekilas mungkin orang melihat, tugas dan fungsi guru di sekolah tidak begitu berat. Datang ke sekolah, masuk kelas mengajar, dan pulang. Sebenarnya tugas dan beban guru tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Secara teori, seorang guru diharapkan dapat menguasai tiga kompetensi. Kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Di era keterbukaan sekarang, kebebasan menyampaikan pendapat sangat disanjung orang. Masyarakat kita semakin kritis dan berani menyampaikan keluhan dan masukan kepada sekolah secara terbuka. Walaupun terkadang disampaikan dengan cara yang kurang simpati. Dalam kasus tertentu sekolah seakan dijadikan tumpukan semua kesalahan, sekolah berada dalam posisi yang serba salah. Tulisan ini tidak berupaya untuk membela pihak tertentu, apalagi untuk menegakkan benang basah. Harapan saya hanya satu, semua pihak dapat melihat persoalan yang muncul antara sekolah dan masyarakat terutama orang tua siswa secara jernih dan objektif, tidak mengedepankan persoalan pribadi.
Menurut pandangan saya, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya riak-riak di sekolah, baik antara sekolah dengan orang tua siswa, maupun sesama warga sekolah. Pertama, minimnya komunikasi dengan orang tua siswa. Sekolah tidak berada di ruang hampa, dan sekolah tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dukungan dari para orang tua siswa. Semua persoalan yang muncul, akan dapat dicari jalan keluarnya jika antara sekolah dan orang tua siswa ada hubungan yang harmonis. Kalau ada kebijakan sekolah yang belum berkenan dimata orang tua siswa, hubungi sekolah secepatnya, jangan berteriak di luar, berikan masukan yang positif. Begitu juga dengan pihak sekolah, tidak boleh alergi dengan kritikan dan saran yang disampaikan, apalagi sampai menutup diri. Dalam hal ini peran komite sekolah sangat menentukan.
Kedua, adanya oknum kepala sekolah melangkah terlalu jauh melebihi kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Sikap seperti itu membuat ada pihak yang merasa terlangkahi dan ditinggalkan. Rasa apatis warga sekolah akan muncul, sehingga antara lokomotif dan gerbong akhirnya mencari jalan sendiri-sendiri.
Ketiga, adanya oknum guru yang hanya berperan sebagai pengajar, bukannya sebagai pendidik. Mau bekerja apabila sudah melihat imbalannya, memandang setiap kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dengan rasa curiga. Mereka ini hanya mau mengkritik, tapi tidak mau memberikan solusi jalan keluarnya.
Keempat, rasa sensitif orang tua siswa yang cukup tinggi. Tidak sedikit guru di sekolah didatangi oleh orang tua siswa dengan nada ancaman dan kalimat yang kurang pantas, hanya karena kesalahpahaman belaka. Belum lagi bayangan tekanan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), membuat sebagian guru menjadi ragu dan takut dalam bertindak untuk menegakkan aturan di sekolah. Hal itu pula yang membuat sopan santun dan tingkat disiplin siswa berada pada level waspada.
Kelima, pemberian sanksi oleh sekolah kepada siswa ada yang sifatnya kurang edukatif. Siswa diharuskan mengeluarkan uang untuk menebus setiap pelanggaran aturan sekolah. Dari sisi manapun kita melihat, kebijakan itu kurang pantas. Akhirnya akan muncul kesan di mata siswa, kesalahan bisa dibayar dengan uang. Dan, usaha kita untuk menyadarkan anak dalam menegakkan aturan sekolah menjadi sia-sia. Keenam, perlunya keterbukaan dalam penggunaan dana yang dikelola oleh sekolah, terutama dana yang bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat.
Gencarnya pemberitaan tentang sekolah oleh berbagai media akhir-akhir ini, membuat sekolah berada pada posisi yang tidak berdaya. Ada sebagian orang hanya memandang sekolah dari sisi negatifnya saja, pada sebuah media online ada yang mengatakan guru sebagai tukang “palak”. Sangat menyakitkan kata-kata itu. Kata “palak” hanya identik dengan preman. Rasanya kita masih perlu banyak belajar, terutama jika ingin menyampaikan pernyataan di sebuah media, karena media adalah milik publik, dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan.
Sekolah akan tetap membuka diri dengan semua pihak demi untuk memajukan pendidikan di negeri ini. Kalaupun ada oknum berbuat sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan harapan banyak orang, janganlah digeneralisir, masih banyak guru yang ikhlas dan tulus dalam memberikan pengabdian.
Pendidikan yang berkualitas serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, hendaknya bukan hanya impian para orang tua saja, tapi harapan kita semua. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa harus dapat bersinergi dalam memajukan pendidikan kita. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, peran para orang tua sangatlah diperlukan. Kalau ada sekolah yang minta bantuan kepada orang tua siswa, dengan program yang jelas, penggunaan dananya juga jelas dan tidak memberatkan bagi peserta didik, saya rasa bukanlah suatu hal yang tabu pula untuk dilaksanakan. Bagaimanapun yang akan menikmatinya adalah anak-anak kita juga bukannya orang lain. Hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua siswa harus dimulai dari rasa ikhlas dan percaya, bukannya saling curiga.***
Ali Amran
Guru SMP Negeri 25 Pekanbaru
Pendidikan bukan semata tanggung jawab guru di sekolah, akan tetapi tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/ 2003. Seperti yang tercantum pada Bab IV, tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sebagaimana pada Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, secara teknis dituntut dapat meyelenggarakan pendidikan atau proses belajar mengajar sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Sekilas mungkin orang melihat, tugas dan fungsi guru di sekolah tidak begitu berat. Datang ke sekolah, masuk kelas mengajar, dan pulang. Sebenarnya tugas dan beban guru tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Secara teori, seorang guru diharapkan dapat menguasai tiga kompetensi. Kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Di era keterbukaan sekarang, kebebasan menyampaikan pendapat sangat disanjung orang. Masyarakat kita semakin kritis dan berani menyampaikan keluhan dan masukan kepada sekolah secara terbuka. Walaupun terkadang disampaikan dengan cara yang kurang simpati. Dalam kasus tertentu sekolah seakan dijadikan tumpukan semua kesalahan, sekolah berada dalam posisi yang serba salah. Tulisan ini tidak berupaya untuk membela pihak tertentu, apalagi untuk menegakkan benang basah. Harapan saya hanya satu, semua pihak dapat melihat persoalan yang muncul antara sekolah dan masyarakat terutama orang tua siswa secara jernih dan objektif, tidak mengedepankan persoalan pribadi.
Menurut pandangan saya, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya riak-riak di sekolah, baik antara sekolah dengan orang tua siswa, maupun sesama warga sekolah. Pertama, minimnya komunikasi dengan orang tua siswa. Sekolah tidak berada di ruang hampa, dan sekolah tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dukungan dari para orang tua siswa. Semua persoalan yang muncul, akan dapat dicari jalan keluarnya jika antara sekolah dan orang tua siswa ada hubungan yang harmonis. Kalau ada kebijakan sekolah yang belum berkenan dimata orang tua siswa, hubungi sekolah secepatnya, jangan berteriak di luar, berikan masukan yang positif. Begitu juga dengan pihak sekolah, tidak boleh alergi dengan kritikan dan saran yang disampaikan, apalagi sampai menutup diri. Dalam hal ini peran komite sekolah sangat menentukan.
Kedua, adanya oknum kepala sekolah melangkah terlalu jauh melebihi kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Sikap seperti itu membuat ada pihak yang merasa terlangkahi dan ditinggalkan. Rasa apatis warga sekolah akan muncul, sehingga antara lokomotif dan gerbong akhirnya mencari jalan sendiri-sendiri.
Ketiga, adanya oknum guru yang hanya berperan sebagai pengajar, bukannya sebagai pendidik. Mau bekerja apabila sudah melihat imbalannya, memandang setiap kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dengan rasa curiga. Mereka ini hanya mau mengkritik, tapi tidak mau memberikan solusi jalan keluarnya.
Keempat, rasa sensitif orang tua siswa yang cukup tinggi. Tidak sedikit guru di sekolah didatangi oleh orang tua siswa dengan nada ancaman dan kalimat yang kurang pantas, hanya karena kesalahpahaman belaka. Belum lagi bayangan tekanan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), membuat sebagian guru menjadi ragu dan takut dalam bertindak untuk menegakkan aturan di sekolah. Hal itu pula yang membuat sopan santun dan tingkat disiplin siswa berada pada level waspada.
Kelima, pemberian sanksi oleh sekolah kepada siswa ada yang sifatnya kurang edukatif. Siswa diharuskan mengeluarkan uang untuk menebus setiap pelanggaran aturan sekolah. Dari sisi manapun kita melihat, kebijakan itu kurang pantas. Akhirnya akan muncul kesan di mata siswa, kesalahan bisa dibayar dengan uang. Dan, usaha kita untuk menyadarkan anak dalam menegakkan aturan sekolah menjadi sia-sia. Keenam, perlunya keterbukaan dalam penggunaan dana yang dikelola oleh sekolah, terutama dana yang bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat.
Gencarnya pemberitaan tentang sekolah oleh berbagai media akhir-akhir ini, membuat sekolah berada pada posisi yang tidak berdaya. Ada sebagian orang hanya memandang sekolah dari sisi negatifnya saja, pada sebuah media online ada yang mengatakan guru sebagai tukang “palak”. Sangat menyakitkan kata-kata itu. Kata “palak” hanya identik dengan preman. Rasanya kita masih perlu banyak belajar, terutama jika ingin menyampaikan pernyataan di sebuah media, karena media adalah milik publik, dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan.
Sekolah akan tetap membuka diri dengan semua pihak demi untuk memajukan pendidikan di negeri ini. Kalaupun ada oknum berbuat sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan harapan banyak orang, janganlah digeneralisir, masih banyak guru yang ikhlas dan tulus dalam memberikan pengabdian.
Pendidikan yang berkualitas serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, hendaknya bukan hanya impian para orang tua saja, tapi harapan kita semua. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa harus dapat bersinergi dalam memajukan pendidikan kita. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, peran para orang tua sangatlah diperlukan. Kalau ada sekolah yang minta bantuan kepada orang tua siswa, dengan program yang jelas, penggunaan dananya juga jelas dan tidak memberatkan bagi peserta didik, saya rasa bukanlah suatu hal yang tabu pula untuk dilaksanakan. Bagaimanapun yang akan menikmatinya adalah anak-anak kita juga bukannya orang lain. Hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua siswa harus dimulai dari rasa ikhlas dan percaya, bukannya saling curiga.***
Ali Amran
Guru SMP Negeri 25 Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

