Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dalam sambutan pembukaan acara Rakoreg Pengelolaan Lingkungan Hidup di Regional Sumatera 21 April 2014 lalu, yang ditaja olek Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Gubernur Riau menyampaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Akibat asap, kebakaran hutan dan lahan tidak saja menjadi bencana di Provinsi Riau, tetapi juga sudah merambah ke provinsi tetangga Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Menurut Gubernur dalam mengatasi kabakaran hutan dan lahan, pemerintah Riau akan mengaanggarkan dana dan segera merekrut masyarakat desa sebagai tenaga honor untuk mengatasi bencana asap.
Secara pribadi saya sangat respek dan mengapresiasi sekali respon gubernur dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat desa (tempatan). Selama ini upaya yang dilakukan masih bersifat responsif, dimana semua instansi baru “kebakaran jenggot” setelah bencana asap terjadi. Semua daya diupayakan untuk penanggulangan (baca pemadaman) kebakaran hutan dan lahan baik dilakukan oleh personil yang ada di instansi pemerintahan, maupun dengan meminta bantuan kepada TNI dan Polri. Upaya responsif ini terkadang juga tidak berhasil karena keterbatasan peralatan dan kondisi lokasi kebakaran yang jauh dari jalan (remote area). Pengalaman selama ini, kebakaran hutan dan lahan berhenti bukan karena upaya pemadaman tetapi lebih karena turunnya hujan.
Belajar dari pengalaman di lapangan selama ini, masyarakat di sekitar terjadinya kebakaran hutan sangat kurang kepeduliannya terhadap bahaya dan dampak kebakaran, mereka masih berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu kejadian yang biasa dan tidak ada pengaruhnya bagi keseharian mereka. Sehingganya tidak heran kalau adanya regu pemadaman bekerja di sekitar mereka, bukannya mereka ikut berpartisipasi, malahan sering dijadikan sebagai bahan tontonan. Selama masyarakat masih merasa bahwa kebakaran bukan merupakan kerugian dan bahaya bagi mereka, tentunya praktek pembukaan lahan dengan membakar tetap akan dilakukan di masa yang akan datang. Untuk itulah strategi pengendalian kebakaran di masa yang akan datang harus melibatkan masyarakat.
Belajar dari Desa Sepahat
Desa Sepahat adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sebelum tahun 2010, desa ini merupakan salah satu desa yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di desa ini, langsung menjadi pusat perhatian mengingat desa ini langsung berbatasan dengan Selat Malaka, sehingga asap yang dihasilkan juga sangat cepat menyebrang ke negera tetangga (Malaysia).
Pada tahun 2009, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup, melakukan pilot projek pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) diberdayakan dengan cara melakukan ronda api disekitar Desa Sepahat. Kegiatan ronda dilakukan oleh dua orang anggota MPA setiap hari dengan cara berkeliling mengawasi lahan di desa sepahat. Di samping melukakan pengawasan terhadap titik api, tim ronda yang bertugas, juga melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi setiap orang yang dijumpai seperti petani atau orang yang sedang memancing untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Pengawasan dan sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ternyata lebih efektif dalam menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat trend data hotspot pada tahun-tahun setelah 2010, dimana Desa Sepahat sudah sangat jarang terpantau adanya hot spot. Bahkan untuk kejadian bencana asap Februari 2014, hampir tidak ditemukan hotspot di Sepahat, sementara di desa sebelahnya kebakaran cukup tinggi, kalaupun ada hotspot terpantau di sepahat merupakan rambatan dari desa sebelahnya.
Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat ini juga sangat sedikit. Hanya diperlukan dana untuk petugas ronda api sejumlah penghasilan sehari. Dengan demikian setiap bulan hanya diperlukan uang harian untuk 60 orang (dua orang salam satu hari) sebagai dana pengganti penghasilan karena mereka tidak bekerja ketika melakukan ronda api. Disamping uang harian, biaya lainnya hanya berupa pengadaan alat pemadam kebakaran sederhana, pakaian seragam tim (pakaian dan sepatu) dan alat komunikasi. Biaya yang diperlukan sangat sedikit dan tidak ada apa-apanya dibandingkan biaya yang dibutukan kalau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, belum lagi dampak lain yang ditimbulkan.
Belajar dari kebehasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat seperti di Sepahat ini, agaknya pola pemberdayaan masyarakat ini ini dapat replikasi di daerah lainnya di daerah Riau. Keinginan Gubernur Riau gubernur Riau Anas Maamun yang akan merekrut tenaga honor dari desa sebagai tenaga pemadam kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan pola seperti yang diuraikan di atas.
Mungkin tidak perlu merekrut tenaga honor dari seluruh desa yang ada di Riau sebagaimana yang disampaikan Gubri, tetapi cukup memperioritaskan pada daerah rawan kebakaran yang didasarkan dari tren data hotspot dan kejadian kebakaran selama ini. Menurut hemat penulis, tidak sampai lima puluh desa yang rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran pada desa yang rawan tersebut, insya Allah bencana kebakaran hutan dan lahan tidak akan terjadi lagi di Provinsi Riau.***
Alfi Fahmi
Staf PPE Sumatera, KLH
Secara pribadi saya sangat respek dan mengapresiasi sekali respon gubernur dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat desa (tempatan). Selama ini upaya yang dilakukan masih bersifat responsif, dimana semua instansi baru “kebakaran jenggot” setelah bencana asap terjadi. Semua daya diupayakan untuk penanggulangan (baca pemadaman) kebakaran hutan dan lahan baik dilakukan oleh personil yang ada di instansi pemerintahan, maupun dengan meminta bantuan kepada TNI dan Polri. Upaya responsif ini terkadang juga tidak berhasil karena keterbatasan peralatan dan kondisi lokasi kebakaran yang jauh dari jalan (remote area). Pengalaman selama ini, kebakaran hutan dan lahan berhenti bukan karena upaya pemadaman tetapi lebih karena turunnya hujan.
Belajar dari pengalaman di lapangan selama ini, masyarakat di sekitar terjadinya kebakaran hutan sangat kurang kepeduliannya terhadap bahaya dan dampak kebakaran, mereka masih berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu kejadian yang biasa dan tidak ada pengaruhnya bagi keseharian mereka. Sehingganya tidak heran kalau adanya regu pemadaman bekerja di sekitar mereka, bukannya mereka ikut berpartisipasi, malahan sering dijadikan sebagai bahan tontonan. Selama masyarakat masih merasa bahwa kebakaran bukan merupakan kerugian dan bahaya bagi mereka, tentunya praktek pembukaan lahan dengan membakar tetap akan dilakukan di masa yang akan datang. Untuk itulah strategi pengendalian kebakaran di masa yang akan datang harus melibatkan masyarakat.
Belajar dari Desa Sepahat
Desa Sepahat adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sebelum tahun 2010, desa ini merupakan salah satu desa yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di desa ini, langsung menjadi pusat perhatian mengingat desa ini langsung berbatasan dengan Selat Malaka, sehingga asap yang dihasilkan juga sangat cepat menyebrang ke negera tetangga (Malaysia).
Pada tahun 2009, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup, melakukan pilot projek pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) diberdayakan dengan cara melakukan ronda api disekitar Desa Sepahat. Kegiatan ronda dilakukan oleh dua orang anggota MPA setiap hari dengan cara berkeliling mengawasi lahan di desa sepahat. Di samping melukakan pengawasan terhadap titik api, tim ronda yang bertugas, juga melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi setiap orang yang dijumpai seperti petani atau orang yang sedang memancing untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Pengawasan dan sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ternyata lebih efektif dalam menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat trend data hotspot pada tahun-tahun setelah 2010, dimana Desa Sepahat sudah sangat jarang terpantau adanya hot spot. Bahkan untuk kejadian bencana asap Februari 2014, hampir tidak ditemukan hotspot di Sepahat, sementara di desa sebelahnya kebakaran cukup tinggi, kalaupun ada hotspot terpantau di sepahat merupakan rambatan dari desa sebelahnya.
Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat ini juga sangat sedikit. Hanya diperlukan dana untuk petugas ronda api sejumlah penghasilan sehari. Dengan demikian setiap bulan hanya diperlukan uang harian untuk 60 orang (dua orang salam satu hari) sebagai dana pengganti penghasilan karena mereka tidak bekerja ketika melakukan ronda api. Disamping uang harian, biaya lainnya hanya berupa pengadaan alat pemadam kebakaran sederhana, pakaian seragam tim (pakaian dan sepatu) dan alat komunikasi. Biaya yang diperlukan sangat sedikit dan tidak ada apa-apanya dibandingkan biaya yang dibutukan kalau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, belum lagi dampak lain yang ditimbulkan.
Belajar dari kebehasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat seperti di Sepahat ini, agaknya pola pemberdayaan masyarakat ini ini dapat replikasi di daerah lainnya di daerah Riau. Keinginan Gubernur Riau gubernur Riau Anas Maamun yang akan merekrut tenaga honor dari desa sebagai tenaga pemadam kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan pola seperti yang diuraikan di atas.
Mungkin tidak perlu merekrut tenaga honor dari seluruh desa yang ada di Riau sebagaimana yang disampaikan Gubri, tetapi cukup memperioritaskan pada daerah rawan kebakaran yang didasarkan dari tren data hotspot dan kejadian kebakaran selama ini. Menurut hemat penulis, tidak sampai lima puluh desa yang rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran pada desa yang rawan tersebut, insya Allah bencana kebakaran hutan dan lahan tidak akan terjadi lagi di Provinsi Riau.***
Alfi Fahmi
Staf PPE Sumatera, KLH
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

