Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketika memasuki Ramadan umat Islam bergembira, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. kegembiraan akan selalu beriringan dengan kegelisahan. Kegelisahan massal akibat dari melonjaknya harga pangan saat Ramadan dan menjelang puasa.
Faktor Liberalisasi
Seperti biasa alasan klasik yang menjadi dalih pemerintah menanggapi persoalan kenaikan harga menjelang puasa ini adalah persoalan supply dan demand. Pemerintah seakan enteng mengatakan bahwa konsumsi di bulan puasa meningkat dua kali lipat dibanding bulan yang normal sehingga keadaan ini mempengaruhi kenaikan harga. Inilah alasan teoritis dan barang tentu penanganan persoalan ini akan selalu teoritis pula.
Pemerintah seakan masih buta bahwasannya titik persoalannya ada pada ketidakberdayaan produksi dalam negeri memenuhi kebutuhan pokok terutama pangan. Akibatnya, lubang impor masih selalu menganga.
Jika kita menilik sejarah pascakrisis ekonomi 1997-1998, liberalisasi ekonomi kian membawa dampak seperti penurunan produksi sejumlah komoditas penting seperti pangan, daging, susu, kedelai dan lain sebagainya. Akibat liberalisasi terutama di bidang pertanian ini, produksi merosot di tengah permintaan yang terus meningkat signifikan. Dengan demikian, opsi impor menjadi jalan keluar pemerintah selama ini.
Contohnya persoalan yang baru-baru ini muncul, menurunnya produksi gabah kering giling (GKG) akibat turunnya produktivitas tanaman padi yang semula dari 6,5 ton menjadi 4,5 ton GKG per hektare. Apa langkah yang dilakukan pemerintah? Lagi-lagi seperti biasa dengan mengkambinghitamkan iklim atau hama maka pemerintah kembali merencanakan untuk mengimpor beras. Kemudian, wajar bagi kita jika menaruh curiga bahwa ada apa-apa di balik hobi impor tersebut?
Memperkokoh Nasionalisme
Dalam persoalan ketidakberdayaannya produsen lokal, reformasi tata niaga belumlah cukup. Perlu revolusi besar untuk melindungi produsen pangan domestik. Apalagi menjelang dibukanya kran liberalisasi pasar antar-negara-negara Asean dalam Asean Economic Community (AEC) 2015. Mau tidak mau, produsen lokal harus mampu meningkatkan daya saingnya. Peningkatan daya saing tentu didasarkan pada produktivitas yang menghasilkan barang dan jasa.
Dengan keadaan ini, kebijakan proteksi terhadap pangan domestik merupakan langkah yang wajib diambil jika ingin persoalan kenaikan harga ini tidak terus berulang-ulang. Mungkin, kebijakan ini juga akan terasa sulit bagi masyarakat. Karena dengan proteksi terhadap produsen domestik tentu akibatnya harga lebih mahal. Namun, jika ini menjadi sebuah tekad wujud nasionalisme, tentu pada akhirnya akan berbuah manis dengan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan memihak kepada rakyat bukan kepada asing.
Kita tentu ingat pesan seorang Guru Besar Universitas Harvard Leah Greenfeld (2001) menyatakan, “Ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan suatu perekonomian modern tidak berlangsung begitu saja secara berkelanjutan, pertumbuhan akan berkelanjutan justru jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme.”
Demikian pula tokoh politik antarbangsa Ian Lustic (2002) menegaskan, “Nasionalisme merupakan kekuatan pembangunan yang tidak ada tandingnya di dunia masa kini.”
Jadi nasionalisme dengan mencintai produk domestik merupakan sebuah gerakan reformasi mental. Dan kita mengharapkan pada pemerintahan ke depan untuk kembali memikirkan persoalan kedaulatan pangan dengan memecahkan persoalan besar terkait ketahanan pangan di Indonesia. Masalah besar tersebut berkaitan dengan konsep ketahanan pangan sendiri yang cenderung tidak memandang bagaimana, dari mana dan siapa yang memproduksi pangan itu sendiri.
Kita mungkin bisa meniru petani-petani kecil di India yang memahami kedaulatan pangan dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu pangan lokal, penyimpanan lokal, dan distribusi lokal. Dengan pemahaman itu, gerakan kedaulatan pangan menjadi salah satu pilar yang berhasil membantu pemerintah India dalam menyediakan pangan bagi sekian miliar penduduknya.
Sekali lagi, dalam persoalan ini kita kembali meminta pada pemerintahan ke depan untuk bersungguh-sungguh dan serius membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat kita. Karena menurut Hines (2005), kedaulatan pangan adalah hak dasar tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri, sesuai kondisi sosial ekologis, ekonomi, dan budaya khas masing-masing. Kita tidak ingin kedaulatan pangan hanyalah bahan kampanye.***
Yuli Afriyandi
Alumnus Pascasarjana UII Asal Inhil
Faktor Liberalisasi
Seperti biasa alasan klasik yang menjadi dalih pemerintah menanggapi persoalan kenaikan harga menjelang puasa ini adalah persoalan supply dan demand. Pemerintah seakan enteng mengatakan bahwa konsumsi di bulan puasa meningkat dua kali lipat dibanding bulan yang normal sehingga keadaan ini mempengaruhi kenaikan harga. Inilah alasan teoritis dan barang tentu penanganan persoalan ini akan selalu teoritis pula.
Pemerintah seakan masih buta bahwasannya titik persoalannya ada pada ketidakberdayaan produksi dalam negeri memenuhi kebutuhan pokok terutama pangan. Akibatnya, lubang impor masih selalu menganga.
Jika kita menilik sejarah pascakrisis ekonomi 1997-1998, liberalisasi ekonomi kian membawa dampak seperti penurunan produksi sejumlah komoditas penting seperti pangan, daging, susu, kedelai dan lain sebagainya. Akibat liberalisasi terutama di bidang pertanian ini, produksi merosot di tengah permintaan yang terus meningkat signifikan. Dengan demikian, opsi impor menjadi jalan keluar pemerintah selama ini.
Contohnya persoalan yang baru-baru ini muncul, menurunnya produksi gabah kering giling (GKG) akibat turunnya produktivitas tanaman padi yang semula dari 6,5 ton menjadi 4,5 ton GKG per hektare. Apa langkah yang dilakukan pemerintah? Lagi-lagi seperti biasa dengan mengkambinghitamkan iklim atau hama maka pemerintah kembali merencanakan untuk mengimpor beras. Kemudian, wajar bagi kita jika menaruh curiga bahwa ada apa-apa di balik hobi impor tersebut?
Memperkokoh Nasionalisme
Dalam persoalan ketidakberdayaannya produsen lokal, reformasi tata niaga belumlah cukup. Perlu revolusi besar untuk melindungi produsen pangan domestik. Apalagi menjelang dibukanya kran liberalisasi pasar antar-negara-negara Asean dalam Asean Economic Community (AEC) 2015. Mau tidak mau, produsen lokal harus mampu meningkatkan daya saingnya. Peningkatan daya saing tentu didasarkan pada produktivitas yang menghasilkan barang dan jasa.
Dengan keadaan ini, kebijakan proteksi terhadap pangan domestik merupakan langkah yang wajib diambil jika ingin persoalan kenaikan harga ini tidak terus berulang-ulang. Mungkin, kebijakan ini juga akan terasa sulit bagi masyarakat. Karena dengan proteksi terhadap produsen domestik tentu akibatnya harga lebih mahal. Namun, jika ini menjadi sebuah tekad wujud nasionalisme, tentu pada akhirnya akan berbuah manis dengan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan memihak kepada rakyat bukan kepada asing.
Kita tentu ingat pesan seorang Guru Besar Universitas Harvard Leah Greenfeld (2001) menyatakan, “Ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan suatu perekonomian modern tidak berlangsung begitu saja secara berkelanjutan, pertumbuhan akan berkelanjutan justru jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme.”
Demikian pula tokoh politik antarbangsa Ian Lustic (2002) menegaskan, “Nasionalisme merupakan kekuatan pembangunan yang tidak ada tandingnya di dunia masa kini.”
Jadi nasionalisme dengan mencintai produk domestik merupakan sebuah gerakan reformasi mental. Dan kita mengharapkan pada pemerintahan ke depan untuk kembali memikirkan persoalan kedaulatan pangan dengan memecahkan persoalan besar terkait ketahanan pangan di Indonesia. Masalah besar tersebut berkaitan dengan konsep ketahanan pangan sendiri yang cenderung tidak memandang bagaimana, dari mana dan siapa yang memproduksi pangan itu sendiri.
Kita mungkin bisa meniru petani-petani kecil di India yang memahami kedaulatan pangan dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu pangan lokal, penyimpanan lokal, dan distribusi lokal. Dengan pemahaman itu, gerakan kedaulatan pangan menjadi salah satu pilar yang berhasil membantu pemerintah India dalam menyediakan pangan bagi sekian miliar penduduknya.
Sekali lagi, dalam persoalan ini kita kembali meminta pada pemerintahan ke depan untuk bersungguh-sungguh dan serius membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat kita. Karena menurut Hines (2005), kedaulatan pangan adalah hak dasar tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri, sesuai kondisi sosial ekologis, ekonomi, dan budaya khas masing-masing. Kita tidak ingin kedaulatan pangan hanyalah bahan kampanye.***
Yuli Afriyandi
Alumnus Pascasarjana UII Asal Inhil
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

