Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut civil law tentunya telah membentuk Undang-undang No 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian perspektif dalam penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting harus dilakukan penataan hukum lingkungan administrasi yang lebih baik.
Seiring waktu, kebijakan pemerintah itu memerlukan perancangan persyaratan lingkungan yang lebih baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan dalam hukum lingkungan yang efektif dan efisien. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan, yaitu pendekatan atur dan awasi (command and control atau CAC Approach) pendekatan atur diri sendiri (ADS), pendekatan ekonomi (economic approach) pendekatan perilaku (behaviour approach) dan pendekatan tekanan publik (public pressure approach). Dari kelima pendekatan penataan di atas, pendekatan CAC sangat relevan untuk dibicarakan dalam kajian penegakan hukum lingkungan administrasi.
Pendekatan atur dan awas atau yang dikenal juga CAC approach menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan pengaturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup (command approach). Pengaturan yang diikuti dengan sistem pengawasan agar penataan dapat dijamin (control approach).
Beberapa instrumen (legal tools) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan CAC. Pertama, melalui perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin inilah, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi pemilik kegiatan usaha yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dokumen perizinan yang ada pada pemerintah secara proaktif dicek kebenarannya di lapangan saat ini?
Berbicara mengenai Amdal telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai bentuk izin untuk menjamin bahwa fasilitas tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin. Oleh karena itu, konsep Amdal dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup dan hal ini tentunya harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Audit lingkungan wajib yang dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No32/2009 merupakan bentuk preventif lain yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang berpotensi dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.
Selanjutnya pengawasan penataan merupakan bagian paling krusial dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala maka pengelolaan lingkungan hidup tiada berarti. Sebagai bentuk tindakan hukum (legal action), pemerintah tidak akan tebang pilih terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memberikan penjatuhan sanksi adminstrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sanksi administrasi merupakan suatu tindakan hukum (legal action) yang diambil pemerintah melalui pejabat tata usaha negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Sebagai bentuk nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tindakan paksaan berupa perintah kepada si pemilik kegiatan dan usaha dalam upaya mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, dan dapat pula berupa pencabutan izin si pemilik kegiatan usaha.
Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum sempurnanya pembenahan penegakan hukum lingkungan sebagian besar disebabkan oleh faktor yang bersifat teknis. Walaupun kendala teknis merupakan masalah penting untuk diatasi, namun kehadiran kendala struktural yang dominan dapat menegaskan pembenahan kendala teknis yang telah dilakukan.
Harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan belum tercipta dengan sepenuhnya. Pemikiran-pemikiran yang mempertentangkan pembangunan dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pola tindakan pemerintah yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Dengan penataan kelembagaan semacam ini maka dalam konteks pengawasan, masalah pertentangan kepentingan antara kepentingan pembangunan dengan lingkungan dapat diminimalisirkan, serta adanya catatan penting bagi petugas Kementerian Lingkungan Hidup memiliki keberanian moral dan integritas yang tinggi untuk dapat bertindak tanpa tebang pilih dan tanpa kompromi.***
Mayer Rosari
Mahasiswi Jurusan Hukum Fakultas Hukum UIR
Seiring waktu, kebijakan pemerintah itu memerlukan perancangan persyaratan lingkungan yang lebih baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan dalam hukum lingkungan yang efektif dan efisien. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan, yaitu pendekatan atur dan awasi (command and control atau CAC Approach) pendekatan atur diri sendiri (ADS), pendekatan ekonomi (economic approach) pendekatan perilaku (behaviour approach) dan pendekatan tekanan publik (public pressure approach). Dari kelima pendekatan penataan di atas, pendekatan CAC sangat relevan untuk dibicarakan dalam kajian penegakan hukum lingkungan administrasi.
Pendekatan atur dan awas atau yang dikenal juga CAC approach menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan pengaturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup (command approach). Pengaturan yang diikuti dengan sistem pengawasan agar penataan dapat dijamin (control approach).
Beberapa instrumen (legal tools) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan CAC. Pertama, melalui perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin inilah, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi pemilik kegiatan usaha yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dokumen perizinan yang ada pada pemerintah secara proaktif dicek kebenarannya di lapangan saat ini?
Berbicara mengenai Amdal telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai bentuk izin untuk menjamin bahwa fasilitas tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin. Oleh karena itu, konsep Amdal dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup dan hal ini tentunya harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Audit lingkungan wajib yang dilaksanakan secara konsisten, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No32/2009 merupakan bentuk preventif lain yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang berpotensi dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.
Selanjutnya pengawasan penataan merupakan bagian paling krusial dalam penegakan hukum lingkungan, tanpa adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala maka pengelolaan lingkungan hidup tiada berarti. Sebagai bentuk tindakan hukum (legal action), pemerintah tidak akan tebang pilih terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memberikan penjatuhan sanksi adminstrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sanksi administrasi merupakan suatu tindakan hukum (legal action) yang diambil pemerintah melalui pejabat tata usaha negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Sebagai bentuk nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tindakan paksaan berupa perintah kepada si pemilik kegiatan dan usaha dalam upaya mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, dan dapat pula berupa pencabutan izin si pemilik kegiatan usaha.
Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum sempurnanya pembenahan penegakan hukum lingkungan sebagian besar disebabkan oleh faktor yang bersifat teknis. Walaupun kendala teknis merupakan masalah penting untuk diatasi, namun kehadiran kendala struktural yang dominan dapat menegaskan pembenahan kendala teknis yang telah dilakukan.
Harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan belum tercipta dengan sepenuhnya. Pemikiran-pemikiran yang mempertentangkan pembangunan dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pola tindakan pemerintah yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Dengan penataan kelembagaan semacam ini maka dalam konteks pengawasan, masalah pertentangan kepentingan antara kepentingan pembangunan dengan lingkungan dapat diminimalisirkan, serta adanya catatan penting bagi petugas Kementerian Lingkungan Hidup memiliki keberanian moral dan integritas yang tinggi untuk dapat bertindak tanpa tebang pilih dan tanpa kompromi.***
Mayer Rosari
Mahasiswi Jurusan Hukum Fakultas Hukum UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

