Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menggesa Penggunaan APBD 2014

R
Penulis: Rindra Yasin❯
TAHUN 2013 dan 2014, bagi Provinsi Riau menjadi tahun politik. Di semester terakhir tahun 2013, Riau disibukkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Proses Pilgubri yang diharapkan selesai tahun 2013, ternyata harus menyeberang ke tahun 2014 karena pilgubri harus melalui beberapa tahapan dan persoalan.

Baru saja pasangan Gubri dan Wagubri terpilih dilantik, Riau sudah disibukkan pula persiapan menghadapi pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 9 Juli mendatang. Jauh sebelum itu, para calon anggota legislatif pun sudah mulai intensif bersosialisasi kepada masyarakat.

Proses pemilu legislatif, berdampak jelas pada pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada 2014. Pengesahan APBD sebagian besar kabupaten/kota di Riau melorot jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini tidak lain disebabkan para anggota DPRD sebagian besar kembali mencalonkan diri maju untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Sehingga, tugas-tugas pokok mereka di DPRD seringkali terabaikan karena dihabiskan untuk bersosialisasi kepada masyarakat.

Faktor lainnya, pengesahan APBD di akhir-akhir masa jabatan anggota DPRD disebut-sebut penuh dengan deal-deal politik dan kepentingan, sehingga sulit mencarikan kata sepakat antara eksekutif dan legislatif.

Faktanya, saat ini sebagian besar APBD telah terlambat pengesahannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, beberapa kabupaten, pengesahan APBD memasuki triwulan kedua 2014.

Ini berarti secara otomatis terjadi pula perlambatan cairnya anggaran pembangunan maupun anggaran rutin pemerintahan yang di dalamnya ada gaji para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Keterlambatan tersebut jelas berdampak besar bagi daerah. Duit APBD yang mengendap di kas daerah menyebabkan tidak terjadinya siklus ekonomi yang baik di masyarakat. Masyarakat merasakan bagaimana ekonomi lesu karena banyaknya uang yang seharusnya sudah beredar, saat ini masih tersimpan rapi di kas daerah.

Sisa tahun anggaran 2014 yang masih enam bulan efektif ini, harus benar-benar dimanfaatkan untuk memacu berbagai keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi, upaya memacu berbagai kendala yang ada selama ini, tidak berarti memberi peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Mekanisme penggunaan anggaran harus tetap mengacu pada aturan yang ada.

Catatan berikutnya, keterlambatan yang terjadi saat ini jangan sampai terulang pada tahun berikutnya. Sebab, perekonomian masyarakat sangat tergantung pada stabilitas anggaran daerah.

Saatnya, anggota DPRD yang baru terpilih membuktikan semangat barunya bekerja keras dan bertindak cerdas membalas budi kepada masyarakat yang telah mengantar mereka ke kursi legislatif. Kita tunggu saja. Biar waktu membuktikan.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer