Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sengketa di Laut Cina Selatan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Letaknya yang sangat strategis dengan sumber daya alam (SDM) yang potensial, menjadikan Laut Cina Selatan banyak diperebutkan oleh beberapa negara yang mengklaim bahwa gugusan di sekitar Kepulauan Laut Cina Selatan tersebut merupakan milik mereka. Oleh beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut merupakan miliknya seperti halnya Vietnam dan Cina.

Ketegangan antara Vietnam dan Cina semakin memanas yang berujung demonstrasi besar di Vietnam. Demonstrasi terhadap perusahaan Cina di Vietnam dipicu oleh tindakan sepihak oleh Cina yang berkeinginan untuk mengekploitasi sumber minyak dan gas di sekitar perairan Laut Cina Selatan yang masih dipersengketakan oleh ke-2 negara tersebut. Akibat demonstrasi yang berakibat rusuh terhadap warga Cina di Vietnam tersebut telah menimbulkan 21 korban jiwa meninggal serta pengungsian warga Cina yang ada di Vietnam ke negara tetangga seperti ke Kamboja. Diperkirakan 3.000 warga Cina yang ada di Vietnam telah diungsikan ke Kamboja akibat kerusuhan tersebut.

Isu sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan ini merupakan isu utama yang telah dibahas dalam KTT ASEAN ke-24 yang berlangsung di Myanmar beberapa waktu lalu. Para  pemimpin negara-negara ASEAN ketika itu telah meminta kepada pihak-pihak yang bertikai untuk selalu menahan diri dan lebih mengedepankan dialog melalui meja perundingan. ASEAN juga telah meminta kepada Cina untuk terus berupaya mengedepankan dialog dengan negara-negara ASEAN yang mengklaim sebagian atau seluruhnya di kawasan Gugusan Laut Cina Selatan. Ada beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam memiliki sengketa dengan Negara Cina di Gugusan Laut Cina Selatan.

Kekuatan yang tidak seimbang antara militer Cina dan Vietnam tersebut telah menimbulkan keprihatinan oleh beberapa pihak, terutama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam kerja sama ASEAN. ASEAN berharap pihak-pihak yang bertikai khususnya antara Vietnam dan Cina lebih mengedepankan kepada jalan perundingan dengan mentaati dan menghormati komitmen-komitmen dalam “Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea” (Deklarasi berperilaku di kawasan Laut Cina Selatan) yang telah disepakati antara negara-negara ASEAN dan Cina pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.

Geo-Politik dan Geo-Strategis Laut Cina Selatan
Penyebutan nama di sekitar Gugusan Kepulauan Laut Cina Selatan berbeda-beda menurut pengertian dan arti oleh negara-negara yang mengklaimnya. Oleh Taiwan, Gugusan di Kepulauan Laut Cina Selatan menyebutnya dengan Shinnengunto. Vietnam menyebutnya dengan Truong Sa (Beting Panjang), Philipina menyebutnya dengan Kalayaan (Kemerdekaan), Malaysia menyebutnya dengan Terumbu Layang-layang dan Cina menyebutnya sebagai Nansha Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Nama-nama yang disebutkan tersebut merujuk kepada nama-nama di Gugusan Kepulauan Laut Cina Selatan dan Gugusan Kepulauan Spartly. Oleh masyarakat internasional, hanya dikenal dengan sebutan Gugusan Laut Cina Selatan yang berarti “Burung Layang-layang”. Di Gugusan Laut Cina Selatan dan Gugusan Kepulauan Spartly tersebut merupakan wilayah yang hingga saat ini masih diklaim oleh negara-negara seperti Taiwan, Cina, Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam dan Malaysia. Negara-negara tersebut mengklaim ke-2 wilayah tersebut sebagai miliknya untuk seluruh atau sebagiannya wilayah tersebut.

Dari sudut pandang geo-politik dan geo-strategik, letak dan posisi Laut Cina Selatan memiliki nilai yang sangat strategis dan berpengaruh secara pertahanan dan keamanan regional khususnya di kawasan Asia Pasifik. Selain diyakini memiliki SDA yang sangat potensial dan menjanjikan, juga Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat strategis yang dilayari oleh beberapa negara untuk mendukung ekonominya dan kedaulatan wilayahnya. Amerika Serikat menganggap jalur pelayaran di Laut Cina Selatan tersebut merupakan jalur yang utama dan strategis dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi serta keamanan regional kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat memandang bahwa, jalur Laut Cina Selatan merupakan jalur yang sangat vital dalam mendukung sistem pertahanan keamanannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah menandatangani Pakta militer dengan Filipina dalam rangka mendukung armada militernya di kawasan Asia Pasifik, terlebih dalam rangka keseimbangan dan meredam pengaruh yang cukup besar oleh Cina di kawasan Asia Pasifik.

Semenjak ditutupnya pangkalan militer Amerika Serikat di Subic dan Clark, Filipina 1992, praktis kekuatan militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik hanya terletak di Guam dan Jepang. Namun seiring perkembangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat baru-baru ini telah berupaya membuka pangkalan militernya di Darwin, Australia dengan menempatkan personil militernya. Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa, Amerika Serikat secara tidak langsung tidak menginginkan kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik jatuh ke tangan Cina. Sebaliknya Cina menganggap bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di Australia memiliki kepentingan untuk menguasai jalur di Laut Cina Selatan.

Secara geo-politik, kehadiran militer Amerika Serikat di Darwin, Australia dilihat sebagai penyeimbang kekuatan yang berhadapan dengan Cina. Praktis tidak ada kekuatan yang dapat menyaingi Cina selain Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Secara geo-strategik pula, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dilihat sebagai upaya Amerika Serikat untuk membantu negara-negara mitranya seperti Vietnam dan Filipina yang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dapat membantu jika sewaktu-waktu Cina menyerang ke-2 negara tersebut. Oleh karenanya, kehadiran militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik khususnya di Laut Cina Selatan amat diperlukan dalam menyeimbangi kekuatan militer yang akhir-akhir ini menunjukkan intensitasnya semakin tinggi khususnya antara Vietnam dan Cina.

Oleh karena itu, Amerika Serikat sangat kepentingan dalam menjaga stabilitas dan perimbangan kekuatan dengan negara-negara di sepanjang jalur pelayaran Laut Cina Selatan. Walaupun Amerika Serikat tidak mengklaim atas kepemilikan di Laut Cina Selatan, kepentingan dan pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan sangatlah besar dan tentu sebagai upaya perimbangan kekuatan terhadap Cina yang menjadi kekuatan baik secara militer maupun ekonomi khususnya di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, secara geo-politik dan geo-strategis, klaim-klaim oleh negara-negara seperti Vietnam dan Filipina atas Gugusan di Laut Cina Selatan memiliki potensi konflik secara terbuka dan menimbulkan ketidakstabilan kawasan tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik secara terbuka.***


Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau Alumni IKMAS, UKM, Malaysia

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer