Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pemilu presiden tahun ini akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua pasangan tersebut adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kedua pasangan ini pun sudah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum dan telah menyerahkan visi-misinya sebagai syarat administratif yang wajib mereka serahkan.
Merujuk pada dokumen visi dan misi yang ditawarkan oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, secara umum dapat disimpulkan bahwa komitmen masing-masing pasangan terhadap pendidikan meliputi;
Joko Widodo-Jusuf Kalla
Dalam dokumen visi-misi pasangan Capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kebijakan pendidikan berkarakter, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memberi penekanan pada sepuluh prioritas utama. Yaitu; menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara, tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional —termasuk di dalamnya ujian nasional, membentuk kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas secara merata, memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan, memperjuangkan UU wajib belajar 12 tahun, dan memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
Dalam dokumen visi-misi pasangan Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan.
Komitmen tersebut dilakukan dengan poin-poin sebagai berikut; memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan pancasila, kebangsaan dan budi pekerti, melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros., melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh melalui pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun, menaikan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp4 juta per bulan, merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Menunjukkan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal, dan mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi. Memperbaiki secara massif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP, dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp150 juta per sekolah, dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp. 20 triliun selama 2015-2019.
Poin selanjutnya, mengembangkan fasilitas dan keadilan pendidikan melalui program menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara. Menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis. memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah.
Terakhir mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan kerja.
Persamaan Visi
Melihat dokumen visi-misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki visi yang sama dalam memwujudkan pendidikan yang berkarakter, berkomitmen melaksanakan wajib belajar 12 tahun, menata kurikulum pendidikan nasional, menonjolkan kearifan lokal (daerah), meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, melakukan perekrutan guru, memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, memberikan perhatian terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbedaan Visi
Adapun perbedaan visi pendidikan dua pasangan presiden dan wakil presiden tersebut adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional—termasuk di dalamnya UN. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros. Menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi, memperbaiki secara massif kualitas dari fasilitas pendidikan di pesantren/sekolah agama sederajat melalui pengalokasian DPKFP rata-rata Rp150 juta per sekolah, dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp20 triliun selama 2015-2019.
Selanjutnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis. Terakhir pasangan ini akan memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah. Dan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritime dan industri, termasuk Balai Latihan kerja.
Kesimpulan
Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang bertarung 9 April 2014 mendatang adalah pasangan calon yang sama-sama berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia melaui program-program yang akan mereka laksanakan.***
Jumardi
Guru Pondok Pesantren YASIN Tembilahan
Merujuk pada dokumen visi dan misi yang ditawarkan oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, secara umum dapat disimpulkan bahwa komitmen masing-masing pasangan terhadap pendidikan meliputi;
Joko Widodo-Jusuf Kalla
Dalam dokumen visi-misi pasangan Capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kebijakan pendidikan berkarakter, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memberi penekanan pada sepuluh prioritas utama. Yaitu; menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara, tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional —termasuk di dalamnya ujian nasional, membentuk kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas secara merata, memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan, memperjuangkan UU wajib belajar 12 tahun, dan memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
Dalam dokumen visi-misi pasangan Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan.
Komitmen tersebut dilakukan dengan poin-poin sebagai berikut; memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan pancasila, kebangsaan dan budi pekerti, melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros., melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh melalui pengiriman tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru yang bersangkutan, merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun, menaikan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp4 juta per bulan, merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Menunjukkan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal, dan mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi. Memperbaiki secara massif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP, dan SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp150 juta per sekolah, dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp. 20 triliun selama 2015-2019.
Poin selanjutnya, mengembangkan fasilitas dan keadilan pendidikan melalui program menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara. Menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis. memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah.
Terakhir mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan kerja.
Persamaan Visi
Melihat dokumen visi-misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki visi yang sama dalam memwujudkan pendidikan yang berkarakter, berkomitmen melaksanakan wajib belajar 12 tahun, menata kurikulum pendidikan nasional, menonjolkan kearifan lokal (daerah), meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, melakukan perekrutan guru, memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, memberikan perhatian terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbedaan Visi
Adapun perbedaan visi pendidikan dua pasangan presiden dan wakil presiden tersebut adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional—termasuk di dalamnya UN. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif dan atau boros. Menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, mewajibkan kembali kurikulum matematika dan bahasa inggris untuk sekolah dasar serta pendidikan anti korupsi, memperbaiki secara massif kualitas dari fasilitas pendidikan di pesantren/sekolah agama sederajat melalui pengalokasian DPKFP rata-rata Rp150 juta per sekolah, dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp20 triliun selama 2015-2019.
Selanjutnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis. Terakhir pasangan ini akan memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah. Dan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritime dan industri, termasuk Balai Latihan kerja.
Kesimpulan
Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang bertarung 9 April 2014 mendatang adalah pasangan calon yang sama-sama berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia melaui program-program yang akan mereka laksanakan.***
Jumardi
Guru Pondok Pesantren YASIN Tembilahan
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

