Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sejak tahun 1932, Thailand terus mengalami kudeta militer atas pemerintahan sipil. Ketidakstabilan politik dan ekonomi selalu menjadi dasar keterlibatan militer untuk melakukan kudeta atas pemerintahan sipil yang sah secara konstitusional. Apa yang terjadi di Thailand memperlihatkan bagaimana militer sewaktu-waktu dapat melakukan/penggulingan pemerintahan sipil yang sah dengan dalih pemulihan keadaan yang tidak stabil. Apa yang dialami di Thailand saat ini bukan merupakan sesuatu yang asing lagi, jika militer selalu turut campur dalam hal politik dan pemerintahan di negara tersebut. Oleh karena itu, kudeta militer yang terjadi di Thailand merupakan akumulasi kekecewaan dan frustasi dari kalangan militer sendiri terhadap persoalan politik dan keamanan dalam negeri Thailand yang telah berlangsung 7 bulan lamanya.
Masuknya militer dalam menyelesaikan konflik antara yang propemerintah dan anti pemerintah merupakan sesuatu kemunduran bagi iklim demokrasi dan supremasi sipil di negara tersebut. Dalam kurun 10 tahun terakhir, Thailand telah 2 kali mengalami kudeta militer. Sebelumnya pada 19 September 2006 lalu ketika Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra berkuasa di kudeta oleh militer yang didukung oleh raja sebagai simbol negara. Ketika itu Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam pemilihan umum yang juga mendapat pantauan dari dunia internasional.
Namun ketidakpuasan di dalam negeri atas kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, militer melakukan kudeta ketika Thaksin Shinawatra berada di luar negeri. Hingga saat ini, mantan Perdana Menteri Thaiand tersebut tidak dapat kembali ke negaranya yang didakwa oleh pengadilan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Walau bagaimanapun dan apapun alasannya, kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer tersebut tidak dapat diterima sebab pemilihan perdana menteri dilakukan dengan demokratis. Kudeta militer yang terjadi telah merusak tatanan pemerintahan sipil yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Kudeta militer yang dilakukan pada 22 Mei 2014 oleh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Prayuth Chan-ocha membuktikan sekali lagi bahwa militer sangat dominan untuk mengintervensi dan mengontrol pemerintahan sipil. Sewaktu-waktu militer siap untuk menggulingkan dan menjalankan pemerintahan sipil yang dianggap oleh militer bahwa pemerintahan sipil tidak dapat mengontrol keadaaan dalam hal menjaga stabilitas dan ketentraman negara. Junta militer yang berkuasa di Thailand saat ini sangat membatasi hak-hak sipil seperti halnya hak berkumpul lebih dari 5 orang. Sejak mengambil-alih kekuasaan dengan melakukan kudeta militer, Junta militer telah membekukan konstitusi negara dan pemerintahan di bawah Perdana Menteri sementara yaitu Niwatthamrong Boonsongphaisan menggantikan Perdana Menteri Yingluch Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Agung Thailand.
Konsekuensi dari kudeta militer, menjadikan kehidupan masyarakat tidak memiliki kebebasan. Jam malam diberlakukan, sensor televisi baik lokal maupun internasional dilakukan oleh militer dan juga menyensor setiap tayangan-tayangan yang memberitakan masalah politik serta menutup layanan facebook. Tidak itu saja, junta militer yang berkuasa juga membubarkan senat yang menjadi satu-satunya lembaga parlemen yang masih tersisa serta pemecatan kepala kepolisian negara, Jenderal Adul Saengsingkaew. Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra beserta anggota kabinet dilaporkan juga ditahan oleh Junta militer, walau akhirnya dilepaskan. Sudah dapat dipastikan bahwa, junta militer yang berkuasa saat ini akan semakin mempersulit keadaan negara tersebut yang selama ini sudah mengalami kemunduran secara politik dan kemerosotan ekonomi.
Dampak dari kudeta militer tersebut tidak saja menjadikan Thailand mundur dalam hal demokrasi, juga akan berdampak terhadap perekonomian negara tersebut. Para investor tentu akan berpikir ulang untuk melakukan investasi ke negara tersebut, juga di sektor pariwisata tentu akan berpengaruh secara langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke negara tersebut. Apa yang dikatakan oleh mantan menteri luar negeri Thailand, Surin Pitsuwan, bahwa selama militer berkuasa di Thailand praktis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi mengalami kemunduran dan kebebasan rakyat terbatas dan dibatasi. Hal yang demikian menjadi pelajaran bagi Thailand yang selama ini terus didera oleh kudeta militer.
Reaksi Internasional
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Mon, telah memperingatkan junta militer Thailand untuk sesegera mungkin memulihkan keamanan dan ketertiban serta mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Demikian pula halnya dengan Uni Eropa yang meminta kepada militer Thailand untuk segera memulihkan keamanan dan kembali kepada konstitusi negara yang telah dibekukan oleh Junta militer. Uni Eropa juga prihatin dengan kondisi Thailand yang memberlakukan pemerintahan militer. Bagi pemerintah Indonesia, Presiden SBY meminta kepada junta militer Thailand untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban.
Kementerian luar negeri Amerika Serikat juga telah mendesak kepada junta militer untuk segera mengembalikan kekuasaan sipil dan membebaskan para pemimpin politik baik yang pro pemerintah maupun yang kontra pemerintah, mengembalikan demokrasi melalui pemilihan umum dan menghormati HAM dan kebebasan fundamental yang menjadi asas dari kebebasan rakyat Thailand.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau. Alumni IKMAS, UKM, Malaysia
Masuknya militer dalam menyelesaikan konflik antara yang propemerintah dan anti pemerintah merupakan sesuatu kemunduran bagi iklim demokrasi dan supremasi sipil di negara tersebut. Dalam kurun 10 tahun terakhir, Thailand telah 2 kali mengalami kudeta militer. Sebelumnya pada 19 September 2006 lalu ketika Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra berkuasa di kudeta oleh militer yang didukung oleh raja sebagai simbol negara. Ketika itu Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam pemilihan umum yang juga mendapat pantauan dari dunia internasional.
Namun ketidakpuasan di dalam negeri atas kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, militer melakukan kudeta ketika Thaksin Shinawatra berada di luar negeri. Hingga saat ini, mantan Perdana Menteri Thaiand tersebut tidak dapat kembali ke negaranya yang didakwa oleh pengadilan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Walau bagaimanapun dan apapun alasannya, kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer tersebut tidak dapat diterima sebab pemilihan perdana menteri dilakukan dengan demokratis. Kudeta militer yang terjadi telah merusak tatanan pemerintahan sipil yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Kudeta militer yang dilakukan pada 22 Mei 2014 oleh pimpinan Angkatan Darat, Jenderal Prayuth Chan-ocha membuktikan sekali lagi bahwa militer sangat dominan untuk mengintervensi dan mengontrol pemerintahan sipil. Sewaktu-waktu militer siap untuk menggulingkan dan menjalankan pemerintahan sipil yang dianggap oleh militer bahwa pemerintahan sipil tidak dapat mengontrol keadaaan dalam hal menjaga stabilitas dan ketentraman negara. Junta militer yang berkuasa di Thailand saat ini sangat membatasi hak-hak sipil seperti halnya hak berkumpul lebih dari 5 orang. Sejak mengambil-alih kekuasaan dengan melakukan kudeta militer, Junta militer telah membekukan konstitusi negara dan pemerintahan di bawah Perdana Menteri sementara yaitu Niwatthamrong Boonsongphaisan menggantikan Perdana Menteri Yingluch Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Agung Thailand.
Konsekuensi dari kudeta militer, menjadikan kehidupan masyarakat tidak memiliki kebebasan. Jam malam diberlakukan, sensor televisi baik lokal maupun internasional dilakukan oleh militer dan juga menyensor setiap tayangan-tayangan yang memberitakan masalah politik serta menutup layanan facebook. Tidak itu saja, junta militer yang berkuasa juga membubarkan senat yang menjadi satu-satunya lembaga parlemen yang masih tersisa serta pemecatan kepala kepolisian negara, Jenderal Adul Saengsingkaew. Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra beserta anggota kabinet dilaporkan juga ditahan oleh Junta militer, walau akhirnya dilepaskan. Sudah dapat dipastikan bahwa, junta militer yang berkuasa saat ini akan semakin mempersulit keadaan negara tersebut yang selama ini sudah mengalami kemunduran secara politik dan kemerosotan ekonomi.
Dampak dari kudeta militer tersebut tidak saja menjadikan Thailand mundur dalam hal demokrasi, juga akan berdampak terhadap perekonomian negara tersebut. Para investor tentu akan berpikir ulang untuk melakukan investasi ke negara tersebut, juga di sektor pariwisata tentu akan berpengaruh secara langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke negara tersebut. Apa yang dikatakan oleh mantan menteri luar negeri Thailand, Surin Pitsuwan, bahwa selama militer berkuasa di Thailand praktis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi mengalami kemunduran dan kebebasan rakyat terbatas dan dibatasi. Hal yang demikian menjadi pelajaran bagi Thailand yang selama ini terus didera oleh kudeta militer.
Reaksi Internasional
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Mon, telah memperingatkan junta militer Thailand untuk sesegera mungkin memulihkan keamanan dan ketertiban serta mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Demikian pula halnya dengan Uni Eropa yang meminta kepada militer Thailand untuk segera memulihkan keamanan dan kembali kepada konstitusi negara yang telah dibekukan oleh Junta militer. Uni Eropa juga prihatin dengan kondisi Thailand yang memberlakukan pemerintahan militer. Bagi pemerintah Indonesia, Presiden SBY meminta kepada junta militer Thailand untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban.
Kementerian luar negeri Amerika Serikat juga telah mendesak kepada junta militer untuk segera mengembalikan kekuasaan sipil dan membebaskan para pemimpin politik baik yang pro pemerintah maupun yang kontra pemerintah, mengembalikan demokrasi melalui pemilihan umum dan menghormati HAM dan kebebasan fundamental yang menjadi asas dari kebebasan rakyat Thailand.***
Hasrul Sani Siregar
Widyaiswara Madya BKD Provinsi Riau. Alumni IKMAS, UKM, Malaysia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

