Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Perang promosi dan mengungkap kehebatan masing-masing, memang sudah menjadi menu hari-hari para calon presiden-calon wakil presiden, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta serta partai politik (Parpol) koalisi masing-masing. Tidak hanya itu, kedua kubu juga sudah menetapkan tim sukses masing-masing, hingga agenda berupa merapatkan barisan untuk pemenangan masing-masing.
Seperti yang ditulis Riau Pos, kemarin, pasangan Jokowi-JK menghadiri Mukernas dan Rakernas NU dan Prabowo-Hatta melakukan pertemuan dengan partai pendukung dan pengusung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Prabowo juga hadir dalam konsolidasi nasional PKS di tempat yang berbeda. Tentu saja, berbagai agenda dan kegiatan terus akan dilakukan kedua pasangan calon presinden Indonesia ini hingga hari penentuan, 9 Juli 2014 mendatang.
Berbagai kegiatan kedua pasangan ini, dipastikan juga akan dihantar dengan cepat oleh media-media yang dalam kondisi saat ini sangat membantu hingga sampai ke pelosok daerah seluruh Indonesia. Semua itu adalah wajar. Hanya saja, dalam kondisi seperti itu, masyarakat dan bangsa ini perlu menanti dengan jelas, konsep khusus yang canggih tentang pemberantasan korupsi.
Justru, dalam kondisi memilih pemimpin kali ini, kasus korupsi bukan saja sudah menjadi hiasan di mana-mana, yang sering melibatkan pejabat dan wakil rakyat dan banyak pula tokoh-tokoh politik yang terjerat di dalamnya. Kasus terbaru, yang sedang hangat adalah ditetapkannya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga Menteri Agama RI, Suryadharma Ali. Sedangkan kasus korupsi yang lain, masih menumpuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah ada yang sampai ke pengadilan dan vonis.
Untuk itu, masyarakat harus selalu memberikan perhatian lebih terhadap program pemberantasan korupsi dari capres-cawapres. Bahkan kalau perlu hal itu menjadi pertanyaan utama kepada capres-cawapres dalam berbagai kesempatan. Begitu pentingnya soal pemberantasan korupsi, maka sangat diharapkan Capres-Cawapres lebih mementingkan hal ini, jika dibandingkan dengan mengurusi dan menanggapi kampanye hitam yang tidak jelas asal usulnya.
Jika program pemberantasan korupsi ini sudah di tim sukses capres-cawapres keduanya, maka kita dorong bersama untuk menjadi hal utama yang diungkapkan ke publik. Seandainya, belum ada atau masih kurang, kita beri dorongan kepada Parpol pendukung untuk melakukan penguatan, agar pemilihan pemimpin kali ini benar-benar memberikan arahan yang jelas, sehingga tergambar visi untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Bukankan kasus korupsi ini sudah menjadi hal yang sangat parah dan membuat bangsa ini sengsara?
Kita berharap, bangsa ini mampu menjadikan program pemberantasan korupsi menjadi saring utama untuk melakukan pemilihan di antara dua pasangan calon pemimpin bangsa ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi dan jika momentum Pilpres ini dilewatkan begitu saja untuk menambah kelajuan proses pemberantasan korupsi, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat merugi.***
Seperti yang ditulis Riau Pos, kemarin, pasangan Jokowi-JK menghadiri Mukernas dan Rakernas NU dan Prabowo-Hatta melakukan pertemuan dengan partai pendukung dan pengusung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Prabowo juga hadir dalam konsolidasi nasional PKS di tempat yang berbeda. Tentu saja, berbagai agenda dan kegiatan terus akan dilakukan kedua pasangan calon presinden Indonesia ini hingga hari penentuan, 9 Juli 2014 mendatang.
Berbagai kegiatan kedua pasangan ini, dipastikan juga akan dihantar dengan cepat oleh media-media yang dalam kondisi saat ini sangat membantu hingga sampai ke pelosok daerah seluruh Indonesia. Semua itu adalah wajar. Hanya saja, dalam kondisi seperti itu, masyarakat dan bangsa ini perlu menanti dengan jelas, konsep khusus yang canggih tentang pemberantasan korupsi.
Justru, dalam kondisi memilih pemimpin kali ini, kasus korupsi bukan saja sudah menjadi hiasan di mana-mana, yang sering melibatkan pejabat dan wakil rakyat dan banyak pula tokoh-tokoh politik yang terjerat di dalamnya. Kasus terbaru, yang sedang hangat adalah ditetapkannya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga Menteri Agama RI, Suryadharma Ali. Sedangkan kasus korupsi yang lain, masih menumpuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah ada yang sampai ke pengadilan dan vonis.
Untuk itu, masyarakat harus selalu memberikan perhatian lebih terhadap program pemberantasan korupsi dari capres-cawapres. Bahkan kalau perlu hal itu menjadi pertanyaan utama kepada capres-cawapres dalam berbagai kesempatan. Begitu pentingnya soal pemberantasan korupsi, maka sangat diharapkan Capres-Cawapres lebih mementingkan hal ini, jika dibandingkan dengan mengurusi dan menanggapi kampanye hitam yang tidak jelas asal usulnya.
Jika program pemberantasan korupsi ini sudah di tim sukses capres-cawapres keduanya, maka kita dorong bersama untuk menjadi hal utama yang diungkapkan ke publik. Seandainya, belum ada atau masih kurang, kita beri dorongan kepada Parpol pendukung untuk melakukan penguatan, agar pemilihan pemimpin kali ini benar-benar memberikan arahan yang jelas, sehingga tergambar visi untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Bukankan kasus korupsi ini sudah menjadi hal yang sangat parah dan membuat bangsa ini sengsara?
Kita berharap, bangsa ini mampu menjadikan program pemberantasan korupsi menjadi saring utama untuk melakukan pemilihan di antara dua pasangan calon pemimpin bangsa ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi dan jika momentum Pilpres ini dilewatkan begitu saja untuk menambah kelajuan proses pemberantasan korupsi, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat merugi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

