Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Biarkan Kabut Asap Mengancam Lagi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SUHU ekstrim mulai terasa di Riau. Musim kering pun juga sudah mulai terasa, walau pada malam harinya turun hujan. Hal seperti ini sudah terbiasa di Riau. Apalagi dengan lokasi yang tidak mempunyai pegunungan, lautan, seperti halnya di Jawa. Riau memiliki SDA yaitu minyak yang cukup besar. Banyak orang mengatakan bahwa Riau adalah provinsi terkaya dengan atas bawah minyak. Tentu saja hal ini, disatu sisi, menjadi komoditi utama di Provinsi Riau dan hal ini menyebabkan, banyak pendatang mencoba usaha di Riau. Apalagi Riau dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Tidak heran, jika Riau berkembang pesat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya investasi dan bisnis yang dibuka di Riau. Dengan keadaan tersebut tidak heran, panasnya Riau semakin meningkat. Suhu terasa amat panas seperti menggigit kulit. Warga juga bermandikan keringat di dalam rumahnya bagi yang tidak menggunakan air conditioner (AC).

Namun, di balik panas tersebut, muncul kekhawatiran kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak hanya panas saja tetapi menyebabkan kabut asap yang membuat sesak pernafasan itu. Sinyal ini sudah disampaikan oleh Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan lembaga itu, 16 Ha hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning terbakar di awal Mei 2014. Titik api terbanyak berada di Kota Dumai, di mana kota pelabuhan tercatat 13 Ha lahan dan hutan terbakar. Sisanya 3 Ha merupakan kebakaran lahan dan hutan di Rokan Hilir. Kepala BPBD Riau, Said Saqlul Amri mengatakan, satuan tugas antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Riau berhasil memadamkan titik-titik kebakaran di wilayah. Ia juga menugaskan, satgas dalam kondisi siaga untuk mencegah kejadian serupa di wilayah lain.

Jika dilihat dari luas wilayah terbakar, apa yang terjadi di Dumai dan Rokan Hilir bisa disebut kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil. Namun luas atau tidak luas tidaklah penting, karena yang harus dipikirkan adalah akibat dari kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan ini tentunya tidak lepas dari peran investor yang ingin membuka lahan bisnis terutama perumahan. Kebutuhan perumahan tersebut mengalami peningkatan yang cukup tajam. Apalagi, penduduk Pekanbaru saat ini sudah mencapai satu juta jiwa lebih. Dalam statistik kependudukan, penambahan tersebut bukan hanya dari kelahiran, namun adanya faktor migrasi.

Pertumbuhan perekonomian telah menjadi inspirasi banyak orang. Perkembangan Riau yang pesat telah mendorong iklim investasi berjalan dengan semarak. Dinamika itulah yang secara langsung juga membuat tingkat migrasi ke Riau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Aparat terkait harusnya lebih menyiapkan diri untuk menghadapi permasalahan rutin di musim kering ini. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota tidak bisa lagi main-main dalam menangani masalah ini. Sudah 17 tahun kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan rutin mengganggu kehidupan masyarakat. kerugian materi pun tak kalah besarnya. Pada awal Februari – April 2014 lalu kerugian mencapai Rp20 triliun. Itu belum termasuk kerugian di bidang kesehatan dan lingkungan. Belum lagi masyarakat di provinsi tetangga, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang aktivitasnya ikut terganggu akibat kabut asap kiriman dari Riau.

Jika dipandang dari hukum lingkungan, tentu saja ini pelanggaran yang cukup berat. Terutama pada pelanggaran prinsip keadilan antargenerasi yang di mana dengan adanya pembakaran lahan dan hutan oleh generasi sekarang dapat mengorbankan kepentingan atau kebutuhan di generasi mendatang. Seharusnya ini diharapkan  menjadi dasar bagi pengembangan hukum lingkungan nasional maupun internasional, terutama dalam pengembangan suatu provinsi/kota. Dengan dasar ini, pemerintah harusnya lebih memperhatikan pada perizinan yang diberikan. Karena perizinan tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ekonomi, namun di sisi lain pemerintah harusnya lebih mementingkan pada aspek lingkungan dan kesehatan bagi warganya, karena hal ini berkaitan dengan kehidupan. Jika karena kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan banyak korban yang meninggal ataupun sakit, hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida dan merupakan pelanggaran HAM .
 
Harus ada upaya yang serius dari pemerintah dalam mencegah asap kembali. Selain itu perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi hutan dan membuat hutan lindung. Sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk pembukaan perumahan atau bisnis lainnya, ada energi yang menyerap melalui hutan lindung. Kita tidak bisa hanya terus berharap dan berpatokan dengan hujan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memilih-milih dalam memberikan izin kepada investor dalam hal pembukaan lahan.***


Dewi Maharani
Mahasiswi Jurusan Hukum Fakultas Hukum UIR

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer