Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ujian Nasional atau lebih dikenal dengan UN tahun 2014 sudah selesai diselenggarakan, hasil UN SLTA pun sudah diumumkan, sekarang tinggal menunggu hasil UN tingkat SLTP dan tingkat SD. Namun, tidak ada jantung yang berdebar-debar, tanda-tanda kecemasan, dan rasa takut tidak akan lulus dari siswa yang ikut UN tersebut. Semuanya tenang, seperti tidak terjadi apa-apa karena mereka (siswa dari tiap jenjang pendidikan) yakin akan lulus. Lalu, mengapa mereka yakin?
Pada kurikulum 1984, ujian tingkat nasional dinamakan Ebtanas untuk semua jenjang pendidikan, dan ujian sekolahnya dinamakan dengan Ebta. Ebtanas adalah singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, sementara Ebta adalah singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Namun, nuansa antara UN dan Ebtanas sangatlah jauh berbeda. Pada waktu Ebtanas tidak ada siswa atau orangtua yang protes kalau tidak lulus, tidak ada keterlambatan pengiriman, tidak ada pengawasan dari pihak kepolisian waktu penyelenggaraan ujian, tidak ada isu beredarnya kunci jawaban, tidak ada penekanan berantai dari kepala sekolah ke guru, kepala dinas ke kepala sekolah, bupati/wako ke kepala dinas, gubernur ke bupati/wako yang harus lulus 100 persen. Guru tidak ada yang mati-matian membantu siswa agar lulus Ebtanas. Tenang. Semuanya berjalan sesuai aturan dan norma yang telah ditentukan.
Kita lihat pelaksanaan UN sekarang, semua yang tidak ada pada waktu Ebtanas itu terjadi sekarang. Siswa atau orangtua yang protes kalau tidak lulus, pengiriman soal sering mengalami keterlambatan bahkan ada yang salah kirim, pada saat penyelenggaraan ujian harus dikawal oleh pihak kepolisian yang pada awalnya berpakaian seragam dengan senjata lengkap, isu beredarnya kunci jawaban ada di mana-mana dan selalu “dibantah” oleh bupati/wali kota atau pihak berwenang.
Hal yang sangat memalukan dan sudah menjadi rahasia umum, guru mata pelajaran yang di UN kan “ditekan” oleh kepala sekolah untuk membantu siswa dengan membuat kunci jawaban, kepala sekolah ditekan habis oleh kepala dinas pendidikan, kepala dinas ditekan oleh bupati/walikota, dan bupati/walikota ditekan oleh gubernur agar tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Semuanya kacau dan penuh dengan kebohongan. Situasi yang sangat berbeda dengan Ebtanas.
Alhasil, siswa yang ikut UN memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka pasti akan lulus, karena semua pihak telah membantu mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, bupati/wali kota, bahkan gubernur sudah memiliki tugas masing-masing untuk “mensukseskan” pelaksanaan UN. Mereka malu seandainya di wilayah mereka tingkat kelulusan tidak mencapai angka 100 persen, tetapi mereka tidak malu mereka melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan itu. Itulah mungkin jawaban untuk pertanyaan mengapa mereka (siswa) yakin mereka pasti lulus pada paragraf pertama tersebut.
Bahkan, UN yang baru saja dilaksanakan ini juga telah memberikan lembaran buram. Di Semarang, dua orang guru dan lima orang guru SMP ditangkap tim Resmob Polrestabes Semarang karena diduga terlibat aksi pembocoran kunci jawaban. Lebih ironis lagi, kunci jawaban tersebut dibisniskan (dijual) dengan harga Rp1,5 sampai Rp3 juta.
Sangat mungkin (mungkin juga sudah menjadi rahasia umum). Semua bidang studi yang di-UN-kan berupaya (lebih tepatnya ditugasi) untuk meluluskan semua siswanya dengan cara apa pun. Tugas siswa hanya datang ke foto kopi atau ke tempat yang sudah dijanjikan dengan yang membuat kunci jawaban, kemudian membayar dan kunci jawaban sudah di tangan. Tugas siswa selanjutnya adalah menyebarkan kunci tersebut ke teman-temannya sambil memungut iuran untuk membayar kunci jawaban tersebut. Peristiwa kebocoran soal juga terjadi di Jakarta. ICW bersama Haryono Umar (Irjen Kemdikbud), melakukan sidak ke SMPN 67 Jakarta. Hasilnya ada dugaan bahwa ada kebocoran soal Bahasa Inggris. Sumber kebocoran tersebut juga diduga berasal dari guru. Dua contoh kasus tersebut mungkin hanya contoh kecil dari kotornya pelaksanaan UN.
Sudahlah banyak pemberitaan-pemberitaan negatif tentang pelaksanaan UN ini, para pejabat dinas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi masih tetap menjadikan tingkat kelulusan UN sebagai hal yang dibangga-banggakan. Maksudnya, pejabat tersebut akan sangat bangga dan sudah pasti akan ada beritanya di koran apabila di kabupaten atau di provinsinya tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Sebaliknya, mereka akan malu apabila di kabupaten atau provinsinya tingkat kelulusan UN menurun. Dalam kondisi carut marut UN saat ini, apakah hasil UN masih bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan tinggi-rendahnya kualitas pendidikan di suatu daerah? Kemudian, apakah hasil UN juga masih pantas dibangga-banggakan? Wallahualam bissawab.***
Raja Saleh
Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau
Pada kurikulum 1984, ujian tingkat nasional dinamakan Ebtanas untuk semua jenjang pendidikan, dan ujian sekolahnya dinamakan dengan Ebta. Ebtanas adalah singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, sementara Ebta adalah singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Namun, nuansa antara UN dan Ebtanas sangatlah jauh berbeda. Pada waktu Ebtanas tidak ada siswa atau orangtua yang protes kalau tidak lulus, tidak ada keterlambatan pengiriman, tidak ada pengawasan dari pihak kepolisian waktu penyelenggaraan ujian, tidak ada isu beredarnya kunci jawaban, tidak ada penekanan berantai dari kepala sekolah ke guru, kepala dinas ke kepala sekolah, bupati/wako ke kepala dinas, gubernur ke bupati/wako yang harus lulus 100 persen. Guru tidak ada yang mati-matian membantu siswa agar lulus Ebtanas. Tenang. Semuanya berjalan sesuai aturan dan norma yang telah ditentukan.
Kita lihat pelaksanaan UN sekarang, semua yang tidak ada pada waktu Ebtanas itu terjadi sekarang. Siswa atau orangtua yang protes kalau tidak lulus, pengiriman soal sering mengalami keterlambatan bahkan ada yang salah kirim, pada saat penyelenggaraan ujian harus dikawal oleh pihak kepolisian yang pada awalnya berpakaian seragam dengan senjata lengkap, isu beredarnya kunci jawaban ada di mana-mana dan selalu “dibantah” oleh bupati/wali kota atau pihak berwenang.
Hal yang sangat memalukan dan sudah menjadi rahasia umum, guru mata pelajaran yang di UN kan “ditekan” oleh kepala sekolah untuk membantu siswa dengan membuat kunci jawaban, kepala sekolah ditekan habis oleh kepala dinas pendidikan, kepala dinas ditekan oleh bupati/walikota, dan bupati/walikota ditekan oleh gubernur agar tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Semuanya kacau dan penuh dengan kebohongan. Situasi yang sangat berbeda dengan Ebtanas.
Alhasil, siswa yang ikut UN memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka pasti akan lulus, karena semua pihak telah membantu mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, bupati/wali kota, bahkan gubernur sudah memiliki tugas masing-masing untuk “mensukseskan” pelaksanaan UN. Mereka malu seandainya di wilayah mereka tingkat kelulusan tidak mencapai angka 100 persen, tetapi mereka tidak malu mereka melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan itu. Itulah mungkin jawaban untuk pertanyaan mengapa mereka (siswa) yakin mereka pasti lulus pada paragraf pertama tersebut.
Bahkan, UN yang baru saja dilaksanakan ini juga telah memberikan lembaran buram. Di Semarang, dua orang guru dan lima orang guru SMP ditangkap tim Resmob Polrestabes Semarang karena diduga terlibat aksi pembocoran kunci jawaban. Lebih ironis lagi, kunci jawaban tersebut dibisniskan (dijual) dengan harga Rp1,5 sampai Rp3 juta.
Sangat mungkin (mungkin juga sudah menjadi rahasia umum). Semua bidang studi yang di-UN-kan berupaya (lebih tepatnya ditugasi) untuk meluluskan semua siswanya dengan cara apa pun. Tugas siswa hanya datang ke foto kopi atau ke tempat yang sudah dijanjikan dengan yang membuat kunci jawaban, kemudian membayar dan kunci jawaban sudah di tangan. Tugas siswa selanjutnya adalah menyebarkan kunci tersebut ke teman-temannya sambil memungut iuran untuk membayar kunci jawaban tersebut. Peristiwa kebocoran soal juga terjadi di Jakarta. ICW bersama Haryono Umar (Irjen Kemdikbud), melakukan sidak ke SMPN 67 Jakarta. Hasilnya ada dugaan bahwa ada kebocoran soal Bahasa Inggris. Sumber kebocoran tersebut juga diduga berasal dari guru. Dua contoh kasus tersebut mungkin hanya contoh kecil dari kotornya pelaksanaan UN.
Sudahlah banyak pemberitaan-pemberitaan negatif tentang pelaksanaan UN ini, para pejabat dinas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi masih tetap menjadikan tingkat kelulusan UN sebagai hal yang dibangga-banggakan. Maksudnya, pejabat tersebut akan sangat bangga dan sudah pasti akan ada beritanya di koran apabila di kabupaten atau di provinsinya tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen. Sebaliknya, mereka akan malu apabila di kabupaten atau provinsinya tingkat kelulusan UN menurun. Dalam kondisi carut marut UN saat ini, apakah hasil UN masih bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan tinggi-rendahnya kualitas pendidikan di suatu daerah? Kemudian, apakah hasil UN juga masih pantas dibangga-banggakan? Wallahualam bissawab.***
Raja Saleh
Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

