Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Catatan Hari Lingkungan Hidup Dunia)
Tema Hari Lingkungan Hidup Se-dunia tahun 2014 telah ditetapkan oleh United Nations Programme of Enviroment (UNEP) Raise Your Voice not The Sea Level, yang di disesuaikan dengan kondisi Indonesia: ”Satukan langkah, lindungi ekosistem Pesisir dan dampak perubahan iklim”. Tema yang ditetapkan oleh UNEP dan Kementerian Lingkungan Hidup ini saya anggap sangat tepat, terlepas dari ada pihak yang percaya dan tak percaya akan dampak perubahan iklim terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan 13.466 pulau dan panjang garis pantai terpanjang keempat di dunia (95.181 km) setelah Kanada (110.310 km), USA (133.312 km) dan Federasi Rusia (110.310 km), Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar pesisirnya dan pulau-pulau kecilnya terancam oleh kenaikan paras air laut sebagai akibat dari pemanasan global. Kawasan pesisir yang rendah mulai dari Banda Aceh, Belawan, Padang, Bagansiapiapi, Dumai, Tembilahan, Kuala Tungkal, Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Mataram, Ambon, dan lain-lain akan tenggelam. Apakah kita semua, baik pemerintah, masyarakat, pakar dan swasta juga tidak percaya dan tidak perduli dengan kondisi dan ancaman yang akan terjadi tersebut? Pihak mana yang paling bertanggung jawab terhadap ancaman demikian?
Perubahan Iklim dan Kerusakan Ekosistem Pesisir
Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan dari Yokohama, Jepang, tanggal 13 Maret 2014, emisi karbon yang terus meningkat akan memperbesar risiko konflik, kelaparan, banjir, gangguan ekonomi, dan migrasi penghuni bumi pada abad ini. Jika dibiarkan, emisi karbon (GRK) menyebabkan kerugian triliunan dolar AS karena kerusakan properti, ekosistem, dan untuk biaya sistem pertahanan iklim. Risiko ini meningkat setiap satu derajat kenaikan suhu udara akibat pemanasan global, dan tak bisa diubah.
Peningkatan besaran pemanasan kemungkinan menimbulkan berbagai dampak yang parah, meluas, dan tak bisa diubah. Dampak pemanasan global dirasakan di manapun, mengobarkan kemungkinan kekurangan pangan, bencana alam, dan risiko perang. Dunia pada banyak krisis, tak siap menghadapi risiko iklim yang berubah-ubah. Pemanasan global akan mengganggu pola hujan dan menaikkan risiko banjir secara signifikansi terutama di Eropa dan Asia. Di sisi lain, resiko kekeringan juga makin tinggi di daerah yang tandus.
Perubahan iklim akan mengakibatkan berbagai dampak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain perubahan fisik lingkungan berupa intrusi air asin ke darat, gelombang pasang, banjir (rob, pasang keling), kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Kesemuanya akan berimbas pada seluruh sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah ini dan wilayah daratan lain. Morfologi pantai, ekosistem alamiah permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, transportasi dan pariwisata paling rentan terkena. Dampak lanjutannya dapat menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan, perubahan pola hidup dan matapencaharian penduduk.
Sebagaimana telah difahami banyak pihak dan banyak negara, seiring dengan pertambahan penduduk yang tinggi di dunia (saat ini sekitar 7,2 miliar orang), akan diikuti oleh peningkatan pemenuhan keperluan baik primer (sandang, pangan dan papan). Berbagai fasilitas peningkatan nilai keutamaan manusia (pendidikan, kesehatan, transportasi, produk industri, dan lainnya), juga kebutuhan untuk pariwisata, kebudayaan dan olah raga semakin meminta dipenuhi yang disuplai dari sumber daya alam.
Sektor yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sekunder ini menurut IPCC selama periode 2002-2005 berasal dari penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (17 persen) dari total emisi per tahun sebesar 32,3 GtCO2eq, industri (14 persen), pembangkit tenaga listerik (24 persen), transportasi (14 persen), pertanian (14 persen), bangunan (8 persen), limbah (3 persen), dan sumber lain terkait energi (5 persen). Diperkirakan dari kegiatan yang menggunakan BBF saja sekitar 57 persen. Kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan BBF ini akan meningkatkan emisi karbon dan gas-gas lain yang terhimpun dalam Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai penyebab utama pemanasan global.
Peningkatan pemanasan global akan melelehkan gunung-gunung es di kutub, mencairkan gletsyer di pegunungan yang menyebabkan meningkatnya volume air laut dan kenaikan paras air laut. Para ilmuwan memprediksi, lapisan es di Kutub Utara benar-benar hilang mulai musim panas tahun 2080. Namun dengan simulasi iklim yang lebih canggih berbasis komputer, kondisi tersebut diperkirakan akan terjadi lebih cepat, yaitu antara tahun 2030 dan 2050. Perubahan iklim selain dicirikan oleh kenaikan paras air laut juga oleh pola curah hujan yang semakin sulit diramalkan. Kenaikan paras air laut inilah yang akan menghantarkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh dunia ke jurang malapetaka. Secara global, sebagian besar wilayah pesisir di Marokko, Mesir, Israel, Bangladesh, Cina, Belanda, Amerika Serikat dan sebagian besar negara pulau-pulau kecil di Lautan Pasifik dan Lautan Hindia akan lenyap. Dampaknya sungguh mengerikan dan berdasarkan Deklarasi Rio de Janeiro 1992 akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan juga kesehatan.
Mitigasi Perubahan Iklim
Bagi Indonesia, yang berada di kawasan tropis yang terbangun dari ribuan pulau, diperlukan adanya upaya jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim ini, terutama kenaikan paras muka air laut yang akan berdampak langsung pada kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil. Kegiatan ini dikenal dengan istilah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK dari sumbernya dengan meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut. Sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif maupun antisipatif.
Kegiatan mitigasi, sebagai contoh, adalah upaya bersama mengurangi dan memadamkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut sehingga dapat mengurangi dampak asap terhadap kesehatan (sesak nafas). Penanaman dan pemeliharan hutan mangrove oleh masyarakat dan pemerintah serta swasta dapat menahan kerusakan pesisir (abrasi) dan meningkatkan penyerapan karbon dioksida dan meningkatkan produksi oksigen. Sedangkan upaya adaptasi dilakukan dengan menggunakan masker penutup hidung sehingga dampaknya terhadap kesehatan dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selain itu, masyarakat pesisir diberi penjelasan bagaimana seharusnya menghadapi kondisi bila permukaan air laut terus meningkat.
Dalam terminolog “bencana”, mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko/dampak akibat bencana baik oleh alam maupun manusia. Jadi ke dalam “mitigasi” sudah mencakup mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim yang sama-sama ditujukan untuk mengurangi risiko/dampak akibat perubahan iklim. Dalam hal mitigasi ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCC) 1994 dan Protokol Kyoto tahun 2004. Indonesia sudah pula membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden No62/ 2013 pada 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+). Menurut Kuntoro, tugas badan ini adalah mengurangi kadar emisi karbon yang dihasilkan oleh penggundulan hutan .Jadi, kalau mau berhasil Badan REDD+ harus bisa mengurangi penggundulan hutan dan merehabilitasi hutan.
Keperdulian Presiden SBY ini secara global dinyatakan dalam pertemuan G-20 pada September 2009 di Pittsburg, Amerika Serikat, dan ditegaskan kembali pada pertemuan PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC) COP-15 di Kopenghagen, Desember 2009. Presiden SBY menyatakan, walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai negara non-Annex 1 (tidak berkewajiban menurunkan emisi karbon), Indonesia dalam September 2009 menyatakan penurunan emisi sebesar 26 persen dari business as usual (BAU) tahun 2020, dan target ini dapat dinaikkan menjadi 41 persen dengan bantuan internasional. Indonesia secara sukarela ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan perubahan iklim global yang sudah berdampak besar bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok tanah air.
Seiring dengan itu, Presiden SBY kemudian menerbitkan Inpres No. 10 Tahun 2011 yang secara substansi merupakan moratorium penebangan hutan alami primer dan lahan gambut demi menekan emisi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Inpres ini berakhir 20 Mei 2013. Selanjutnya presiden melalui Inpres No 6/ 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berlaku selama dua tahun (sampai 13 Mei 2015). Perpanjangan moratorium merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, namun arahnya dan target yang ingin dicapai tidak begitu jelas dan dapat dimaknai secara luas tergantung pada kepentingan. Diharapkan Presiden RI yang baru akan meneruskan dan menyempurnakan moratorium hutan dan lahan gambut ini.
Sejalan dengan pelaksanaan moratorium ini, presiden juga telah menerbitkan Perpres RI No 61/ 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres No 71/ 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Secara nasional, telah dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (PP No. 46/2008), Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Keppres No. 25/2011) yang telah menghasilkan Strategi Nasional (Stranas) REDD+ (Juni 2012). Di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Riau, telah pula dibentuk Satuan Tugas REDD+ berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. 359/IV/2012 yang telah menghasilkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dalam Implementasi REDD+ (Desember 2012) yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi Riau memiliki kuota emisi karbon terbesar di Indonesia (0,308 GT CO2e) dan berperan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Untuk itu, Riau telah mengusulkan kepada pemerintah pusat beberapa lokasi untuk proyek penurunan emisi karbon. Kebijakan demikian, akan menjadi tanggung jawab moral masyarakat Riau dan bangsa Indonesia berkontribusi besar dalam penurunan emisi global yang berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan hidup dan perubahan iklim global, nasional, dan lokal. Masyarakat Indonesia, khususnya di Riau, yang hidup dan berkehidupan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Karenanya, kawasan pesisir Riau seyogianya semakin mendapat perhatian dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait karena persentase masyarakat Riau di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil cukup tinggi.***
Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Unri
Tema Hari Lingkungan Hidup Se-dunia tahun 2014 telah ditetapkan oleh United Nations Programme of Enviroment (UNEP) Raise Your Voice not The Sea Level, yang di disesuaikan dengan kondisi Indonesia: ”Satukan langkah, lindungi ekosistem Pesisir dan dampak perubahan iklim”. Tema yang ditetapkan oleh UNEP dan Kementerian Lingkungan Hidup ini saya anggap sangat tepat, terlepas dari ada pihak yang percaya dan tak percaya akan dampak perubahan iklim terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan 13.466 pulau dan panjang garis pantai terpanjang keempat di dunia (95.181 km) setelah Kanada (110.310 km), USA (133.312 km) dan Federasi Rusia (110.310 km), Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar pesisirnya dan pulau-pulau kecilnya terancam oleh kenaikan paras air laut sebagai akibat dari pemanasan global. Kawasan pesisir yang rendah mulai dari Banda Aceh, Belawan, Padang, Bagansiapiapi, Dumai, Tembilahan, Kuala Tungkal, Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Mataram, Ambon, dan lain-lain akan tenggelam. Apakah kita semua, baik pemerintah, masyarakat, pakar dan swasta juga tidak percaya dan tidak perduli dengan kondisi dan ancaman yang akan terjadi tersebut? Pihak mana yang paling bertanggung jawab terhadap ancaman demikian?
Perubahan Iklim dan Kerusakan Ekosistem Pesisir
Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan dari Yokohama, Jepang, tanggal 13 Maret 2014, emisi karbon yang terus meningkat akan memperbesar risiko konflik, kelaparan, banjir, gangguan ekonomi, dan migrasi penghuni bumi pada abad ini. Jika dibiarkan, emisi karbon (GRK) menyebabkan kerugian triliunan dolar AS karena kerusakan properti, ekosistem, dan untuk biaya sistem pertahanan iklim. Risiko ini meningkat setiap satu derajat kenaikan suhu udara akibat pemanasan global, dan tak bisa diubah.
Peningkatan besaran pemanasan kemungkinan menimbulkan berbagai dampak yang parah, meluas, dan tak bisa diubah. Dampak pemanasan global dirasakan di manapun, mengobarkan kemungkinan kekurangan pangan, bencana alam, dan risiko perang. Dunia pada banyak krisis, tak siap menghadapi risiko iklim yang berubah-ubah. Pemanasan global akan mengganggu pola hujan dan menaikkan risiko banjir secara signifikansi terutama di Eropa dan Asia. Di sisi lain, resiko kekeringan juga makin tinggi di daerah yang tandus.
Perubahan iklim akan mengakibatkan berbagai dampak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain perubahan fisik lingkungan berupa intrusi air asin ke darat, gelombang pasang, banjir (rob, pasang keling), kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Kesemuanya akan berimbas pada seluruh sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah ini dan wilayah daratan lain. Morfologi pantai, ekosistem alamiah permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, transportasi dan pariwisata paling rentan terkena. Dampak lanjutannya dapat menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan, perubahan pola hidup dan matapencaharian penduduk.
Sebagaimana telah difahami banyak pihak dan banyak negara, seiring dengan pertambahan penduduk yang tinggi di dunia (saat ini sekitar 7,2 miliar orang), akan diikuti oleh peningkatan pemenuhan keperluan baik primer (sandang, pangan dan papan). Berbagai fasilitas peningkatan nilai keutamaan manusia (pendidikan, kesehatan, transportasi, produk industri, dan lainnya), juga kebutuhan untuk pariwisata, kebudayaan dan olah raga semakin meminta dipenuhi yang disuplai dari sumber daya alam.
Sektor yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sekunder ini menurut IPCC selama periode 2002-2005 berasal dari penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (17 persen) dari total emisi per tahun sebesar 32,3 GtCO2eq, industri (14 persen), pembangkit tenaga listerik (24 persen), transportasi (14 persen), pertanian (14 persen), bangunan (8 persen), limbah (3 persen), dan sumber lain terkait energi (5 persen). Diperkirakan dari kegiatan yang menggunakan BBF saja sekitar 57 persen. Kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan BBF ini akan meningkatkan emisi karbon dan gas-gas lain yang terhimpun dalam Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai penyebab utama pemanasan global.
Peningkatan pemanasan global akan melelehkan gunung-gunung es di kutub, mencairkan gletsyer di pegunungan yang menyebabkan meningkatnya volume air laut dan kenaikan paras air laut. Para ilmuwan memprediksi, lapisan es di Kutub Utara benar-benar hilang mulai musim panas tahun 2080. Namun dengan simulasi iklim yang lebih canggih berbasis komputer, kondisi tersebut diperkirakan akan terjadi lebih cepat, yaitu antara tahun 2030 dan 2050. Perubahan iklim selain dicirikan oleh kenaikan paras air laut juga oleh pola curah hujan yang semakin sulit diramalkan. Kenaikan paras air laut inilah yang akan menghantarkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh dunia ke jurang malapetaka. Secara global, sebagian besar wilayah pesisir di Marokko, Mesir, Israel, Bangladesh, Cina, Belanda, Amerika Serikat dan sebagian besar negara pulau-pulau kecil di Lautan Pasifik dan Lautan Hindia akan lenyap. Dampaknya sungguh mengerikan dan berdasarkan Deklarasi Rio de Janeiro 1992 akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan juga kesehatan.
Mitigasi Perubahan Iklim
Bagi Indonesia, yang berada di kawasan tropis yang terbangun dari ribuan pulau, diperlukan adanya upaya jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim ini, terutama kenaikan paras muka air laut yang akan berdampak langsung pada kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil. Kegiatan ini dikenal dengan istilah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK dari sumbernya dengan meningkatkan kemampuan alam dalam menyerap emisi tersebut. Sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik yang sifatnya reaktif maupun antisipatif.
Kegiatan mitigasi, sebagai contoh, adalah upaya bersama mengurangi dan memadamkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut sehingga dapat mengurangi dampak asap terhadap kesehatan (sesak nafas). Penanaman dan pemeliharan hutan mangrove oleh masyarakat dan pemerintah serta swasta dapat menahan kerusakan pesisir (abrasi) dan meningkatkan penyerapan karbon dioksida dan meningkatkan produksi oksigen. Sedangkan upaya adaptasi dilakukan dengan menggunakan masker penutup hidung sehingga dampaknya terhadap kesehatan dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selain itu, masyarakat pesisir diberi penjelasan bagaimana seharusnya menghadapi kondisi bila permukaan air laut terus meningkat.
Dalam terminolog “bencana”, mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko/dampak akibat bencana baik oleh alam maupun manusia. Jadi ke dalam “mitigasi” sudah mencakup mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim yang sama-sama ditujukan untuk mengurangi risiko/dampak akibat perubahan iklim. Dalam hal mitigasi ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCC) 1994 dan Protokol Kyoto tahun 2004. Indonesia sudah pula membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden No62/ 2013 pada 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+). Menurut Kuntoro, tugas badan ini adalah mengurangi kadar emisi karbon yang dihasilkan oleh penggundulan hutan .Jadi, kalau mau berhasil Badan REDD+ harus bisa mengurangi penggundulan hutan dan merehabilitasi hutan.
Keperdulian Presiden SBY ini secara global dinyatakan dalam pertemuan G-20 pada September 2009 di Pittsburg, Amerika Serikat, dan ditegaskan kembali pada pertemuan PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC) COP-15 di Kopenghagen, Desember 2009. Presiden SBY menyatakan, walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai negara non-Annex 1 (tidak berkewajiban menurunkan emisi karbon), Indonesia dalam September 2009 menyatakan penurunan emisi sebesar 26 persen dari business as usual (BAU) tahun 2020, dan target ini dapat dinaikkan menjadi 41 persen dengan bantuan internasional. Indonesia secara sukarela ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan perubahan iklim global yang sudah berdampak besar bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok tanah air.
Seiring dengan itu, Presiden SBY kemudian menerbitkan Inpres No. 10 Tahun 2011 yang secara substansi merupakan moratorium penebangan hutan alami primer dan lahan gambut demi menekan emisi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Inpres ini berakhir 20 Mei 2013. Selanjutnya presiden melalui Inpres No 6/ 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berlaku selama dua tahun (sampai 13 Mei 2015). Perpanjangan moratorium merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, namun arahnya dan target yang ingin dicapai tidak begitu jelas dan dapat dimaknai secara luas tergantung pada kepentingan. Diharapkan Presiden RI yang baru akan meneruskan dan menyempurnakan moratorium hutan dan lahan gambut ini.
Sejalan dengan pelaksanaan moratorium ini, presiden juga telah menerbitkan Perpres RI No 61/ 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres No 71/ 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Secara nasional, telah dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (PP No. 46/2008), Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Keppres No. 25/2011) yang telah menghasilkan Strategi Nasional (Stranas) REDD+ (Juni 2012). Di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Riau, telah pula dibentuk Satuan Tugas REDD+ berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. 359/IV/2012 yang telah menghasilkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dalam Implementasi REDD+ (Desember 2012) yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Provinsi Riau memiliki kuota emisi karbon terbesar di Indonesia (0,308 GT CO2e) dan berperan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Untuk itu, Riau telah mengusulkan kepada pemerintah pusat beberapa lokasi untuk proyek penurunan emisi karbon. Kebijakan demikian, akan menjadi tanggung jawab moral masyarakat Riau dan bangsa Indonesia berkontribusi besar dalam penurunan emisi global yang berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan hidup dan perubahan iklim global, nasional, dan lokal. Masyarakat Indonesia, khususnya di Riau, yang hidup dan berkehidupan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Karenanya, kawasan pesisir Riau seyogianya semakin mendapat perhatian dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait karena persentase masyarakat Riau di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil cukup tinggi.***
Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

