Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Untuk kesekiankalinya Gubernur Riau H Annas Maamun mengungkapkan keresahannya atas kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menhut RI jadi penghambat pembangunan daerah khususnya di Bumi Lancang Kuning ini. Hal itu diungkapkannya dalam pidato peresmian Gedung PWI Riau yang baru di Jalan Arifin Achmad, Kamis (19/6). Keresahan Gubri bila dicermati sangat wajar adanya. Sampai-sampai beliau mengatakan akibat belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau membuat daerah ini tersandera kemajuan pembangunannya.
Gubri sempat membandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat yang telah menikmati jalan tol. Sementara Riau penyumbang devisa terbesar buat negeri ini belum dapat menikmati fasilitas jalan tol tersebut. Jangankan jalan tol jalan yang ada saja aspalnya tipis-tipis dan sudah rusak dan penuh lubang di sana-sini. Dijelaskan Gubri pembangunan Riau ke depan sulit dilaksanakan jika RTRWP Riau tidak disahkan. Infrastruktur strategis tidak mungkin dilaksanakan karena terbentur aturan. Dicontohkan Gubri ketika dirinya membangun jalan sepanjang 23 Km di Rokan Hilir di mana pembangunan itu masuk dalam kawan HPH PT Diamon Jaya.
Ketika itu Pemkab Rohil terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak mengantongi izin dari perusahaan dan Menhut. “Coba bayangkan gara-gara HPH kita tak bisa membuat jalan di kampung sendiri,” kata Gubri. Bahkan meski sudah mendapat izin dari perusahaan dan diajukan ke Kemenhut tak juga keluar izinnya. Bahkan izin pinjam-pakaipun tak keluar juga. Jadi sebelum RTRWP Riau disahkan mustahil daerah dapat membangun. Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dari hasil peninjauan lapangan diketahui 80 persen proyek berada dalam kawasan HPT, HK dan melalui perkebunan PT Arara Abadi.
Pada proyek jalan Tol sepanjang 126 KM tersebut Kementerian PU sudah menganggarkan dana sebesar Rp124 miliar, namun lagi-lagi terbentur aturan dan dana sebesar Rp124 miliar yang diperuntukan untuk pembebasan lahan terpaksa dikembalikan. Menyikapi masalah tersebut, Gubri mengajak semua elemen termasuk wartawan membantu perjuangan daerah untuk mendapatkan hak membangun daerah.
Keresahan sang gubernur sangat wajar. Pasalnya semua aturan yang ditetapkan sudah dilalui. Bahkan Tim 9 bentukan pemerintah pusat pun sudah menandatangani persetujuan draft RTRWP tersebut. Maka tidak salah alamat kekecewaan itu deras mengalir ke Menhut RI yang tak kunjung menandatangani RTRWP tersebut. Ada apa? Info yang beredar menyebutkan, Menteri Kehutanan pernah menyampaikan kepada mahasiswa yang pernah mempertanyakan hal ini ke Jakarta bahwa presiden RI telah mengeluarkan surat edaran dan menginstruksikan seluruh anggota kabinetnya untuk tidak mengambil kebijakan dan keputusan strategis dalam sisa masa bakti pemerintahan. Alangkah ironinya. Lalu untuk apa kerja keras selama ini dan rekomendasi tim 9 tersebut? Keresahan gubernur keresahan kita semua.***
Gubri sempat membandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat yang telah menikmati jalan tol. Sementara Riau penyumbang devisa terbesar buat negeri ini belum dapat menikmati fasilitas jalan tol tersebut. Jangankan jalan tol jalan yang ada saja aspalnya tipis-tipis dan sudah rusak dan penuh lubang di sana-sini. Dijelaskan Gubri pembangunan Riau ke depan sulit dilaksanakan jika RTRWP Riau tidak disahkan. Infrastruktur strategis tidak mungkin dilaksanakan karena terbentur aturan. Dicontohkan Gubri ketika dirinya membangun jalan sepanjang 23 Km di Rokan Hilir di mana pembangunan itu masuk dalam kawan HPH PT Diamon Jaya.
Ketika itu Pemkab Rohil terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak mengantongi izin dari perusahaan dan Menhut. “Coba bayangkan gara-gara HPH kita tak bisa membuat jalan di kampung sendiri,” kata Gubri. Bahkan meski sudah mendapat izin dari perusahaan dan diajukan ke Kemenhut tak juga keluar izinnya. Bahkan izin pinjam-pakaipun tak keluar juga. Jadi sebelum RTRWP Riau disahkan mustahil daerah dapat membangun. Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dari hasil peninjauan lapangan diketahui 80 persen proyek berada dalam kawasan HPT, HK dan melalui perkebunan PT Arara Abadi.
Pada proyek jalan Tol sepanjang 126 KM tersebut Kementerian PU sudah menganggarkan dana sebesar Rp124 miliar, namun lagi-lagi terbentur aturan dan dana sebesar Rp124 miliar yang diperuntukan untuk pembebasan lahan terpaksa dikembalikan. Menyikapi masalah tersebut, Gubri mengajak semua elemen termasuk wartawan membantu perjuangan daerah untuk mendapatkan hak membangun daerah.
Keresahan sang gubernur sangat wajar. Pasalnya semua aturan yang ditetapkan sudah dilalui. Bahkan Tim 9 bentukan pemerintah pusat pun sudah menandatangani persetujuan draft RTRWP tersebut. Maka tidak salah alamat kekecewaan itu deras mengalir ke Menhut RI yang tak kunjung menandatangani RTRWP tersebut. Ada apa? Info yang beredar menyebutkan, Menteri Kehutanan pernah menyampaikan kepada mahasiswa yang pernah mempertanyakan hal ini ke Jakarta bahwa presiden RI telah mengeluarkan surat edaran dan menginstruksikan seluruh anggota kabinetnya untuk tidak mengambil kebijakan dan keputusan strategis dalam sisa masa bakti pemerintahan. Alangkah ironinya. Lalu untuk apa kerja keras selama ini dan rekomendasi tim 9 tersebut? Keresahan gubernur keresahan kita semua.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

