Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POLITIK tidak bisa diprediksi ke mana arahnya anginnya. Ini terjadi di Mesir, Suriah, bahkan Thailand. Kita saksikan kasus demokrasi di Mesir, Jenderal Al-Sisi yang menggulingkan Muhammad Mursi, walau dibenci rakyatnya, namun hasil pemilu membuktikan lain, pemilu pekan lalu di Mesir, Al-Sisi berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Hamdeen Sabahy.
Sebanyak 25.578.223 dari sekitar 54 juta pemilih di Mesir telah memberikan suara mereka dalam pemilu presiden dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 47,45 persen. Al-Sisi berhasil mendapatkan 23.780.104 suara dari total 24.537.615 suara yang sah atau hampir 97 persen. Pesaing satu-satunya Al-Sisi itu, kandidat sayap kiri Hamdeen Sabahi, mendapatkan sekitar 757.511 suara, atau sebesar 3,9 persen dari total suara sah.
Ketika pelantikan Jenderal Al-Sisi, Ahad (8/6) lalu, nampak raja Arab Saudi dan beberapa pimpinan negara-negara Arab. Padahal sebelumnya beberapa pimpinan negara Arab itu mendukung Muhammad Mursi, yakni Presiden Mesir terpilih pasca jatuhnya Hosni Mubarak, namun suhu politik kini berubah, mereka seluruhnya mendukung Jenderal Al-Sisi.
Jika kita kembali melihat proses demokrasi di Mesir. Bisa dikatakan Mesir mungkin menjadi contoh yang paling nyata dari sistem demokrasi di beberapa negara saat ini, hal itu bisa dilihat pasca revolusi yang mengakibatkan jatuhnya rezim militer Hosni Mubarok. Pemilihan presiden pasca revolusi yang pada saat itu dimenangkan oleh Muhammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin tidak berlangsung lama sebab satu tahun setelah berhasil menjuarai pemilu dan menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis akhirnya presiden dari Ikhwanul Muslimin itu dirampas kekuasaannya Jenderal Al-Sisi.
Secara politik, dikudetanya presiden terpilih dari Ikhwanul Muslimin itu disebabkan dua hal mendasar, yaitu karena pemenangnya adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang notabane sejak awal dibenci militer yang masih relatif kuat.
Faktor lainnya karena Ikhwanul Muslimin sebagai penguasa tidak memiliki sikap politik luar negeri yang jelas, sehingga tidak bisa membedakan antara negara kawan dan negara lawan. Hal itu dapat dirasakan oleh pemerintah Mursi saat dikhianati oleh kerajaan Saudi Arabia, di mana saat itu Mesir dan Saudi bagai sahabat yang sepakat untuk mendukung oposisi untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad di Suriah. Ironisnya ketika pemerintahan Mesir digoyang oleh militer, Saudi Arabia menjadi negara yang pertama kali mendukung rezim militer untuk kembali berkuasa.
Dalam demokrasi, kadang antara keinginan rakyat dengan realitas hasil pemilu tidak sejalan. Tak jarang pimpinan yang dibenci rakyat pun bisa menjadi pemenangnya. Seperti Presiden Suriah, Assad, yang dibenci rakyat tetapi ketika maju mencalonkan menjadi presiden pada periode kedua, dia terpilih kembali. Demikian juga di Thailand, Yingluck, adik Thaksin Shinawarta, ternyata bisa memenangkan pemilu.***
Sebanyak 25.578.223 dari sekitar 54 juta pemilih di Mesir telah memberikan suara mereka dalam pemilu presiden dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 47,45 persen. Al-Sisi berhasil mendapatkan 23.780.104 suara dari total 24.537.615 suara yang sah atau hampir 97 persen. Pesaing satu-satunya Al-Sisi itu, kandidat sayap kiri Hamdeen Sabahi, mendapatkan sekitar 757.511 suara, atau sebesar 3,9 persen dari total suara sah.
Ketika pelantikan Jenderal Al-Sisi, Ahad (8/6) lalu, nampak raja Arab Saudi dan beberapa pimpinan negara-negara Arab. Padahal sebelumnya beberapa pimpinan negara Arab itu mendukung Muhammad Mursi, yakni Presiden Mesir terpilih pasca jatuhnya Hosni Mubarak, namun suhu politik kini berubah, mereka seluruhnya mendukung Jenderal Al-Sisi.
Jika kita kembali melihat proses demokrasi di Mesir. Bisa dikatakan Mesir mungkin menjadi contoh yang paling nyata dari sistem demokrasi di beberapa negara saat ini, hal itu bisa dilihat pasca revolusi yang mengakibatkan jatuhnya rezim militer Hosni Mubarok. Pemilihan presiden pasca revolusi yang pada saat itu dimenangkan oleh Muhammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin tidak berlangsung lama sebab satu tahun setelah berhasil menjuarai pemilu dan menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis akhirnya presiden dari Ikhwanul Muslimin itu dirampas kekuasaannya Jenderal Al-Sisi.
Secara politik, dikudetanya presiden terpilih dari Ikhwanul Muslimin itu disebabkan dua hal mendasar, yaitu karena pemenangnya adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang notabane sejak awal dibenci militer yang masih relatif kuat.
Faktor lainnya karena Ikhwanul Muslimin sebagai penguasa tidak memiliki sikap politik luar negeri yang jelas, sehingga tidak bisa membedakan antara negara kawan dan negara lawan. Hal itu dapat dirasakan oleh pemerintah Mursi saat dikhianati oleh kerajaan Saudi Arabia, di mana saat itu Mesir dan Saudi bagai sahabat yang sepakat untuk mendukung oposisi untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad di Suriah. Ironisnya ketika pemerintahan Mesir digoyang oleh militer, Saudi Arabia menjadi negara yang pertama kali mendukung rezim militer untuk kembali berkuasa.
Dalam demokrasi, kadang antara keinginan rakyat dengan realitas hasil pemilu tidak sejalan. Tak jarang pimpinan yang dibenci rakyat pun bisa menjadi pemenangnya. Seperti Presiden Suriah, Assad, yang dibenci rakyat tetapi ketika maju mencalonkan menjadi presiden pada periode kedua, dia terpilih kembali. Demikian juga di Thailand, Yingluck, adik Thaksin Shinawarta, ternyata bisa memenangkan pemilu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

