Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Riau Menggugat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tulisan saya terdahulu, “Nasib Riau Pasca Pilpres” ternyata bernasib malang. Publik Riau hampir tak merespon –sebagaimana ide yang tertuang—, kecuali tanggapan kecil pembaca di versi online harian ini, riaupos.co.

Dalam tulisan tersebut, saya memprediksi bahwa capres cawapres yang ada, tetap tidak memandang Riau sebagai sesuatu isu yang menarik. Dan orang-orang di tanah Melayu ini, sebagaimana saya usulkan dalam tulisan terdahulu, seyogyanya membuat gerakan “pembangkangan kreatif” untuk merespon sikap cuek para capres tersebut. Yang ada, seperti sudah-sudah, elite di Negeri Lancang Kuning tetap bersikap moderat –kalau tak mau disebut naïf. Mereka sangat bahagia sekaligus bangga dipercaya sebagai tim sukses, dikunjungi, atau sekadar menjadi sukarelawan urutan  “nomor sepatu” dari lingkaran dalam (inner circles) penguasa.

Apa yang salah? Jelas sekali sejak masih di tangan gubernur militer drop-an pusat, Riau belum merundingkan strategi politik nasional apa pun. Hatta setelah punya wakil di Senayan, pola agregasi aspirasi masyarakat Riau hampir tidak terukur. Permasalahan utama seperti konflik agraria, distorsi lingkungan hidup, dana bagi hasil, otonomi khusus, dan yang terhangat adalah masalah RTRW diabaikan pemerintah pusat.  

Maka, wajar bila rombongan DPRD Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau baru-baru ini gagal mem-pressure Menteri Kehutanan RI dan Presiden SBY untuk mengesahkan RTRW. Agaknya, ramalan akademik Rifa’ie Rachman di tahun 2004 dengan bukunya Menunggu Kedermawanan Pusat mulai terbukti. Rifai yang sudah malang melintang di dunia birokrasi dan tokoh sepuh di Riau menyadari fakta yang sesungguhnya, bahwa kita hanya menunggu uluran sedekah pusat. Tak mampu berbuat apa-apa.

Marilah kita bercermin dari perjuangan provinsi tetangga kita di tanah Sumatera ini.  Nafas panjang tuntutan merdeka dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, akhirnya berbuah manis; otonomi khusus dan kebebasan menjalankan hukum qanun yang merupakan fitrah Negeri Serambi Makkah itu. Sumatera Barat telah lebih dahulu mengatur siasat, sejak era Orde Baru, pengaturan konfigurasi pejabat dari ranah Minang telah tertata rapi, baik regenerasi menteri kabinet  atau di posisi strategis lainnya. Walhasil, dengan “sumbangan” yang jauh di bawah Riau, Sumatera Barat memperoleh kue pembangunan cukup signifikan, jauh di atas Riau. Bahkan, penulis mendengar Makasar mulai menyusun strategi dengan mendistribusikan kader terbaiknya ke pentas nasional, ada yang menjadi ketua komisioner, inspektorat jenderal, masuk ke DPP Parpol, Ormas, dan tempat-tempat “basah” lainnya.

Agaknya, telah datang waktu bagi Riau untuk “merdeka”. Bebas dari kungkungan budaya segan dan patuh pada pimpinan struktural dan informalnya yang diam seribu bahasa. Kecenderungan me-Hang Tuah yang tak bersalah rela dihukum mati demi membuktikan janji setia pada raja, harus diganti dengan pekik Hang Jebat, raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah! Penulis berkeyakinan, Riau masih punya sumber daya strategis guna merevitalisasi spirit juang yang berserakan itu.

Kita punya ratusan lulusan doktroral, profesor, kaum profesional, pengusaha, yang itu merupakan kawah candradimuka bagi suburnya ide-ide cemerlang untuk bergainingkan Riau di mata pusat. Gerakan-gerakan kebudayaan, diplomatik, strategi juang yang ofensif dan agresif harus segera ditaja lembaga kebudayaan, tokoh masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten, anggota DPR-RI, perguruan tinggi, untuk bersinergi cerdas mengusung cita-cita rakyat Riau.

Satu hal yang patut dicatat, kelemahan gerakan Riau hari ini, karena lemahnya kepeloporan kaum muda, dalam hal ini aktivis kampus tidak mampu menggerakkan dan mendinamiskan Riau dalam berhadapan dengan hegemoni politik nasional. Kreativitas dan ide-ide segar hampir sulit diproduksi, karena diskusi terbuka jarang dilakukan mahasiswa. Saya masih ingat, bagaimana suara-suara revolusi dari kampus Unri yang menggoda Tabrani Rab untuk mendeklarasikan Riau Merdeka di rumahnya di Jalan Pattimura bersama Bahana Mahasiswa, SMPT Unri dan Gagasan UIN. Kabinet Mahasiswa Reformasi (KMR) juga intens menggelar diskusi kreatif ideologis.

Paradoks Aktivis Kerumunan
Jika aktivis 66 melahirkan Orde Baru yang represif anti demokrasi, aktivis 98 menghadirkan pemimpin palsu yang memangsa rakyat, apa jadinya bila aktivis 2010-an yang susunan karakter ketokohannya dibangun di atas “kerumunan”.  Kerumunanlah yang membuat konflik tak berkesudahan dalam pemilu raya di UIN Suska, Unri dan UIR. Melemahnya eksistensi BEM-BEM se-Riau berhadapan dengan Muspida dan rektorat. Siapa dirinya tidak dikenal di luar kampus dan tak bisa duduk setara dengan Kapolda, Danrem, Gubernur, Kajari yang seharusnya respek pada intelektualitas dan kiprah ketokohan sang presiden mahasiswa.

Sementara itu, dengan modal ketangguhan yang memadai, para aktivis masa lalu akhirnya terjebak juga dengan lingkaran setan kekuasaan yang menindas, bagaimana masa depan bangsa bila diestafeti oleh generasi baru yang lemah, baik bobot kapabilitas atau peta pemikiran nya? Saya sendiri menyaksikan kawan-kawan aktivis 98 yang dulu teriak dan mogok makan, telah berubah menjadi borjuis baru yang “memakan” rakyat. Dulu mengkritik Golkar dan Orde Baru, sekarang menjadi aktivis Golkar, birokrat muda, pengusaha, komisioner lembaga negara, terus  membuat “konspirasi kemakmuran” demi bertahan di panggung kemapanan. Maka, marilah kita berbenah, mulai dari kaum muda, senator, aparat daerah harus mulai berpikir kreatif untuk menaikkan bargaining Riau di mata pusat. Jika kita bersama, insya Allah jalan pasti terbuka. Riau harus menggugat nasibnya yang kian tidak diperhitungkan Jakarta.***


Elviriadi
Dosen UIN Suska, Pendiri Gerakan Masa Depan Indonesia

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer