Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koalisi atau Konspirasi?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan memperebutkan posisi kepala Negara Republik Indonesia sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum yaitu Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura dengan besar dukungan 39,97 persen serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PPP,PKS, PBB dan Golkar dengan jumlah dukungan 48,95 persen. Berdasarkan persentase suara dari masing-masing pendukung capres dan wapres tersebut telah memenuhi syarat untuk maju sesuai dengan ketetapan Undang-undang No 42/ 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) menyaratkan pencapresan dengan Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah pemilu legislatif.

Semakin hari pemberitaan tentang capres dan cawapres ini semakin dinamis dan disuguhkan oleh sebuah fenomena politik yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Strategi-strategi dan lobi-lobi politik hingga isu-isu yang akan dimainkan mulai dilakukan untuk meyakinkan orang lain alasan memilih salah satu pasangan calon yang diusung. Tak terkecuali memainkan peran media sosial baik melalui Blackberry Masseger (BBM), Facebook, Twitter, dan sebagai sebuah konsumsi publik yang tren saat ini untuk melakukan pencitraan terhadap keunggulan dan kelemahan capres dan cawapres.

Dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden tersebut diusung oleh partai politik dalam sebuah ruang lingkup koalisi sebab berdasarkan perolehan suara pada pemilihan legislatif tidak satupun partai politik yang mampu mengusung calonnya sendiri. Koalisi yang terjadi antara partai politik dengan partai politik lainnya merupakan sebuah keputusan dengan alasan persamaan persepsi, visi misi sang calon demi kemajuan bangsa dan negara sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Namun permasalahannya sejauh mana koalisi yang dijalin antar partai politik ini benar-benar sebagai gambaran dari suara rakyat atas keinginan terhadap sosok presiden yang diharapkan membawa negara ini ke arah yang lebih baik? Apakah capres dan cawapres yang disung ini hanya berdasarkan hubungan emosional ketua partai demi kepentingan partainya? Atau hanya sebuah pelampiasan elite partai dikarenakan takut ketinggalan gerbong akibat tidak cukup suara mendukung capres yang dikehendaki??

Idealnya kalau kita berpikir secara awam bahwa sosok calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik adalah orang yang dianggap mampu, mempunyai integritas, kapabalitas, profesional dan mempunyai jiwa pemimpin. Intinya bahwa sosok yang diusung adalah putra terbaik bangsa dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang mampu melakukan terobosan untuk mensejahterahkan rakyat dan menegakkan harkat dan martabat bangsa dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebenarnya pada pemilu presiden 2014 ini kita berharap munculnya pemimpin alternatif yang mempunyai trackrecord yang lebih bagus. Seperti halnya Mahfud MD, Anies Baswedan, Dahlan Iskan dan sebagai bentuk kematangan demokrasi di negara kita. Dengan harapan bahwa putra-putri terbaik bangsa itu ditawarkan kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja minus transaksi politik yang oportunistik. Sebab salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekruitmen kepemimpinan politik dan menjadi laboratorium melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas di negeri ini.

Penjaringan putra-putri terbaik bangsa untuk didukung sebagai pemimpin bangsa hasil kehendak masyarakat memang belum menemukan formula yang tepat. Selama ini capres dan cawapres yang diusung memang tergantung dari sebuah kesepakatan partai politik berdasarkan deal- deal politik oleh pemegang tampuk kekuasaan partai.  Di tangan merekalah siapa yang pantas diajukan dan dianggap mempunyai nilai jual untuk merebut hati pemilih. Sedangkan putra-putri terbaik yang berkualitas lainnya tidak akan bisa bersaing dalam arena pertarungan demokrasi kalau seandainya tidak mempunyai partai sebagai kendaraan politik atau tidak mempunyai kedekatan dengan pemegang kekuasaan di partai. Sebab penilaian masyarakat dengan penilaian partai itu berbeda asimetrik antara para pelaku politik dengan masyarakat. Bahkan internal partai pun mengalami perpecahan dikarenakan ketidaksetujuan dengan sosok yang di usung oleh partainya. Ini dapat kita lihat banyaknya tokoh berpengaruh di dalam partai yang berseberangan dengan partai politiknya.

Kita contohkan Dahlan Iskan sebagai pemenang konvensi di Partai Demokrat yang pada akhirnya terkubur dengan perolehan suara yang tidak mencukupi mengusung capres dan cawapres sendiri dan Partai Demokrat mengambil posisi sebagai pihak oposisi atau dikenal dengan istilah “non blok”. Meskipun sebenarnya Dahlan Iskan diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia atas terobosan dan gebrakannya selama ini untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun pada akhirnya terhalang oleh sebuah aturan konstitusi bahwa capres dan cawapres diusung oleh partai politik dan undang-undang di negara ini belum mengatur tentang pencalonan di luar partai politik melalui jalur independen. Begitu vitalnya peran partai politik untuk menciptakan baik dan buruknya seorang pemimpin yang diusung.

Namun bukan berarti pada pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti kita sambut dengan sikap pesimis akibat ketidakpercayaan kepada partai politik terhadap sosok yang dicalonkan. Kita perlu menelaah siapa sosok presiden dan calon wakil presiden tersebut yang pantas memimpin bangsa ini dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Partai politik kita dorong untuk melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Semoga.***


Ikhsan Fitri
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer