Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bicara tentang momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), jika melihat ke wajah dunia, kita bukan satu-satunya bangsa yang punya kisah titik balik. Setiap negara juga punya momen serupa. Indonesia hanya satu dari sekian banyak cerita. Bahkan negara-negara penjajah sekalipun tak luput dalam sejarahnya titik balik sejenis. Bedanya hanya pada konteks pelakunya.
Amerika Serikat misalnya. Negara adidaya besar kemungkinan tak menikmati capaian mereka saat ini sebagai negara maju apabila dalam sejarah koloni mereka tidak melakukan perubahan-perubahan substantif. Perubahan yang dimaksud adalah memperbaiki kesadaran berpolitik dan berkonstitusi, yang kemudian melahirkan model demokrasi modern yang banyak ditiru seperti saat ini.
Pada awalnya, dalam demokrasi dan berkonstitusi mereka masih dikotomi. Seperti hak suara warga, yang hanya dipegang oleh warga kulit putih. Diskriminasi dalam konteks hak politik merembes ke lini kehidupan lainnya. Namun akhirnya pemerintah dan masyarakat koloni mulai berpikir cara untuk bangkit dari kondisi ini, yang semakin memburuk seiring kecamuk perang saudara.
Simak pula Inggris punya cerita. Kesuksesan revolusi industri kita ketahui bersama adalah fragmen terpenting bangkitnya negara ini. Namun kebanyakan kita sering terjebak dan secara prematur menafsirkan bahwa teknologilah sesungguhnya inti revolusi industri. Asumsi ini dianggap kurang tepat. Karena sebelum revolusi industri Inggris sesungguhnya sudah mempunyai capaian dalam teknologi.
Lantas apa perkara penting di balik revolusi tersebut? Lagi kesadaran berpolitik dan berkonstitusi. Singkat cerita, dari banyak penemuan, peredaran hak paten hanya didominasi kaum bangsawan, yang selalu dimanjakan dengan keberpihakan konstitusi. Dipicu rasa terjajah, muncul perjuangan melawan dan menuntut pemerataan hak atas konstitusi bagi setiap warga. Sehingga kaum elite yang semula leluasa memiliki hak paten, bahkan dengan cara merampas dari masyarakat biasa, perlahan tersingkir.
Kesadaran Politik dan Konstitusi
Sejarah kebangkitan Amerika Serikat dan Inggris di atas kami nukil dari buku berjudul Mengapa Negara Gagal oleh Daron Acemoglu dan James A Robinson. Buku yang coba mengungkap misteri yang selalu menggangu rasa ingin tahu. Mengapa suatu negara bisa demikian maju, sedang negara-negara lain justru selalu berkubang dengan persoalan yang sama, terpuruk dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan? Mengapa Eropa Barat, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan dan negara maju lainnya begitu makmur semakmur-makmurnya sedang di dalam daratan yang sama negara-negara tetangga (semisal Amerika Selatan, sebagian Asia termasuk Indonesia dan banyak negara di Afrika) sulit mencapai tingkat kemakmuran yang sama. Padahal punya sumber daya fantastis?
Penulis menepis hipotesis-hipotesis para ilmuwan sosial, bahwa ketimpangan antarnegara lebih disebabkan geografis, kultur masyarakat dan kebodohan sang pemimpin. Semua terbukti tidak sahih. Bahwa kemakmuran sebuah negara dan ketertinggalan negara lain lebih ditentukan keberadaan institusi, terutama politik, hukum dan perundang-undangan yang menjamin setiap warga punya kesempatan yang sama.
Sebagaimana yang kita ketahui, politik adalah sebuah proses ketika segenap warga negara sedang berusaha menetapkan perangkat hukum atau peraturan yang akan mengatur kehidupan berbangsa. Artinya, arah politik menentukan arah bangsa. Kembali ke sejarah Kebangkitan Nasional, hal ini pulalah yang disuarakan lewat organisasi semisal Serikat Islam dan Boedi Oetomo.
Di bawah tekanan penjajah, ketidakadilan perlakuan berujung pada tuntutan untuk memperoleh hak yang politik yang sama. Keinginan akan hak politik di sini bukan ditafsirkan kekuasaan. Namun kesamaan perlakuan baik bagi para elite kekuasaan dan warga negara. Setakad ini, kesadaran politik dan konsitusi inilah yang belum paripurna dilaksanakan.
Hak politik yang kita punya masih sebatas administratif dan sifatnya pasif, sebatas momen peralihan kekuasaan. Jelas ini bukan sasaran sebenarnya. Tak heran era reformasi menyisakan kekecewaan, nyaris belum ada dampak signifikan khususnya bicara kesejahteraan dan keadilan. Pantas, masih sebatas desentralisasi kekuasaan yang bahkan disindir melahirkan raja-raja kecil. Mengacu ke buku tadi, fenomena ini disebut demokrasi ekstraktif.
Model ini belum secara tulus membuka ruang akses bagi keadilan politik dan konsitusi. Meski secara politik tampak bebas (bersuara, menyampaikan tuntuan dan sebagainya) akan tetapi masih jauh dari hakikatnya. Berlawanan dengan model ekstraktif ada inklusif, di mana politik dan konstitusi menjamin setiap warga negara dapat berpartisipasi secara politik tanpa tekanan, intimidasi dan fairness. Termasuk bila pemerintah berkuasa tidak menjalankan apa yang diagendakan dan dijanjikan, warga negara dapat menuntut balik pertanggungjawaban atas apa yang pernah disampaikan, secara nyata berdasarkan konsitusi dan hak politik yang mereka miliki.
Terkait asumsi yang mengatakan apakah masyarakat kita bisa menempuh model ini dengan tingkat pendidikan tinggi yang ada. Dari kajian penulis buku tadi, secara tegas mengatakan bisa. Justru model ini secara simultan merangsang kemajuan warga negara. Seperti halnya warga negara Amerika Serikat saat masih koloni dan Inggris pada era pertengahan yang dari segi tingkat pendidikan tertinggal dari bangsa lain yang lebih makmur. Kuncinya mereka (masyarakat dan pemerintah) komitmen dengan cita-cita.
Maka, tak ada keraguan kita punya peluang sama. Para pendahulu kita yang hidup dalam tekanan penjajah menyuarakan tuntutan: lepas dari kesewenang-wenangan, dapat menentukan dan menjalani hidup secara bebas dengan jaminan akan haknya tak kurang satu pun, didasari spirit yang sama. Sekarang tinggal bagaimana titik balik itu benar-benar dimanfaatkan. Meski harus melalui berbagai rintangan, baik dari luar bahkan pihak dalam.***
Amerika Serikat misalnya. Negara adidaya besar kemungkinan tak menikmati capaian mereka saat ini sebagai negara maju apabila dalam sejarah koloni mereka tidak melakukan perubahan-perubahan substantif. Perubahan yang dimaksud adalah memperbaiki kesadaran berpolitik dan berkonstitusi, yang kemudian melahirkan model demokrasi modern yang banyak ditiru seperti saat ini.
Pada awalnya, dalam demokrasi dan berkonstitusi mereka masih dikotomi. Seperti hak suara warga, yang hanya dipegang oleh warga kulit putih. Diskriminasi dalam konteks hak politik merembes ke lini kehidupan lainnya. Namun akhirnya pemerintah dan masyarakat koloni mulai berpikir cara untuk bangkit dari kondisi ini, yang semakin memburuk seiring kecamuk perang saudara.
Simak pula Inggris punya cerita. Kesuksesan revolusi industri kita ketahui bersama adalah fragmen terpenting bangkitnya negara ini. Namun kebanyakan kita sering terjebak dan secara prematur menafsirkan bahwa teknologilah sesungguhnya inti revolusi industri. Asumsi ini dianggap kurang tepat. Karena sebelum revolusi industri Inggris sesungguhnya sudah mempunyai capaian dalam teknologi.
Lantas apa perkara penting di balik revolusi tersebut? Lagi kesadaran berpolitik dan berkonstitusi. Singkat cerita, dari banyak penemuan, peredaran hak paten hanya didominasi kaum bangsawan, yang selalu dimanjakan dengan keberpihakan konstitusi. Dipicu rasa terjajah, muncul perjuangan melawan dan menuntut pemerataan hak atas konstitusi bagi setiap warga. Sehingga kaum elite yang semula leluasa memiliki hak paten, bahkan dengan cara merampas dari masyarakat biasa, perlahan tersingkir.
Kesadaran Politik dan Konstitusi
Sejarah kebangkitan Amerika Serikat dan Inggris di atas kami nukil dari buku berjudul Mengapa Negara Gagal oleh Daron Acemoglu dan James A Robinson. Buku yang coba mengungkap misteri yang selalu menggangu rasa ingin tahu. Mengapa suatu negara bisa demikian maju, sedang negara-negara lain justru selalu berkubang dengan persoalan yang sama, terpuruk dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan? Mengapa Eropa Barat, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan dan negara maju lainnya begitu makmur semakmur-makmurnya sedang di dalam daratan yang sama negara-negara tetangga (semisal Amerika Selatan, sebagian Asia termasuk Indonesia dan banyak negara di Afrika) sulit mencapai tingkat kemakmuran yang sama. Padahal punya sumber daya fantastis?
Penulis menepis hipotesis-hipotesis para ilmuwan sosial, bahwa ketimpangan antarnegara lebih disebabkan geografis, kultur masyarakat dan kebodohan sang pemimpin. Semua terbukti tidak sahih. Bahwa kemakmuran sebuah negara dan ketertinggalan negara lain lebih ditentukan keberadaan institusi, terutama politik, hukum dan perundang-undangan yang menjamin setiap warga punya kesempatan yang sama.
Sebagaimana yang kita ketahui, politik adalah sebuah proses ketika segenap warga negara sedang berusaha menetapkan perangkat hukum atau peraturan yang akan mengatur kehidupan berbangsa. Artinya, arah politik menentukan arah bangsa. Kembali ke sejarah Kebangkitan Nasional, hal ini pulalah yang disuarakan lewat organisasi semisal Serikat Islam dan Boedi Oetomo.
Di bawah tekanan penjajah, ketidakadilan perlakuan berujung pada tuntutan untuk memperoleh hak yang politik yang sama. Keinginan akan hak politik di sini bukan ditafsirkan kekuasaan. Namun kesamaan perlakuan baik bagi para elite kekuasaan dan warga negara. Setakad ini, kesadaran politik dan konsitusi inilah yang belum paripurna dilaksanakan.
Hak politik yang kita punya masih sebatas administratif dan sifatnya pasif, sebatas momen peralihan kekuasaan. Jelas ini bukan sasaran sebenarnya. Tak heran era reformasi menyisakan kekecewaan, nyaris belum ada dampak signifikan khususnya bicara kesejahteraan dan keadilan. Pantas, masih sebatas desentralisasi kekuasaan yang bahkan disindir melahirkan raja-raja kecil. Mengacu ke buku tadi, fenomena ini disebut demokrasi ekstraktif.
Model ini belum secara tulus membuka ruang akses bagi keadilan politik dan konsitusi. Meski secara politik tampak bebas (bersuara, menyampaikan tuntuan dan sebagainya) akan tetapi masih jauh dari hakikatnya. Berlawanan dengan model ekstraktif ada inklusif, di mana politik dan konstitusi menjamin setiap warga negara dapat berpartisipasi secara politik tanpa tekanan, intimidasi dan fairness. Termasuk bila pemerintah berkuasa tidak menjalankan apa yang diagendakan dan dijanjikan, warga negara dapat menuntut balik pertanggungjawaban atas apa yang pernah disampaikan, secara nyata berdasarkan konsitusi dan hak politik yang mereka miliki.
Terkait asumsi yang mengatakan apakah masyarakat kita bisa menempuh model ini dengan tingkat pendidikan tinggi yang ada. Dari kajian penulis buku tadi, secara tegas mengatakan bisa. Justru model ini secara simultan merangsang kemajuan warga negara. Seperti halnya warga negara Amerika Serikat saat masih koloni dan Inggris pada era pertengahan yang dari segi tingkat pendidikan tertinggal dari bangsa lain yang lebih makmur. Kuncinya mereka (masyarakat dan pemerintah) komitmen dengan cita-cita.
Maka, tak ada keraguan kita punya peluang sama. Para pendahulu kita yang hidup dalam tekanan penjajah menyuarakan tuntutan: lepas dari kesewenang-wenangan, dapat menentukan dan menjalani hidup secara bebas dengan jaminan akan haknya tak kurang satu pun, didasari spirit yang sama. Sekarang tinggal bagaimana titik balik itu benar-benar dimanfaatkan. Meski harus melalui berbagai rintangan, baik dari luar bahkan pihak dalam.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

